NERACA

Jakarta – Upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani akan dioptimalkan dengan mengeluarkan regulasi  UU No.9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang dan perubahannya di UU No.9 Tahun 2011. Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan instrumen perdagangan maupun keuangan yang memungkinkan komoditas yang disimpan dalam gudang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan tanpa diperlukan jaminan lainnya sehingga dapat meningkatkan kredit/pembiayaan kepada petani, poktan, gapoktan, koperasi dan pelaku UMKM.

Resi Gudang adalah dokumen surat berharga yang di tata usahakan di Pusat Registrasi (Pusreg) Resi Gudang. Dimana satu-satunya Pusat Registrasi Resi Gudang adalah di PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau KBI (Persero). Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, pihaknya akan turut mendorong langkah BAPPEBTI untuk menjadikan instrumen resi gudang ini sebagai solusi bagi pemilik komoditas.

Diakuinya, saat ini belum semua lapisan masyarakat mengetahui dan memanfaatkan instrumen ini. Padahal manfaatnya sangat besar bagi petani dan pemilik komoditas.”Kedepan, kami secara konsisten terus melakukan sosialisasi tentang resi gudang ini ke beberapa wilayah di Indonesia. Untuk saat ini, kami sudah melakukan di beberapa wilayah di Indonesia,”ungkapnya.

Sementara Tjahya Widayanti , Kepala Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (BAPPEBTI) mengatakan, sistem resi gudang memiliki peran lebih dari sekedar instrumen tunda jual dan pembiayaan. Pasalnya, pemanfaatan SRG yang optimal dapat menawarkan sejumlah manfaat biak bagi pemerintah, sektor swasta / industri dan masyarakat. “SRG diharapkan dapat instrumen dalam menjaga kestabilan harga komoditas, mendukung tata niaga komoditas dan pemenuhan komoditas pangan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau di tingkat masyarakat,”ujarnya.

Selain itu, dengan adanya Sistem Informasi pada SRG, ketersediaan data dan sebaran stok cadangan komoditas menjadi akurat dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah di dalam menentukan kebijakan pengendalian ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditi pangan, sehingga tingkat inflasi dapat ditekan.

Berdasarkan hasil evaluasi Bappebti, sejauh ini implementasi dan pemanfaatan SRG sebagian besar masih sebatas untuk instrumen tunda jual dan sebagai instrumen pembiayaan bagi para pelaku sektor pertanian. Oleh karena itu, lanjut Tjahya, perlu dilakukan terobosan dan inovasi kebijakan yang mampu menjadi penggerak dalam mengoptimalkan pemanfaatan SRG yang lebih luas lagi seperti untuk manajemen stok dan mendukung kegiatan ekspor. Bahkan dari catatan Bappebti, usaha pemerintah dalam mendorong implementasi SRG melalui pembangunan gudang – gudang di sejumlah daerah sentra produksi belum memiliki dampak yang signifikan dalam perkembangan SRG di daerah. Baru sekitar 30% atau 38 gudang yang dibangun pemerintah telah aktif untuk pelaksanaan SRG serta tercatat saat ini terdapat 29 gudang SRG swasta (yang dikelola oleh BUMN/Swasta) aktif dalam pelaksanaan SRG”.