Ahmad Basarah

Wakil Ketua MPR RI

Wacana Evaluasi Pilkada Langsung Perlu Direspon 

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menilai wacana mengevaluasi pelaksanaan Pilkada langsung yang diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, harus direspon partai politik dan kalangan di parlemen.

"Respon itu dalam rangka memperbaiki sistem demokrasi kita, untuk sampai betul-betul dipilih cara yang paling sesuai dengan cara demokrasi Pancasila sebagaimana diamanatkan pada sila ke-4, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/11).

Dia meyakini usulan evaluasi yang disampaikan Tito dengan berbagai pertimbangan dan menyimpulkan Pilkada serentak langsung yang dilaksanakan bangsa Indonesia sebagai pilihan cara memilih kepala daerah dianggap masih memiliki berbagai kelemahan.

Salah satu kelemahannya menurut politisi PDIP itu, antara lain biaya politik yang tinggi, ongkos sosial yang tidak murah sehingga diusulkan oleh Mendagri untuk dievaluasi.

"Saya kira pandangan itu yang harus dikaji untuk sama-sama mencari solusi terbaik agar prinsip negara demokrasi tetap berjalan tetapi demokrasi itu bukan cuma sekedar proses tapi juga output," ujar dia.

Dia menilai, proses maupun hasil dari kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat, tetap diberikan tempat yang terbaik. Namun menurut dia, hasil pilihan demokrasi itu menghasilkan pemimpin yang betul-betul dapat menjalankan amanat rakyat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Basarah mengakui bahwa ide evaluasi Pilkada langsung sempat ditolak di era Presiden Kelima RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena dinamika politik saat itu sangat dinamis."Bisa saja tesis pada demokrasi hari ini bisa menjadi antitesis. Oleh karena itu bagaimana bisa mencari sintesis yang baik," kata dia.

Dia menilai usulan tersebut perlu respon, tanggapan dan diskursus seluruh pihak, bukan hanya dari Kemendagri maupun DPR namun seluruh masyarakat luas, perguruan tinggi dan kalangan pers. Ant