Anggota DPRD Banten Diminta Input Aspirasi Masyarakat Melalui 'Simral''  

NERACA

Serang - Anggota DPRD Banten diminta secara langsung memasukkan atau menginput berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses ke dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (Simral) yang dimiliki Pemprov Banten.

"Khusus untuk internal anggota DPRD Banten agar mampu menyampaikan aspirasi masyarakat langsung ke Simral. Dulu kan sudah pernah kemudian anggota DPRD-nya ganti. Nah sekarang ini mulai kembali khususnya yang saat ini berkaitan dengan menghadapi reses," kata Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said Dimyati usai mengikuti sosialisasi penggunaan Simral bagi anggota DPRD Banten di Serang, Jumat (15/11).

Ia mengatakan, untuk pelaksanaan Simral tahun ini terutama untuk pembahasan anggaran Tahun 2021 karena untuk pembahasan anggaran 2021 tersebut sudah dimulai pada Januari 2020. Sedangkan untuk proses penganggaran 2020 tidak bisa dilaksanakan karena pembahasan APBD 2020 sudah selesai, sehingga yang saat ini dilaksanakan adalah untuk pembahasan RAPBD 2021.

"Tadi yang hadir dari dewan banyak. Namun yang lebih banyak kan Tenaga Ahli (TA) anggota, karena yang akan menginput adalah TA masing-masing anggota dewan itu," kata politisi Demokrat tersebut.

Ia mengatakan, selain untuk memasukkan aspirasi masyarakat melalui Simral tersebut, juga anggota DPRD Banten bisa melihat dalam Simral berkaitan dengan perencanaan pembangunan di Pemprov Banten, karena dalam Simral tersebut ada perencanaan, penganggaran dan juga pelaporan.

"Jadi untuk kita tahu tentang RKA itu ya bisa lihat di situ. Setiap anggota dewan punya akun masing-masing," kata Nawa Said.

Ia berharap anggota DPRD Banten bisa memanfaatkan sistem tersebut dengan sebaik-baiknya, karena sistem ini sudah diakui keunggulannya bahkan sudah dijadikan pilot project secara nasional termasuk diapresiasi oleh Bank Dunia.

"Jadi kawan-kawan anggota dewan harus memanfaatkan dengan baik, pertama untuk mendorong aspirasi publik agar program-program masuk dalam perencanaan di APBD. Juga untuk menganalisa serapan anggaran dan lainnya," kata Nawa Said.

Sebelumnya Tim Bank Dunia (World Bank) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten dalam rangka melakukan pemantauan sistem pengelolaan keuangan di Provinsi Banten melalui Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (Simral).

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Muhtarom mengatakan, tim dari World Bank mengapresiasi upaya Pemprov Banten dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan di Provinsi Banten melalui Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (Simral).

"World Bank menyatakan sangat mengapresiasi terhadap kinerja kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim yang telah mampu menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan pelaporan yang terintegrasi dengan menggunakan 1 (satu) database untuk semua tahapan melalui Simral," kata Muhtarom yang menerima kunjungan tim World Bank tersebut.

Menurut dia, World Bank juga mengatakan aplikasi Simral yang telah diterapkan oleh Pemprov Banten sudah tepat, efektif dan efisien. Selain itu, World Bank juga mengharapkan agar aplikasi Simral yang diterapkan di Provinsi Banten dapat digunakan untuk pengelolaan keuangan APBN dan APBD di Indonesia.

Selain itu, aplikasi Simral ini juga bisa diterapkan oleh kementerian atau lembaga agar sistem pelaporannya terintegrasi baik. Ant