Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi Kembali Juara I JDIH Tingkat Jabar

Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi Kembali Juara I JDIH Tingkat Jabar 

NERACA

Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi kembali mendapatkan penghargaan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tingkat Jawa Barat (Jabar). Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum Kepada Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami di Gedung Sate Kota Bandung, kemarin. 

Dalam piagam penghargaan disebutkan Kota Sukabumi terbaik I di Jabar sebagai anggota JDIH Pemerintah Kabupaten atau Kota di Jawa Barat Tahun 2019."Alhamdulillah, kami bersyukur bisa kembali mempertahankan sebagai JDIH terbaik di Jabar,” ujar Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami.

Sebelumnya pada 2018 lalu JDIH Kota Sukabumi juga menjadi yang terbaik di Jabar, bahkan belum lama ini juga Kota Sukabumi keluar sebagai juara ke satu tingkat Nasional dalam pengelolaan JDIH. JDIH adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada warga masyarakat. Di mana warga yang membutuhkan berbagai dokumentasi dan informasi terkait produk hukum dapat dengan cepat dan mudah untuk memperolehnya di JDIH.

Layanan JDIH ini menyediakan dokumentasi dan informasi terkait berbagai produk hukum dari tahun ke tahun."Untuk mendapatkannya warga dapat langsung berkunjung ke Bagian Hukum Pemkot Sukabumi maupun dengan mengunduh aplikasinya di playstore smart phone masing-masing," ujar Andri.

Sementara itu Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi Lulu Yuliasar mengungkapkan, penghargaan yang diterima ini tentunya suatu kebanggaan bagi Pemkot Sukabumi dan masyarakat. Sebab, dalam perlombaan ini, Pemkot Sukabumi melalui Bagian Hukum mampu memenuhi semua aspek dan persyaratan yang menjadi acuan dalam lomba JDIH tersebut."Alhamdulillah Kota Sukabumi bisa keluar sebagai juara JDIH," ujarnya.

Lulu juga menambahkan, dengan adanya JDIH bisa mempermudah dalam pelayanan kepada masyarakat. Sebab, ketika masyarakat akan mencari produk hukum atau peraturan tinggal datang langsung ke bagian hukum setda Kota Sukabumi atau ingin tahu produk Perda yang sudah disahkan oleh Pemkot Sukabumi."Masyarakat bisa memanfaatkanya dengan baik layanan JDIH ini dan tidak sulit ketika akan mencari sebuah produk hukum," pungkasnya. Arya

 

 

BERITA TERKAIT

Untuk Menahan Inflasi Yang Tinggi, Sektor Ekonomi Harus Segera Dipulihkan - KABUPATEN KUNINGAN

NERACA Kuningan - Jika tidak mau terjadi tingginya inflasi maka sektor ekonomi harus segera dipulihkan paska Pandemi Covid-19, termasuk pemulihan…

Bantuan Produktif Usaha Mikro Rp2,4 Juta Mulai Dicairkan 17 Agustus 2020

NERACA Jakarta - Program bantuan produktif untuk usaha mikro yang diberikan sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro disebut siap…

Kalak BPBD : Bencana Longsor Paling Banyak Terjadi - Sampai dengan Juli, Terjadi 116 Kejadian Bencana di Kota Sukabumi

NERACA Sukabumi - Bencana tanah longsor paling banyak terjadi di Kota Sukabumi, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Untuk Menahan Inflasi Yang Tinggi, Sektor Ekonomi Harus Segera Dipulihkan - KABUPATEN KUNINGAN

NERACA Kuningan - Jika tidak mau terjadi tingginya inflasi maka sektor ekonomi harus segera dipulihkan paska Pandemi Covid-19, termasuk pemulihan…

Bantuan Produktif Usaha Mikro Rp2,4 Juta Mulai Dicairkan 17 Agustus 2020

NERACA Jakarta - Program bantuan produktif untuk usaha mikro yang diberikan sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro disebut siap…

Kalak BPBD : Bencana Longsor Paling Banyak Terjadi - Sampai dengan Juli, Terjadi 116 Kejadian Bencana di Kota Sukabumi

NERACA Sukabumi - Bencana tanah longsor paling banyak terjadi di Kota Sukabumi, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)…