76 Desa di Sumatera Selatan Ajukan Pemekaran

76 Desa di Sumatera Selatan Ajukan Pemekaran

NERACA

Palembang - Sebanyak 76 desa di Sumatera Selatan mengajukan pemekaran ke Gubernur Sumatera Selatan pada 2019.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sumatera Selatan Yusnin di Palembang, Jumat (15/11), mengatakan, desa persiapan tersebut saat ini sedang menjalani proses pengajuan kode register kepada Gubernur Sumsel, sebelum nantinya diajukan ke Kementerian Dalam Negeri.

“Dari 76 desa persiapan tersebut, lima desa di antaranya sudah berproses mengajukan kode desa ke Kemendagri,” kata dia.

Ia menerangkan, selama desa persiapan ini dalam proses pengajuan pemekaran, maka desa induk tetap memberikan dana desa untuk desa persiapan tersebut. Sebelum kode register dari Gubernur Sumsel keluar, dibutuhkan sekitar 3 tahun untuk evaluasi desa tersebut, kata dia.

“Setelah kode register keluar, barulah desa persiapan itu diajukan ke Kemendagri untuk memperoleh kode desa. Dengan adanya kode desa maka desa tersebut dinyatakan definitif dan bisa mendapatkan dana desa dari pusat,” kata dia.

Yusnin menerangkan, syarat utama pemekaran desa sesuai dengan aturan yakni baik di desa induk ataupun di desa persiapan memiliki 800 KK dengan 4.000 jiwa penduduk. Ia merincikan, 76 desa persiapan yang mengajukan pemekaran diantaranya, PALI dengan 26 desa, OKU Timur 20 desa, OKI 22 desa, Muara Enim 1 desa, OKU 1 desa, Musi Banyuasin 3 desa, dan Banyuasin 3 desa.

“Hanya saja, Pemprov Sumsel terus memberikan bantuan baik desa persiapan, desa definitif ataupun kelurahan yang ada di wilayah Sumsel,” ucap dia.

Ia menerangkan desa persiapan mendapatkan porsi bantuan sebanyak Rp50 juta per desa. Ini dikarenakan desa persiapan memang belum mendapatkan bantuan dana desa dari pemerintah pusat.

"Kami berikan lebih besar karena desa ini masih dibawah naungan kabupaten dan kota. Artinya dana desa dari bantuan pemerintah pusat belum didapat oleh desa-desa ini,” kata dia.

Yusnin merincikan, untuk desa definitif dan kelurahan bantuan ini untuk rencana penggunaan kegiatan TP PKK Rp5 juta, kegiatan kepemudaan dan olahraga Rp5 juta, kegiatan Posyandu Rp5 juta, serta pemeliharaan, pengadaan sarana dan prasarana Rp10 juta.

Sementara, ia melanjutkan, untuk desa persiapan diperuntukan rencana penggunaan kegiatan TP PKK Rp5 juta, kegiatan kepemudaan dan olahraga Rp5.000.000, kegiatan Posyandu Rp5 juta, pemeliharaan, pengadaan sarana dan prasarana Rp30 juta serta biaya operasional dan pelaporan Rp5 juta. Ant

BERITA TERKAIT

Pengembangan Kawasan Industri Sadai dengan Blockchain Sangat Tepat

Pengembangan Kawasan Industri Sadai dengan Blockchain Sangat Tepat  NERACA Jakarta - Direktur Utama PT Ration Bangka Abadi sebagai pengelola Kawasan…

StickEarn dan Ming Berkolaborasi Rajai Pasar Videotron Berjalan Indonesia

StickEarn dan Ming Berkolaborasi Rajai Pasar Videotron Berjalan Indonesia  NERACA Jakarta - StickEarn, startup teknologi periklanan yang mentransformasi sarana transportasi…

Cipta Karya Serahterimakan Hibah BMN Senilai Rp1,58 Triliun

Cipta Karya Serahterimakan Hibah BMN Senilai Rp1,58 Triliun NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR kembali melakukan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Puluhan Perusahaan di Banten Ajukan Penangguhan UMK 2020

Puluhan Perusahaan di Banten Ajukan Penangguhan UMK 2020   NERACA Serang - Puluhan perusahaan di Provinsi Banten seperti Kabupaten/Kota Tangerang dan…

Pemkot Sukabumi Terus Perkuat UMKM

Pemkot Sukabumi Terus Perkuat UMKM NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi terus berupaya optimal mendorong dan menumbuhkan para pelaku…

HUT Ke 52, KADIN DKI Jakarta Peduli Orang Tua

HUT Ke 52, KADIN DKI Jakarta Peduli Orang Tua NERACA Jakarta – Dalam rangka perayaan HUT 52 KADIN DKI mengadakan…