Jasa Marga : Pengganti Sistem Tapping Masih Tunggu Regulasi Pemerintah

 

 

 

NERACA

 

Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengemukakan bahwa mekanisme apapun yang akan menggantikan kartu tapping dalam rangka memperlancar akses keluar-masuk tol masih menunggu regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah. "Tahap awalnya, kami menunggu regulasi pemerintah," kata Direktur Keuangan Jasa Marga Donny Arsal di Jakarta, Selasa (5/11).

Menurut Donny, Jasa Marga dengan berbagai pihak terkait sedang mengembangkan sistem Internet on Things (IoT). Dengan melakukan riset tersebut, selain menunggu regulasi pemerintah, ke depan juga akan ditentukan apa sistem yang terbaik untuk menggantikan kartu tapping. Ia berpendapat bahwa pilihannya mengerucut menjadi dua, yaitu apakah menggunakan stiker atau dengan menggunakan OBU (On Board Unit) yang ditanam di dalam kendaraan. Namun, lanjutnya, tidak tertutup kemungkinan pula ada pilihan lagi selain dua opsi tersebut.

Idealnya, menurut dia, seharusnya bisa hanya dengan menaruh ponsel di dashboard kendaraan dan sudah dapat dibaca langsung oleh sensor yang ditempatkan di akses keluar masuk jalan tol. "Berbagai potensi ini lagi kami coba di lab di Tangerang, diharapkan akan dapat segera diluncurkan," paparnya. Sistem baru itu juga diharapkan bakal mengurangi waktu transaksi di akses tol dari sekitar 7 detik pada saat ini, menjadi hanya 1-2 detik.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT menekan pentingnya kepercayaan investor atau investors confidence dalam pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol. "Menurut saya yang lebih penting adalah soal kepercayaan investor. Ketika kita bicara mengenai kepercayaan investor, kepercayaan investasi itu tumbuh di sektor jalan tol dan seperti kita ketahui pemerintah sudah membuat berbagai macam instrumen baik struktur pembiayaan maupun instrumen perizinan yang diharapkan bisa membantu rencana investasi pembangunan jalan tol untuk tahap kedua berikutnya, yang tidak berkurang melainkan bertambah cukup banyak pada periode kedua Presiden Joko Widodo," ujar Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit.

Menurut Danang, dalam daftar rencana BPJT terdapat sekitar 2.500 sampai dengan 3.000 Km rencana pembangunan jalan tol yang tidak semuanya bisa dijalankan atau dibangun karena tergantung dengan prioritasnya. "Saya kira kepercayaan investor itu sangat penting menurut saya karena masyarakat dan juga pengusaha mengetahui bahwa pemerintah itu hadir bersama-sama dengan mereka berinvestasi," katanya.

Kepala BPJT tersebut menjelaskan bahwa kalau melihat proyek strategis nasional, 75 persen prestasinya di jalan tol sudah tercapai. Jadi apa yang telah dicapai di sektor jalan tol ini diharapkan dapat menular ke sektor-sektor infrastruktur lainnya seperti kereta api, bandara, pelabuhan dan sebagainya.

BERITA TERKAIT

HMS Center Minta Pemerintah Lindungi Industri Jamu Lakal

    NERACA   Jakarta - Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Harjduno Wiwoho melakukan audensi dengan Wakil Ketua…

SP PLN Sambut Positif Laporan Keuangan PLN 2019

    NERACA   Jakarta - Dengan dirilisnya laporan keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2019 Audited di website www.pln.co.id sebagaimana…

Nissin Wafers Salurkan Paket Lebaran untuk Tenaga Medis di Wisma Atlet

    NERACA   Jakarta - Wabah Covid-19 bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga merupakan wabah Global. Di Indonesia,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

HMS Center Minta Pemerintah Lindungi Industri Jamu Lakal

    NERACA   Jakarta - Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Harjduno Wiwoho melakukan audensi dengan Wakil Ketua…

SP PLN Sambut Positif Laporan Keuangan PLN 2019

    NERACA   Jakarta - Dengan dirilisnya laporan keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2019 Audited di website www.pln.co.id sebagaimana…

Nissin Wafers Salurkan Paket Lebaran untuk Tenaga Medis di Wisma Atlet

    NERACA   Jakarta - Wabah Covid-19 bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga merupakan wabah Global. Di Indonesia,…