NERACA

Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir bergerak cepat dalam menjalankan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penciptaan birokrasi yang efektif dan efisien. Untuk itu ia memanggil sejumlah nama yang dinilai dapat bekerja keras membantu menangani sekaligus mengawasi 142 perusahaan milik negara. Selain telah memiliki dua Wakil Menteri yaitu Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo, Erick juga sudah memanggil mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, mantan komisioner KPK Chandra Hamzah, dan termasuk politisi Rizal Mallarangeng.

"Untuk mengelola asset sebesar Rp8.200 triliun rupiah itu, saya perlu teamwork yang kompak, yang diisi dengan orang-orang yang bukan hanya cerdas, tetapi juga akhlak yang baik," kata Erick dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa (19/11). Erick menambahkan bahwa dirinya berupaya agar mereka yang ada di dalam lingkungan BUMN, baik di kementerian maupun di unit usaha, adalah orang-orang dengan akhlak yang baik, berarti memiliki integritas tinggi dan komitmen yang kuat.

"Mereka yang sudah berkeringat dan masih mau berkeringat dan memiliki akhlak yang baik, juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi bagi negeri ini, di sini. Yang penting, akhlaknya baik," ujar Erick. Sebelumnya, Chandra Hamzah usai menemui Erick Thohir di Kementerian BUMN, Senin (18/11), mengatakan bahwa Erick Thohir berharap jangan sampai ada lagi BUMN yang terjerat korupsi.

"Jangan sampai ada pejabat BUMN tersangkut kasus korupsi lagi, jadi pak menteri menyampaikan salah satu yang penting adalah integritas, jangan sampai BUMN dijadikan bahan bancakan atau terjerat kasus korupsi lagi," ujar Chandra. Dia juga mengatakan bahwa terdapat kendala-kendala hukum yang menghambat BUMN untuk bergerak lebih maju. "Banyak, masalah regulasi apa yang menghambat BUMN, regulasi apa yang diperlukan agar BUMN melangkah lebih cepat," katanya.

Kementerian BUMN juga telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pemberhentian eselon I di Kementerian BUMN. Untuk itu, Kementerian BUMN akan menetapkan lima posisi eselon I Kementerian BUMN, termasuk posisi Inspektorat Jenderal (Irjen) dalam waktu sepekan hingga dua pekan.

"Dalam waktu sepekan hingga dua pekan, posisi deputi itu sudah ada yang akan mengisi," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga. Arya mengatakan bahwa kalau ada perubahan struktur, maka dengan sendirinya terjadi perubahan juga terhadap struktur-struktur deputi Kementerian BUMN, termasuk penamaan deputinya juga ikut berubah.

Dengan demikian semua urusan bisnis BUMN akan ditangani oleh dua wakil menteri (wamen). Sedangkan deputi akan lebih mengurusi administrasi. Arya juga menambahkan bahwa selain itu ada posisi di Kementerian BUMN yang selama ini belum pernah diisi pada era Menteri BUMN sebelumnya. Ia menyebut Inspektorat Jenderal atau Irjen akan dihidupkan lagi.

"Irjen berfungsi untuk melakukan pengawasan internal di Kementerian BUMN," katanya. Dengan demikian akan terdapat lima posisi eselon I yang terdiri dari tiga deputi, Sesmen, dan Irjen Kementerian BUMN. Terkait evaluasi terhadap posisi-posisi di bawah eselon I Kementerian BUMN, Arya menjawab bahwa dengan berkurangnya deputi-deputi yang ada, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap para asisten deputi di bawahnya, mana yang tetap menjabat asisten deputi dan mana yang tidak.

"Terkait penyegaran di Kementerian BUMN, kita akan mencari orang-orang yang bisa berlari bersama kami. Kalau berlari artinya yang pengalaman dan kita bisa merekrut atau mencari orang-orang tersebut dari kementerian lain," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN tersebut.