Meski pemerintah akhirnya merealisasikan angka inflasi hingga akhir 2018 mencapai kisaran 3%-4%, situasi ini tampaknya tak bertahan lama, mengingat pemerintah sudah siap-siap menaikkan tarif tol pada tahun ini, beban iuran BPJS Kesehatan yang naik 100% akan diterapkan 1 Januari 2020, serta kenaikan sejumlah barang-barang lainnya, setidaknya akan memicu biaya transportasi turut meningkat, sehingga berdampak pada pelemahan sebagian besar daya beli masyarakat Indonesia. Pasalnya, ekspektasi masyarakat masih cukup tinggi berpengaruh pada laju inflasi (cost push inflation) yang terus meningkat.  Ini membuat dilema pemerintahan pada tahun depan.   

Faktor pengungkit kenaikan iuran BPJS dan tarif tol pada awal tahun depan, sudah pasti menimbulkan konsekuensi logis kebijakan itu mengundang reaksi dari banyak kalangan. Sebab, harga barang-barang kebutuhan pokok dipastikan naik dan beban yang ditanggung masyarakat akan makin berat, dan berdampak sosial lainnya.  

Selain itu, kenaikan inflasi setidaknya akan menggiring jutaan penduduk Indonesia yang semula berada di sekitar garis kemiskinan menjadi miskin, dan yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi semakin miskin (the depth of poverty).

Kita melihat secara kasatmata jumlah warga Indonesia yang masih hidup di bawah bayang-bayang kemiskinan masih besar, yaitu sekitar 9,74%  dari total penduduk 230 juta jiwa. Ini menunjukkan target penurunan kemiskinan belum tercapai. Padahal, imbas krisis global dan kenaikan harga BBM yang segera dieksekusi sudah pasti menambah jumlah orang miskin di negeri ini semakin banyak.

Penduduk miskin di Indonesia menurut data BPS terakhir sekitar 25  juta orang. Target pemerintah menurunkan angka kemiskinan menjadi 7% pada 2020 bakal sulit terealisasi. Apalagi Indonesia juga sulit mencapai target tujuan pembangunan milennium (MDGs) sebesar 7,5% pada 2020.

Faktor yang akan mendorong laju penurunan angka kemiskinan yang kian melambat, adalah terpuruknya daya saing ekonomi Indonesia dan tingginya angka inflasi yang terpacu oleh naiknya harga berbagai kebutuhan pokok yang dipicu makin mahalnya biaya logistik dan biaya transportasi.  

Ironis memang, ketika pemerintah terus bertekad ingin menaikkan laju pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi pada 2020, kondisi ini akan menjadi kendala berat. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi saat ini masih ditopang oleh kuatnya konsumsi dalam negeri. Nah, kalau daya beli masyarakat akan turun saat ini, tentunya akan membuat pertumbuhan ekonomi stagnan. Bayangkan, masyarakat Indonesia yang sebagian besar pendapatannya pas-pasan siap menghadapi ancaman kemiskinan di depan mata.

Meski pemerintah menyebutkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 menurun 1,0% dibandingkan 2017, kenyataannya bertolak belakang di tengah ketidakberhasilan pemerintah menstabilkan harga-harga yang diatur pemerintah (administered price) sehingga beban hidup masyarakat makin berat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 juga tampaknya tak berbeda jauh dengan 2018 yaitu di kisaran 5,0%-5,1%, Ini pertanda upaya pemerintah mempertahankan daya beli masyarakat kurang berhasil.

Karena itu, alangkah bijaknya jika pemerintah meninjau kembali rencana kenaikan tarif  tol dan tarif listrik serta harga BBM pada tahun depan, agar supaya daya beli masyarakat masih tetap bertahan demi mendukung laju pertumbuhan ekonomi 2020, yang sebagian besar (50%) kontribusinya  masih berasal dari kuatnya konsumsi di dalam negeri.