NERACA

Jakarta – Maraknya mafia di industri minyak dan gas (migas), maka pemerintah komit untuk memberantasnya guna mengurangi impor guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.   

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pihaknya tidak akan main-main dalam memberantas mafia di industri migas. Hal ini penting guna memperkuat perekonomian dalam negeri dengan cara mengurangi impor, termasuk diantaranya migas.

“Ada yang tidak mau diganggu impornya, baik minyak maupun LPG. Ini yang mau saya ganggu,” ucap Jokowi.

Sehingga Jokowi mengakui, salah satu cara untuk mengurangi impor tersebut yaitu dengan mencari energi baru dan terbarukan, salah satunya mengolah batu bara menjadi “synthetic gas” yang akan diproses menjadi “dimethyl ether” sebagai pengganti LPG.

Sebab sangat disayangkan bahwa penyebab pengembangan energi baru itu tidak kunjung dilakukan karena ada pihak yang menguasai impor migas.

Seperti diketahui, tidak hanya “synthetic gas” yang akan diproses menjadi “dimethyl ether” sebagai pengganti LPG. Indonesia juga mempunyai sumber enrgi terbarukan yaitu biodiesel yang berbahan baku dari perkebunan kelapa sawit. Bahkan jika diproduksi masal jumlahnya tidak main-main.

“Kalau ini dikerjakan, B20 berjalan dan sudah berjalan. Sebentar lagi Januari B30, masuk lagi B50 bisa berjalan, artinya impor minyak kita turun secara drastis, sehingga urusan neraca perdagangan dan transaksi berjalan kita menjadi lebih baik,” tambah Jokowi.

Kendati demikian Jokowi mengetahui pihak yang mendukung impor migas yang menyebabkan defisit neraca perdagangan. “Seperti yang sudah saya sampaikan, kalau ada yang mau ganggu, pasti akan saya gigit orang itu,” tegas Jokowi.

Ditempat yang berbeda, Jokowi pun menegaskan meminta agar diskriminasi sawit yang dilakukan Eropa jangan diambil pusing. Sebab pasar domestik siap menyerap produksi sawit untuk diolah menjadi biodiesel.

“Artinya CPO (Crude Palm Oil) kita gunakan sendiri untuk biodiesel, biofuel. Kenapa harus tarung dengan Uni Eropa karena kita di-banned, didiskriminasi CPO kita? Kita pakai sendiri saja,” kata Jokowi.

Seperti diketahui, saat ini Pemerintah tengah menggenjot penggunaan CPO untuk dalam negeri secara besar-besaran. Salahsatu diantaranya untuk dijadikan biodiesel mulai dari B10, B20, B30 hingga akhirnya B100. Adapun diskriminasi terhadap kelapa sawit oleh Eropa itu untuk produk Biofuel dengan total market UD$ 650 juta.

Sementara itu, Bambang, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Bio Industri pun mengakui hilirisasi industri untuk meningkatkan daya saing dan konsumsi dalam negeri harus segera dilakukan, apalagi harga CPO yang cenderung naik – turun akibat black campaign.

Apalagi para peneliti dari lembaga penelitian dan Perguruan Tinggi telah banyak menemukan inovasi dan teknologi hilirisasi. Seperti diketahui bahwa hampir semua bagian tanaman kelapa sawit memberi manfaat secara ekonomi, akan tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.

Bio massa berupa daun, tandan kosong dan bungkil sawit dapat dijadikan bahan baku pakan ternak yang kaya nutrisi. Lalu pohon kelapa sawit ex replanting memiliki kandungan pati atau gula yang cukup tinggi.

“Ini persoalan persaingan bisnis dan kepentingan, genderang yang sengaja mereka ciptakan untuk membangun opini bahwa kelapa sawit tidak baik. Kompetitor kelapa sawiit tidak akan pernah berhenti. Sebagai bangsa yang bermartabat kita respon secara arif bijaksana. Berikan penjelasan dengan baik, jalin hubungan kerjasama, lakukan kajian dengan melibatkan para pakar dunia bahwa tuduhan mereka keliru,” papar Bambang.

Sementara itu, Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Andrian Feby Misna mengakui jika melihat dari hasil Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina (Persero) yang paling banyak memasok biodiesel untuk kebutuhan program B30 di tahun2020, yakni sebanyak 8.38 juta kiloliter (KL).

Sekedar catatan, saat ini pemerintah Indonesia mencanangkan akan menerapkan program biodesel 30% atau B30 mulai di awal 2020. Proyeksi kebutuhan biodiesel ini sekitar 9,59 juta kiloliter. Sedangkan pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 tahun 2018.

Sebelumnya, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) pun diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina diantaranya untuk menurunkan impor bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi defisit neraca perdagangan.