Ketua DPR RI - Amendemen UUD Jangan Melebar ke Jabatan Presiden

Puan Maharani 

Ketua DPR RI

Amendemen UUD Jangan Melebar ke Jabatan Presiden 

Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai amendemen UUD 1945 lebih baik dilakukan secara terbatas namun jangan sampai melebar apalagi hingga mengatur terkait penambahan masa jabatan Presiden.

"Kalau dari awal niatnya hanya membahas soal GBHN, ya fraksi-fraksi di MPR harus konsisten, jangan melebar kemana-mana," kata Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (3/12).

Hal itu dikatakannya terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan lebih baik tidak ada amendemen UUD 1945 bila ada usulan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Dia mengatakan sejak awal dirinya menyatakan wacana penambahan periode jabatan Presiden menjadi tiga periode merupakan sebuah kemunduran demokrasi. Karena itu dia menilai harus tertib dan konsisten saja pada niat awal amendemen yaitu membahas soal GBHN.

Puan Maharani yang juga menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan mengakui bahwa partainya melalui Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI menjadi pelopor usulan amendemen terbatas UUD 1945."Kami tegaskan lagi, hanya amendemen terbatas dengan mengusulkan MPR memiliki kewenangan menetapkan haluan negara," ujarnya.

Menurut Puan, haluan negara diperlukan sebagai cetak biru atau "blue print" pembangunan nasional jangka panjang.

Dia mengatakan, memang sudah ada Rencana Pemerintah Jangka Panjang (RPJP) namun itu lebih mencerminkan visi misi presiden yang juga bisa berganti, bukan panduan pembangunan nasional hasil musyawarah dan kesepakatan seluruh komponen bangsa. 

Presiden Joko Widodo mengusulkan supaya tidak dilakukan amendemen terhadap UUD 1945, tapi para wakil rakyat di MPR bersama pemerintah untuk memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah yang amat mendesak untuk dipecahkan guna memecahkan kesulitan ratusan juta rakyat Indonesia.

Jokowi telah menggambarkan bahwa amendemen belum diperlukan saat ini, maka semua wakil rakyat di seluruh lembaga legislatif harus berpikir tenang supaya "kesemrawutan" dan hingar bingar politik tidak berlarut-larut, sebab sebagian nasib puluhan juta orang Indonesia masih hidup jauh dari berkecukupan. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Wakil Ketua MPR RI - Sidang Tahunan MPR Berikan Pelajaran Politik Bangsa

Hidayat Nur Wahid   Wakil Ketua MPR RI   Sidang Tahunan MPR Berikan Pelajaran Politik Bangsa   Jakarta - Wakil…

Ketua MPR RI - Ketahanan Nasional Harus Dituntaskan dengan Vaksin

Bambang Soesatyo   Ketua MPR RI   Ketahanan Nasional Harus Dituntaskan dengan Vaksin   Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat…

Menko Polhukam - Jangan Lagi Ada Kecurigaaan Militer anti-HAM

Mahfud MD   Menko Polhukam   Jangan Lagi Ada Kecurigaaan Militer anti-HAM   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum…

BERITA LAINNYA DI

Wakil Ketua MPR RI - Sidang Tahunan MPR Berikan Pelajaran Politik Bangsa

Hidayat Nur Wahid   Wakil Ketua MPR RI   Sidang Tahunan MPR Berikan Pelajaran Politik Bangsa   Jakarta - Wakil…

Ketua MPR RI - Ketahanan Nasional Harus Dituntaskan dengan Vaksin

Bambang Soesatyo   Ketua MPR RI   Ketahanan Nasional Harus Dituntaskan dengan Vaksin   Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat…

Menko Polhukam - Jangan Lagi Ada Kecurigaaan Militer anti-HAM

Mahfud MD   Menko Polhukam   Jangan Lagi Ada Kecurigaaan Militer anti-HAM   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum…