Perspektif Gender Penting Dalam Pembangunan

Perspektif Gender Penting Dalam Pembangunan  

NERACA

Jakarta - Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Himawan Hariyoga Djojokusumo mengatakan perspektif gender penting dalam pembangunan sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

"Pembangunan harus melihat kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Namun, ketimpangan masih saja terjadi dan perempuan lebih tertinggal daripada laki-laki," kata Himawan dalam Konferensi Nasional yang diadakan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) di Jakarta, Rabu (27/11).

Himawan mengatakan perspektif gender juga penting dalam perumusan kebijakan, terutama dalam penyusunan undang-undang dan produk hukum lainnya. Hal itu agar produk hukum yang disahkan tidak merugikan perempuan.

Menurut Himawan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pengarusutamaan gender menjadi salah satu strategi pembangunan."Integrasi perspektif gender dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan agar pembangunan memberikan manfaat yang adil, dan perspektif gender sangat fundamental," tuturnya.

Himawan mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen dengan Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (SDG's) untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang lebih inklusif tanpa ada seseorang atau satu pihak yang tertinggal di belakang. 

Kemudian Himawan mengatakan perempuan adalah sumber daya penting dalam pembangunan yang berkelanjutan."Namun, ketimpangan-ketimpangan gender masih menjadi isu yang perlu Indonesia atasi," kata Himawan.

Himawan mengatakan masih terjadi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Perempuan dan anak-anak Indonesia juga masih dihadapkan pada isu kekerasan; baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual; termasuk saat merek dalam situasi darurat seperti bencana.

"Salah satu penghambat indeks pemberdayaan gender adalah keterwakilan perempuan di legislatif yang masih kurang. Meskipun secara kuantitas sudah cukup maju, tetapi masih belum optimal," tuturnya.

Di beberapa daerah, keterwakilan perempuan di legislatif bahkan cukup tinggi, mencapai 30 persen. Namun, para anggota legislatif perempuan itu masih belum sepenuhnya menyuarakan kepentingan perempuan dan anak.

Tampil juga dalam pembukaan, Duta Besar Australia untuk Perempuan dan Anak Sharman Stone.

Dalam pidatonya, Sharman mengatakan pemerintah Australia merasa bangga dapat bekerja sama dengan Indonesia untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi perempuan dan remaja putri untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan standar kehidupan yang lebih baik. Ant

 

 

 

BERITA TERKAIT

Tingkatkan Kiprah Politik Kaum Perempuan

NERACA Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak seluruh elemen untuk terus mendukung peningkatan kiprah politik kaum perempuan di…

Teknologi dan Inovasi Menjadi Solusi Berbagai Bidang

NERACA Jakarta - Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang PS Brodjonegoro mengatakan teknologi dan inovasi…

Pilkada Mutlak Dilakukan dengan Protokol Kesehatan

NERACA Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mutlak dilakukan dengan memperhatikan protokol…

BERITA LAINNYA DI

Tingkatkan Kiprah Politik Kaum Perempuan

NERACA Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak seluruh elemen untuk terus mendukung peningkatan kiprah politik kaum perempuan di…

Teknologi dan Inovasi Menjadi Solusi Berbagai Bidang

NERACA Jakarta - Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang PS Brodjonegoro mengatakan teknologi dan inovasi…

Pilkada Mutlak Dilakukan dengan Protokol Kesehatan

NERACA Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mutlak dilakukan dengan memperhatikan protokol…