Jokowi Kecewa Pemberdayaan UMKM Belum Optimal

NERACA

Jakarta – Komitmen pemerintah meningkatkan daya saing pelaku industri usaha mikro kecil dan menengah, belum dilakukan secara optimal dan hal inipun diangkui Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Presiden menyampaikan kekecewaan karena program pemberdayaan UMKM masih terjebak pada rutinitas dan masih monoton. Program itu pun sering tidak sesuai dengan kebutuhan UMKM.

”Saya lihat misalnya kredit perbankan yang diberikan kepada UMKM. Lewat subsidi. Subsidi apa? Subsidi bunga bagi UMKM. Sekarang bunganya berapa bu terakhir? 7% mau diturunin ke 6%, tapi menurut saya ini jumlahnya juga kurang," ujar Presiden di Jakarta, Senin (11/11)

Oleh sebab itu, Jokowi minta tahun depan bisa ditingkatkan lagi dua kali lipat. Tapi juga harus tembakkan program ini kepada usaha-usaha produksi dan bukan lagi seperti yang seperti lihat masih banyak di usaha perdagangan. Disampaikan presiden, banyak program pemberdayaan UMKM tersebar hampir di seluruh kementerian/lembaga. Program-program itu juga ada di BUMN dan swasta.”Misalnya di BUMN itu ada program Mekaar. Di Kemenkeu ada UMI. Kemudian di setiap kementerian juga ada program pemberdayaan UMKM, tersebar di mana mana, tidak fokus, tidak terkoordinasi dan terkonsolidasi sehingga hasilnya kurang," tegasnya.

Apalagi, program yang sudah dilakukan oleh sebuah kementerian diulang lagi BUMN ataupun swasta. Sehingga akhirnya apa, target group nya hanya itu-itu saja dan tidak optimal. Lebih lanjut, Jokowi juga ingin agar UMKM naik kelas. Misalnya dari pelaku usaha kecil naik menjadi menengah atau yang menengah menjadi besar.

Untuk itu, Jokowi mengaku sudah menyampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia agar setiap investasi menggandeng pengusaha UMKM. Dengan begitu, setiap pengusaha lokal mendapat manfaat dari investasi yang ada di suatu daerah."Misalnya pembangunan infrastruktur jalan tol, bandara, pelabuhan, beri ruang UMKM kita dalam sistem rantai pasok konstruksi sehingga betul-betul tidak hanya melibatkan yang besar-besar saja. Tapi yang kecil-kecil juga bisa terangkut di situ," ujarnya.

Begitu juga tol, rest area, terminal, bandara, lanjut Jokowi, beri ruang kepada UMKM dan jangan sampai diberi prioritas didahulukan brand asing. Sebelumnya masih dalam membantu pelaku UMKM, Jokowi meminta industri perbankan agar menyesuaikan suku bunga kreditnya. Terlebih, Bank Indonesia (BI) telah memangkas suku bunga acuannya 7 Days Reverse Repo Rate (7DRRR) pada 24-25 Oktober 2019 lalu, sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5%.

Penurunan suku bunga kredit diharapkan dapat menarik minat pengusaha meminjam permodalan di perbankan dengan tujuan berekspansi atau meningkatkan level usaha. Salah satunya terhadap pinjaman modal ke pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). "Saya juga mengajak serius untuk menurunkan suku bunga kredit. Masa negara lain sudah turun, BI rate sudah turun, bank-bank lain malah belum,"kata Jokowi.

Asal tahu saja merespon permintaan Presiden, perbankan tidak langsung menurunkan suku bunga. Menurut Dirut BRI Sunarso, suku bunga kredit harus mengikuti kondisi pasar. Sunarso mengakui jika penurunan suku bunga kredit memerlukan waktu meski suku bung acuan BI sudah turun. Sebab, bank biasanya memiliki pinjaman yang tenornya tidak sebentar. Di BRI saja, paling cepat tenor pinjamannya satu bulan. "Artinya, itu masih butuh transmisi dan butuh waktu. Tidak usah dipaksa seperti itu, nanti market akan menentukan," kata Sunarso.

Biarpun begitu, dia mengatakan kalau perbankan lain menurunkan suku bunga, tidak ada alasan suku bunga BRI tidak turun. "Jadi, bank follow trade," kata Sunarso.  

Sementara Direktur Keuangan Bank Mandiri Panji Irawan mengatakan perbankan secara umum pasti menurunkan suku bunga jika pasar pasar bergerak turun. Bank Mandiri pun sudah menurunkan suku bunganya untuk kredit korporasi, kredit pemilikan rumah (KPR), maupun trade finance.

Panji mengatakan bunga kredit korporasi secara bertahap turun karena nasabah korporasi sangat paham akan kondisi pasar dan bergantung dengan kondisi tersebut. Meski begitu, dia mengaku tidak ingat berapa banyak penurunan bunga kredit untuk korporasi. bani

 


BERITA TERKAIT

AGAR OPERASIONAL KA JAKARTA-BANDUNG TIDAK TERHAMBAT - Dirut KAI Minta Persyaratan SIKM Dicabut

Jakarta-Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo, meminta persyaratan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) perjalanan Jakarta-Bandung dicabut. Ini…

Proyek Tol Dihambat Aturan Teknis dan Administratif

NERACA Jakarta  Presiden Joko Widodo menyebutkan masih banyak kendala berupa aturan teknis dan prosedur administrasi terkait percepatan proyek Jalan Tol…

USULKAN PEMERINTAH SUPAYA REVISI PP NO. 23/2020 - Kadin Prediksi Pertumbuhan Kuartal II-2020 Minus 6%

Jakarta-Pengusaha sekaligus Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Gita Wirjawan mengatakan, Kadin Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

AGAR OPERASIONAL KA JAKARTA-BANDUNG TIDAK TERHAMBAT - Dirut KAI Minta Persyaratan SIKM Dicabut

Jakarta-Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo, meminta persyaratan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) perjalanan Jakarta-Bandung dicabut. Ini…

Proyek Tol Dihambat Aturan Teknis dan Administratif

NERACA Jakarta  Presiden Joko Widodo menyebutkan masih banyak kendala berupa aturan teknis dan prosedur administrasi terkait percepatan proyek Jalan Tol…

USULKAN PEMERINTAH SUPAYA REVISI PP NO. 23/2020 - Kadin Prediksi Pertumbuhan Kuartal II-2020 Minus 6%

Jakarta-Pengusaha sekaligus Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Gita Wirjawan mengatakan, Kadin Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi…