Jakarta-Pemerintah terus mendorong skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) untuk alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat menekan biaya pembangunan infrastruktur yang selama ini masih bersumber dari APBN, sehingga nantinya porsi pembiayaan pemerintah menjadi lebih kecil ketimbang swasta.

NERACA

Menurut Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Lucky Alfirman, selama ini memang tidak mudah untuk mendatangkan investor dalam jangka panjang. Oleh karena itu, lewat tawaran skema tersebut diharapkan ke depan bakal banyak mengundang investor masuk.

"Fokus kita mendesain ekosistem komplit dan komprehensif dengan skema PPP. Karena tidak mudah undang investor datang dalam pembangunan infrastruktur," ujar Lucky dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (3/12).

Pada prinsipnya, pemerintah menawarkan proyek infrastruktur ke investor juga tidak semudah menjajakan makanan ringan. Sebab, mereka para investor membutuhkan kepastian hukum yang jelas. "Oleh karena itu adanya skema seperti ini penting dan kita lakukan hal itu. Saya menjamin semua regulasi sudah ada," tuturnya.

Dia menyadari ke depan pembiayaan kompetitif seperti ini akan semakin menantang di masa mendatang. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak agar sama-sama mendorong skema pembiayaan alternatif dalam pembangunan infrastruktur.

Lucky mengakui, seluruh proyek pembangunan infrastruktur ke depan tidak akan lagi dibiayai oleh pemerintah sepenuhnya. Sebab, nantinya pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator kemudian akan menyerahkan kepada pihak swasta. "Ke depan peran pemerintah akan jadi semakin kecil, pemerintah hanya fasilitator. Infrastruktur dasar disediakan pemerintah, tapi kita dorong sektor swasta untuk proyek lainnya," ujarnya.

Lucky mengatakan, dalam empat tahun ke depan memang infrastruktur masih akan tetap menjadi prioritas pemerintah. Nantinya bakal banyak proyek yang dikembangkan oleh pemerintah sehingga pendanaan dari pihak swasta pun menjadi alternatif untuk mendukung pembangunan secara sustainable. "Selalu ada proyek yang akan kita kembangkan, sisi lainnya bagaimana kita biayai ini semua. Di masa lalu semua program dibiayai oleh pemerintah," ujarnya.

Sebagai regulator, pemerintah akan merancang regulasi dan menyediakan insentif serta fasilitas kemudahan untuk pihak swasta agar bisa masuk untuk berinvestasi. "Kita menggunakan instrumen yang berbeda untuk mendukung agenda pembangunan. Kita gunakan tax holiday, subsidi anggaran, pembiayaan jaminan. Pemerintah gunakan APBN all out. Semua unsur dijalankan," tutur dia.

Rasio Infrastruktur Rendah

Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat rasio infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih rendah. Sementara rasio pengeluaran untuk infrastruktur termasuk yang paling tinggi dibanding negara lain.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam acara Seminar Internasional dengan tema 'The Pivotal Role of Infrastructure Financing to Advance Sustainable Economic Growth' di Jakarta, Senin (2/12).

"Rasio infrastruktur terhadap PDB sebesar 43%, masih di bawah sebagian besar negara maju, sementara rasio pengeluaran logistik terhadap PDB sebesar 24%, tinggi dibandingkan dengan kawasan," ujar Destry.

Padahal, pembangunan infrastruktur adalah kunci untuk pertumbuhan berkelanjutan di negara berkembang seperti Indonesia. Pentingnya sebagai agenda nasional utama telah dengan jelas dinyatakan dalam lima visi baru pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Indonesia maju yang baru.

"Hari ini, kita telah menyaksikan keberhasilan pelaksanaan proyek yang sangat ambisius yang merentang dari jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, serta fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi. Pada akhir 2018, Indonesia memiliki 11 bandara baru, 735 km kereta api baru, 3,432km jalan baru, jalan tol 1,180km, pembangkit listrik 2,614 mega watt dan palapa ring melintasi wilayah timur, barat dan tengah Indonesia," ujarnya.

Dengan demikian, diharapkan rasio infrastruktur terhadap PDB dapat meningkat. Adapun seminar internasional ini bertujuan untuk menunjukkan potensi infrastruktur Indonesia dan memberi peserta pandangan internasional dan lintas negara tentang pembangunan dan tantangan infrastruktur saat ini.

Dia mengungkapkan salah satu cara meningkatkan rasio tersebut adalah menjalin konektivitas antara pusat ekonomi regional, termasuk zona industri dan kawasan pariwisata yang saat ini dinilai belum terintegrasi secara optimal.

"Oleh karena itu, ke depan, agenda infrastruktur yang lebih ambisius telah ditetapkan dengan fokus pada interkonektivitas dan peningkatan fasilitas dasar, terutama air bersih dan sanitasi. Ini telah digabungkan dengan baik dalam rencana pembangunan nasional jangka menengah 2020-2024," ujarnya.

Kepulauan Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki sumber pertumbuhan yang sangat potensial. Namun ini harus didukung oleh infrastruktur yang memadai untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mengenai hal ini, dia menegaskan Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam mensinergikan kebijakan dan memajukan pembangunan infrastruktur untuk pembangunan Indonesia.

"Lebih khusus lagi, untuk mendukung percepatan pembiayaan infrastruktur, Bank Indonesia akan terus meningkatkan kapasitas perantara bank melalui rasio intermediasi makroprudensial, mendorong penerbitan surat berharga komersial untuk likuiditas, mempromosikan instrumen lindung nilai seperti pertukaran suku bunga dan pertukaran mata uang, serta menyediakan Penasihat pemerintah daerah untuk mendukung persiapan proyek KPS," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Pada bagian lain, Kepala Agenda Regional Asia Pasifik Forum Ekonomi Dunia dan Anggota Komite Eksekutif Justin Wood menambahkan, dalam mendukung pembangunan secara berlanjut memang membutuhkan investasi secara besar-besaran. Hanya saja, itu tidak bisa ditopang sendiri oleh pemerintah dan butuh pendanaan investasi dari luar pemerintah.

"Agar semua potensi ini terwujud butuh ivestasi besar di infrastruktur fisik dan lunak. Saya rasa investasi yang dibutuhkan tidak bisa datang dari pemerintah saja. Diperlukan sumber modal swasta. Di sinilah peran SDIP bagaimana kita mengumpulkan sumber modal," ujarnya.

Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menawarkan 28 proyek bernilai US$91,1 miliar atau setara Rp1.278,6 triliun kepada investor China. Penawaran mereka lakukan di Kota Chingqing, Senin (2/12).

Deputi Perencanaan Investasi BKPM Ikmal Lukman mengatakan ke-28 proyek tersebut masuk dalam Inisiatif Pengembangan Jalur Sutera Modern (BRI) yang saat ini sedang dilakukan China. "Ini peluang yang baik bagi investor di sini (Chongqing), sebab Indonesia tengah mengembangkan BRI," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Lukman mengatakan proyek yang ditawarkan tersebut terdapat di beberapa wilayah di Indonesia. Antara lain di Sumatera Utara dengan nilai investasi proyek sebesar US$ 17,3 miliar. bari/mohar/fba