Impor Beras Ketan Dinilai Bisa Ingkari Produksi Dalam Negeri

NERACA

Jakarta – Pengamat ekonomi Indef Berly Martawardaya menilai rencana impor beras ketan bisa mengingkari hasil produksi dalam negeri para petani lokal. Berly dalam pernyataan di Jakarta, demikian diberitakan Antara, mengatakan rencana itu seharusnya disertai oleh data produksi maupun pasokan yang akurat.

Apalagi, masa panen padi maupun beras ketan akan terjadi dalam waktu dekat yaitu pada awal tahun. "Kalau stok beras ketan tersedia sampai ke panen berikutnya tidak perlu impor. Apalagi sekitar tiga bulan lagi mau panen, tinggal lihat data BPS apakah sudah tahap membutuhkan atau tidak," katanya.

Ketua Asosiasi Lumbung Pangan Jawa Timur Suharno juga menyampaikan bahwa impor tersebut belum mendesak karena saat ini banyak beras dan gabah di penggilingan yang masih menumpuk dan tidak bisa dijual. "Kalau impor jadi, ini akan menyebabkan gairah untuk bertani menjadi loyo, petani tidak akan semangat. Sedangkan impor yang lama saja masih mempengaruhi distribusi beras saat ini," ujarnya.

Untuk itu, ia menambahkan, jika impor beras ketan itu jadi dilakukan, maka pemerintah tidak mementingkan produksi hasil tanam petani lokal. "Harusnya petani ditingkatkan lagi untuk bertanam (beras ketan) daripada impor. Konsep itu yang harus di wujudkan untuk swasembada pangan," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Perum Bulog, Awaluddin Iqbal mengatakan salah satu alasan rencana impor beras ketan sebanyak 65.000 ton karena komoditas ini belum mampu dipenuhi oleh petani lokal.

Awaluddin menambahkan petani dalam negeri tidak banyak yang menanam beras ketan sehingga pasokan terbatas padahal permintaan cukup besar terutama dari industri makanan. "Kalau beras biasa, kita stok sangat berlimpah, Pak Dirut (Perum Bulog) juga sudah katakan tidak akan impor beras biasa. Tetapi komoditas khusus yang lain bisa," ujarnya.

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengingatkan pentingnya transparansi dari rencana impor beras ketan sebanyak 65.000 ton yang dilakukan Perum Bulog dari Thailand dan Vietnam.

"Data stok nasionalnya bagaimana, prediksi demand menjelang akhir tahun, sehingga muncul kesimpulan perlu impor beras khusus ini. Jadi perlu transparansi," kata Telisa dalam pernyataan di Jakarta, disalin dari Antara.

Telisa mengatakan bahwa pengawasan dalam impor barang komoditas memerlukan transparansi agar pelaksanaan dari kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan masyarakat dapat menerima alasan dari rencana itu.

Sebelumnya, Sekretaris Perum Bulog, Awaluddin Iqbal mengatakan salah satu alasan rencana impor beras ketan sebanyak 65.000 ton karena komoditas ini belum mampu dipenuhi oleh petani lokal.

Awaluddin menambahkan petani dalam negeri tidak banyak yang menanam beras ketan sehingga pasokan terbatas padahal permintaan cukup besar terutama dari industri makanan. "Kalau beras biasa, kita stok sangat berlimpah, Pak Dirut (Perum Bulog) juga sudah katakan tidak akan impor beras biasa. Tetapi komoditas khusus yang lain bisa," ujarnya.

Terhadap permintaan impor ini, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan perizinan belum dapat diberikan karena tidak ada kebutuhan yang mendesak. "Masih dikaji terlebih dahulu. Jadi keputusan belum ada. Sejauh ini, kami lihat produksi petani, dari dalam negeri masih mencukupi,” kata Indrasari.

Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, saat ini rata-rata kebutuhan beras ketan nasional per tahun mencapai 150.000 ton dengan produksi dalam negeri hanya 80.000 ton. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorong produksi beras ketan dan mengurangi impor adalah dengan cara menambah luas lahan tanam.

Ketua Bidang Perdagangan Kadin Provinsi Sulawesi Tengah Achrul Udaya berharap Menteri Pertanian (mentan) yang baru di era Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Syahrul Yasin Limpo mampu membawa Indonesia pada swasembada pangan, khususnya beras sehingga tidak ada lagi impor beras dari luar.

"Saya optimistis dengan segudang pengalamannya beliau (Syahrul Yasin Limpo) lima tahun ke depan bisa mewujudkan kedaulatan pangan di Tanah Air," katanya di Palu, menanggapi kabinet Indonesia Maju yang diisi sejumlah muka baru, termasuk mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu.

Achrul Udaya yang juga mantan Kepala Cabang PT Sucofindo Palu tersebut mengatakan Mentan Syahrul punya karier dari bawah pernah menjadi lurah, camat,Bupati Gowa dan akhirnya menjadi Gubernur Sulsel selama dua priode, yang mampu membawa provinsi tersebut sebagai lumbung beras nasional.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Siap Dukung Ekspor Produk Berbasis Teknologi

NERACA Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mendukung agar ekspor produk berbasis teknologi Indonesia semakin meningkat.…

Indonesia Siap Jadi Produsen Ikan Kobia

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), telah berhasil memproduksi ikan kobia dari…

Hadapi Kontraksi Ekonomi, Pemerintah Percepat Realisasi Belanja

NERACA Jakarta - Berdasarkan angka yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada triwulan II 2020 terkontraksi sebesar…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Pemerintah Siap Dukung Ekspor Produk Berbasis Teknologi

NERACA Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mendukung agar ekspor produk berbasis teknologi Indonesia semakin meningkat.…

Indonesia Siap Jadi Produsen Ikan Kobia

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), telah berhasil memproduksi ikan kobia dari…

Hadapi Kontraksi Ekonomi, Pemerintah Percepat Realisasi Belanja

NERACA Jakarta - Berdasarkan angka yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada triwulan II 2020 terkontraksi sebesar…