Ambiguitas Pembiayaan Mikro Pemerintah

Oleh : Agus Yuliawan

Pemerhati Ekonomi Syariah

Sudah tak asing lagi dalam kebijakan ekonomi khususnya dalam penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan, pemerintah selalu mengajak kepada lembaga keuangan mikro (LKM) dan koperasi, baik konvensional dan syariah untuk terlibat. Bahkan, tak tanggung–tanggung pemerintah melalui pendekatan kebijakan publik membuat program keuangan inklusi yang mendorong  perkuatan permodalan  yang mampu sinergikan antara LKM dan koperasi. Dengan demikian diharapkan, masyarakat yang tak mampu tersentuh dengan perbankan atau keuangan bisa terlayani dengan pendekatan skema executing & chanelling programm.

Namun sangat disayangkan, konsep pembiayaan executing & chanelling  kepada koperasi syariah yang secara teoritas enak dipandang, namun dalam kenyataannya program – program tersebut sulit untuk dilaksanakan oleh LKM dan  koperasi. Maka wajar saja, apabila dalam laporan  program – program pembiayaan mikro kepada LKM dan  koperasi pada  penyalurannya kurang maksimal karena banyaknya faktor yang mempengaruhinya.

Lantas apa yang salah ? Mengapa program keuangan inklusi yang bagus tersebut tak mampu terserap dengan baik. Bahkan terkadang, untuk mencapai sebuah target yang diinginkan mekanisme penyaluran dana melalui perbankan daerah bernama BPD atau lembaga BUMN sebagai jangkarnya. Sehingga dampaknya  menjadikan margin rate atau bagi hasil kepada koperasi atau LKM dan and user menjadi  bertambah besar. Melihat realitas tersebut seolah–olah program perkuatan permodalan kepada pelaku usaha wong cilik yang digembar–gemborkan oleh media massa tak mampu menjawab persoalan yang sesungguhnya.

Problem itu apabila diamati dan dikaji secara dalam, ketidakberhasilan di  berbagai program tersebut lebih disebabkan oleh adanya ambiguitas dari pemerintah dalam memahami tentang microfinance di Indonesia. Dalam berbagai studi yang dilakukan oleh para pegiat  koperasi syariah selalu menyimpulkan, tak akan bisa berhasil apabila sudut pandang pemerintah dalam memaknai penyaluran pembiayaan kepada koperasi dan LKM dengan pendekatan perbankan. Dimana ada mitigasi risiko dan legal aspek yang sangat ketat yang diberlakukan kepada koperasi syariah. Sehingga apabila dipaksakan tak akan mungkin, itu mampu dilakukan oleh para pelaku koperasi dan LKM.  

Memang secara normatif  dalam sudut pandang perbankan setiap penyaluran pembiayaan ada penjaminan yang harus diberikan kepada lembaga pemberi pembiayaan. Penjaminan tersebut adalah berupa aset yang dimiliki oleh koperasi yang bersangkutan dan apabila masih dirasakan kurang bisa ditambah dengan asuransi pembiayaan dan lembaga penjaminan. Konsep itu dilakukan sebagai bentuk dari mitigasi risiko agar pemberi pembiayaan tak akan merugi secara besar jika terjadinya kredit macet (fraud) pada  lembaga koperasi tersebut.  Sudut pandang itu sejauh ini sering kali tak ketemu antara pemerintah dan para pelaku koperasi. Hal tersebut lebih disebabkan oleh lembaga koperasi itu sendiri sebagai badan hukum dimiliki oleh para anggota bukan dimiliki oleh personal.

Sehingga sangat sulit kalau di koperasi dilakukan collateral personal guarantee untuk memenuhi penjaminan dalam pembiayaan sebagai mana legal yang diinginkan di skema pembiayaan pemerintah. Belum lagi dengan aturan cash colateral call (CCC) sekitar 20–30% dalam tiap pembiayaan yang telah dicairkan dan ditambah dengan kewajiban membayar angsuran pembayaran 100%. Jelas hal ini membuat ketidakmanusiawian dalam tata kelola sistem keuangan. Maka wajar sekali skema pembiayaan yang demikian meskipun disupport oleh pemerintah secara full tak akan laku terserap secara merata.

Untuk itu supaya ambiguitas pembiayaan mikro pemerintah ini tak berlarut–larut harus ada sebuah kebijakan pemerintah yang populis dalam rangka penyerapan program pemerintah yang tepat dengan sasarannya. Diantaranya adalah menyamakan persepsi pemerintah terhadap sudut pandang keuangan mikro khususnya adalah koperasi dan LKM, dengan demikian ada regulasi tersendiri yang dibangun dalam sistem keuangan koperasi dan LKM yang berbeda dengan sistem keuangan perbankan. Jika ini ter-maindset dalam ranah pemikiran pemerintah sebagai kebijakan publik, maka setiap program keuangan inklusi yang disalurkan melalui lembaga koperasi akan dengan mudah role dan monitoringnya dengan jelas.

Ditambah lagi sangat penting bagi pemerintah menerbitkan sebuah indeks koperasi  maupun lembaga keuangan mikro (LKM) dalam tiap tahunya, hal ini bertujuan karena  masih banyaknya  koperasi dan LKM di masyarakat yang memiliki integritas dan akuntabilitas dalam komitnya sebagai keuangan inklusi. Untuk itu daya jelajah penglihatan pemerintah dalam perspektif LKM dan koperasi  harus diperluas sehingga akan mengurangi ambiguitas kebijakan  yang berdampak pada rabunitas dalam memaknai lembaga keuangan mikro yang berkembang di masyarakat.

BERITA TERKAIT

Traffic Separation Scheme

  Oleh: Siswanto Rusdi Direktur The National Maritime Institute (Namarin)   Traffic separation scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat…

Bisnis Syariah Bukan Sekedar Syariah

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Ketika sistem ekonomi syariah pertama kali  disosialisasikan ke masyarakat, ada beberapa ganjalan pertanyaan yang…

Harapan Baru

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Pandemi covid-19 memang sangat melelahkan, tidak hanya secara…

BERITA LAINNYA DI

Traffic Separation Scheme

  Oleh: Siswanto Rusdi Direktur The National Maritime Institute (Namarin)   Traffic separation scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat…

Bisnis Syariah Bukan Sekedar Syariah

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Ketika sistem ekonomi syariah pertama kali  disosialisasikan ke masyarakat, ada beberapa ganjalan pertanyaan yang…

Harapan Baru

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Pandemi covid-19 memang sangat melelahkan, tidak hanya secara…