NERACA

Jakarta - PT Mandiri Capital, lembaga jasa keuangan modal ventura ingin menggenjot kolaborasi dengan perusahaan finansial berbasis teknologi atau fintech guna mendorong tingkat inklusi masyarakat. "Waktunya bukan kompetisi antara perusahaan besar atau incumbent dengan startup tapi kolaborasi," kata CEO Mandiri Capital Eddie Danusaputra dalam Konferensi Digital Indonesia di Jakarta, Kamis (28/11).

Menurut dia, sejak tiga tahun lalu, anak perusahaan Bank Mandiri itu menyuntikkan modal kepada 13 perusahaan rintisan atau startup fintech. Ia berencana akan menambah kerja sama hingga 14-15 fintech tahun ini. Hingga saat ini sudah ada 127 startup yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 13 di antaranya sudah mendapatkan izin operasi penuh.

Sementara itu, Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra mengatakan konsolidasi antara perusahaan jasa keuangan dengan fintech diperlukan karena pasar saat ini masih luas. Meski tingkat inklusi keuangan, kata dia, mencapai 78 persen namun tingkat literasi keuangan masih rendah. Ia mencatat pengguna OVO saat ini sekitar 27-28 persen merupakan konsumen yang tidak memiliki rekening bank.

Mereka, kata dia, mengisi dana secara digital melalui kanal-kanal di luar jaringan atau offline di antaranya melalui toko-toko modern berjaringan. "Pasar kita masih terlalu luas, masih banyak usaha untuk menambah modal. Inklusi keuangan itu bisa diatasi dengan menumbuhkan industri fintech," katanya. Hadirnya teknologi digital menjadikan karakter konsumen saat ini juga beralih dalam akses pembiayaan yang dulunya melalui bank, kini bisa melalui perusahaan pembiayaan dalam jaringan atau "peer to peer lending".

CEO Investree Dicky Wijaya mengatakan peluang tersebut membuat fintech bertumbuh apalagi biaya bank dalam menyakurkan kredit juga tinggi. "Kami tumbuh karena ada gap (celah) 165 miliar dolar AS, kebanyakan untuk segmen mikro, kenapa ada celah sebesar itu karena sangat mahal menyalurkan kredit," katanya. Saat ini, lanjut dia, dari 127 perusahaan rintisan Fintech, baru bisa melayani sekitar 12 miliar dolar AS. Ia mendorong perusahaan fintech juga melakukan ekspansi merata ke seluruh Indonesia bukan hanya berkonsentrasi di Pulau Jawa dan memperbanyak segmentasi produk.

Digital Sales & Marketing Manager Cashwagon, Wisnu Saputra menyatakan bahwa pada masa depan, industri keuangan akan diisi dengan kolaborasi antara banyak perusahaan fintech, bank-bank, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). "Jadi akan ada kolaborasi. Tidak ada namanya fintech, tidak ada yang namanya bank. Semua akan jadi satu," ujar Wisnu, belum lama ini. Nantinya, ekosistem yang dibangun akan saling mendukung. Jika bank dan pemerintahan tidak dapat menjangkau masyarakat di pelosok, di sana para perusahaan fintech akan bekerja untuk menjembataninya.

Selain itu, nantinya masyarakat juga akan diberikan edukasi mengenai fintech. Selain ini merupakan hal baru, banyak juga masyarakat yang belum paham apa dan bagaimana fintech bekerja. "Banyak yang masih bingung membedakan mana fintech yang ilegal dan legal. Bunga legal dan ilegal berapa. Lalu apa aja yang diakses oleh yang ilegal dan legal pada ponsel mereka. Itu mereka belum tahu. Kurang lebih itu yang harus diedukasi kepada masyarakat di daerah," ungkapnya.

Untuk itu, Wisnu juga membeberkan cara membedakan perusahaan fintech legal dan ilegal. Yang pertama, masyarakat harus mengecek fintech tersebut di website OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Selain itu juga bisa mengecek website AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia). "Dilihat juga apakah fintech itu sudah teregistrasi apa belum. Yang terakhir, pada saat menginstal aplikasi fintech, lihat apa saja yang diakses. Yang legal dari OJK hanya boleh mengakses mikrofon, kamera, dan lokasi. Di luar dari itu, misalnya mengakses storage, kontak, atau sms itu adalah ilegal," paparnya.