Jakarta-Presiden Jokowi meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sedikitnya mencabut 40 aturan sekaligus saat ingin menerbitkan sebuah ketentuan baru misalnya, dalam bentuk peraturan menteri (permen). Presiden juga meminta jajaran kabinetnya berinovasi melakukan terobosan kebijakan dalam menekan defisit neraca perdagangan.

NERACA

Keinginan ini, menurut Jokowi, terinspirasi dari kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang dikisahkan oleh Sekretaris Departemen Perdagangan AS Wilbur Ross. Jokowi menyebut jajaran menteri AS baru diizinkan menerbitkan satu aturan baru asal turut mencabut dua aturan lain.

"Di sini semestinya juga bisa dilakukan itu, menteri kalau keluarkan satu permen, juga mencabut 40 permen, karena permen di sini terlalu banyak, banyak sekali. Tolong ini mulai dikaji, keluarkan satu permen, potong berapa permen," ujar Kepala Negara saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11).

Presiden mengatakan hal ini perlu dilakukan agar peraturan pemerintah tidak terlalu banyak dan rawan tumpang tindih. Apalagi, bila penerbitan aturan baru itu berujung menyusahkan iklim investasi dan kemudahan berusaha.

Menurut Jokowi, hal itu hendaknya bisa menjadi contoh dan gambaran betapa negara sebesar AS pun mempertimbangkan dengan matang terkait penerbitan regulasi. Oleh karena itu, Kepala Negara, meminta jajarannya agar juga melakukan hal serupa.

Di sisi lain, Presiden tengah menyiapkan kebijakan penyatuan beberapa undang-undang (uu) sekaligus atau dikenal dengan istilah omnibus law. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah mengeluarkan satu aturan baru yang merevisi sejumlah uu yang berkaitan pada suatu sektor atau bidang.

Nantinya, omnibus law tersebut melahirkan UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kedua beleid itu sejatinya tengah dipersiapkan oleh jajaran menteri dan sudah dikomunikasikan ke DPR. "Jika ada (regulasi) yang menghambat, segera dipangkas atau diusulkan untuk dipangkas kepada presiden," tutur Jokowi.  

Selain itu, dia mengingatkan seluruh kementerian/lembaga agar mampu mengomunikasikan kebijakan omnibus law ke para pemimpin daerah. Khususnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tujuannya, ketika omnibus law sudah diterbitkan, tidak ada lagi peraturan daerah yang masih bertentangan dengan aturan di pusat.

"Oleh sebab itu, reformasi yang dilakukan di tingkat pusat harus bergulir ke provinsi, kabupaten, kota, baik dari sisi regulasi maupun kewenangan daerah dan juga sistem pelayanan birokrasi yang ada di daerah," ujarnya.  

Tidak ketinggalan reformasi birokrasi, menurut Presiden, juga harus diterapkan ke sumber daya manusia yang menjalankan tugas. Jokowi ingin orientasi kerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) berubah dari prosedur ke hasil. "Jangan sampai kita masih bertele-tele di prosedur tapi goal-nya justru tidak dilihat," ujarnya.

Jurus Tekan CAD

Pada bagian lain, Presiden juga meminta jajaran Kabinet Indonesia Maju berinovasi melakukan terobosan kebijakan dalam menekan defisit neraca perdagangan (current account deficit-CAD). Setidaknya ada lima arahan yang menjadi perhatian Jokowi.

Pertama, perbaikan pada industri migas nasional. Di mana, Presiden meminta Indonesia bisa menekan impor bahan bakar minyak (BBM) melalui program energi baru terbarukan seperti biodiesel. "Impor BBM yang menjadi penyumbang defisit terbesar. Oleh sebab itu, pembangunan kilang harus menjadi prioritas dan lifting produksi minyak di dalam negeri juga harus kita tingkatkan," ujarnya.

Kedua, memperbesar investasi pada industri substitusi impor. Selain bisa memproduksi sendiri produk impor, pengembangan industri ini juga mampu menyerap tenaga kerja besar. "Ketiga, saya juga ingin mengingatkan kebijakan TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) dalam proyek-proyek pemerintah yang sudah sebulan tidak saya singgung sehingga optimalisasi kandungan TKDN harus kita optimalkan," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Keempat, menggenjot kinerja ekspor melalui pencarian pasar nontradisional hingga mengikuti pameran besar. Selain itu, perjanjian perdagangan bebas juga harus menjadi fokus kerja dalam meningkatkan ekspor Indonesia. Promosi produk-produk ekspor maupun promosi pariwisata dan investasi agar betul-betul kuat membangun brand image yang baik dan terintegrasi sehingga betul-betul pameran yang kita lakukan bisa mendatangkan manfaat.

"Sekali lagi kalau mau pameran yang besar sekalian. Saya ingatkan yang dulu-dulu pameran hanya menghabiskan anggaran. Pameran di sebuah expo besar tetapi stan kita ada di dekat toilet. Jangan diulangi lagi, sudah itu setop. Lebih baik tidak usah pameran kalau yang ada seperti itu," ujarnya.

Kelima, Presiden menekankan percepatan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam menekan defisit neraca perdagangan. Tujuannya agar sektor jasa bisa menyumbang peningkatan angka ekspor. "Jangan lupa kita punya unicorn dan decacorn yang juga merambah ke luar negeri," ujarnya.

Menurut data BPS, defisit neraca perdagangan Indonesia mencapai US$ 2,50 miliar pada April 2019, yang dipicu oleh faktor defisit sektor migas US$1,49 miliar, dan non-migas senilai US$1,01 miliar. Defisit ini merupakan yang terparah sepanjang sejarah, melampaui perolehan pada Juli 2013 yang tercatat US$2,33 miliar.

Menyikapi hal tersebut, Jokowi menyatakan defisit neraca perdagangan memang merupakan persoalan besar. Dia menyebutkan, kunci utama untuk memangkas defisit tersebut ialah penguatan ekspor. "Tapi rumusnya, kalau ekspornya tidak meningkat, substitusi impornya tidak diproduksi sendiri di dalam negeri, sampai kapanpun enggak akan rampung mulu," ujarnya di Nusa Tenggara Timur, beberapa waktu lalu.

Jokowi melanjutkan, industrialisasi dan hilirisasi menjadi kunci utama sehingga negara bisa memproduksi barang jadi ketimbang bahan mentah. "Oleh sebab itu kuncinya industrialisasi. Kuncinya hilirisasi. Jangan sampai ngirim bahan mentah, jangan sampai ngirim raw material. Semuanya harus ada nilai tambah di dalam negeri. Kuncinya di situ aja," tegas dia.

Jokowi pun mempermasalahkan bilamana Indonesia ke depannya masih terus bergantung kepada impor tanpa bisa memproduksi barang jadi sendiri. "Sampai kapan pun defisitnya pasti akan besar kalau impor, enggak usah diceritain. Yang paling penting itu bagaimana menyelesaikan persoalan itu," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui defisit neraca perdagangan RI sejauh ini masih belum bisa diatasi. Salah satunya karena permintaan pada sektor minyak dan gas (migas) setiap tahunnya terlampau tinggi, sehingga mau tidak mau impor di sektor tersebut terus dilakukan. "Kalau dilihat dari neraca migas yang negatif memang transaksi perdagangan sulit untuk positif," ujarnya. bari/mohar/fba