Ketua DPR RI - Amendemen UUD Jangan Melebar ke Jabatan Presiden

Puan Maharani 

Ketua DPR RI

Amendemen UUD Jangan Melebar ke Jabatan Presiden 

Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai amendemen UUD 1945 lebih baik dilakukan secara terbatas namun jangan sampai melebar apalagi hingga mengatur terkait penambahan masa jabatan Presiden.

"Kalau dari awal niatnya hanya membahas soal GBHN, ya fraksi-fraksi di MPR harus konsisten, jangan melebar kemana-mana," kata Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (3/12).

Hal itu dikatakannya terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan lebih baik tidak ada amendemen UUD 1945 bila ada usulan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Dia mengatakan sejak awal dirinya menyatakan wacana penambahan periode jabatan Presiden menjadi tiga periode merupakan sebuah kemunduran demokrasi. Karena itu dia menilai harus tertib dan konsisten saja pada niat awal amendemen yaitu membahas soal GBHN.

Puan Maharani yang juga menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan mengakui bahwa partainya melalui Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI menjadi pelopor usulan amendemen terbatas UUD 1945."Kami tegaskan lagi, hanya amendemen terbatas dengan mengusulkan MPR memiliki kewenangan menetapkan haluan negara," ujarnya.

Menurut Puan, haluan negara diperlukan sebagai cetak biru atau "blue print" pembangunan nasional jangka panjang.

Dia mengatakan, memang sudah ada Rencana Pemerintah Jangka Panjang (RPJP) namun itu lebih mencerminkan visi misi presiden yang juga bisa berganti, bukan panduan pembangunan nasional hasil musyawarah dan kesepakatan seluruh komponen bangsa. 

Presiden Joko Widodo mengusulkan supaya tidak dilakukan amendemen terhadap UUD 1945, tapi para wakil rakyat di MPR bersama pemerintah untuk memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah yang amat mendesak untuk dipecahkan guna memecahkan kesulitan ratusan juta rakyat Indonesia.

Jokowi telah menggambarkan bahwa amendemen belum diperlukan saat ini, maka semua wakil rakyat di seluruh lembaga legislatif harus berpikir tenang supaya "kesemrawutan" dan hingar bingar politik tidak berlarut-larut, sebab sebagian nasib puluhan juta orang Indonesia masih hidup jauh dari berkecukupan. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Menko Polhukam - Perlakukan Pedemo Secara Humanis

Mahfud MD   Menko Polhukam   Perlakukan Pedemo Secara Humanis   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan…

Wakil Ketua MPR RI - Hari Santri Momentum Perkuat Pendidikan di Pesantren

Jazilul Fawaid   Wakil Ketua MPR RI   Hari Santri Momentum Perkuat Pendidikan di Pesantren   Jakarta - Wakil Ketua…

Jaksa Agung - Lebih dari 100 Kasus Diselesaikan Secara Restoratif

ST Burhanuddin   Jaksa Agung   Lebih dari 100 Kasus Diselesaikan Secara Restoratif   Jakarta - Jaksa Agung ST Burhanuddin…

BERITA LAINNYA DI

Menko Polhukam - Perlakukan Pedemo Secara Humanis

Mahfud MD   Menko Polhukam   Perlakukan Pedemo Secara Humanis   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan…

Wakil Ketua MPR RI - Hari Santri Momentum Perkuat Pendidikan di Pesantren

Jazilul Fawaid   Wakil Ketua MPR RI   Hari Santri Momentum Perkuat Pendidikan di Pesantren   Jakarta - Wakil Ketua…

Jaksa Agung - Lebih dari 100 Kasus Diselesaikan Secara Restoratif

ST Burhanuddin   Jaksa Agung   Lebih dari 100 Kasus Diselesaikan Secara Restoratif   Jakarta - Jaksa Agung ST Burhanuddin…