Komposisi Kabinet Ideal Secara Politik

Komposisi Kabinet Ideal Secara Politik
Komposisi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju sudah ideal secara politik maupun administratif, kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Dr. Slamet Rosyadi. "Komposisinya sudah bagus, secara politik dan administratif sudah ideal," katanya di Purwokerto.
Terlebih lagi, kata dia, dalam Kabinet Indonesia Maju banyak sosok baru yang selama ini dikenal publik sebagai figur yang kompeten dan profesional. "Banyak sosok baru dalam kabinet yang diharapkan dapat membawa gebrakan baru," katanya.
Kendati demikian, kata dia, Presiden Joko Widodo perlu lebih menuntut komitmen yang tinggi kepada para menteri baru. "Komitmen yang dimaksud adalah komitmen untuk menjabarkan visi misi presiden. Jangan sampai menteri baru nantinya bergerak tanpa arah kebijakan yang jelas," katanya.
Dia juga mengatakan, tantangan yang dihadapi para menteri selama lima tahun ke depan makin banyak dan makin berat. "Tantangan lima tahun kedepan akan makin berat khususnya isu daya saing ekonomi yang masih harus terus ditingkatkan, isu korupsi, radikalisme, karhutla dan juga isu kemiskinan yang masih akan menjadi beban yang berat bagi para menteri," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, para menteri perlu segera membuat program yang produktif dan berdampak langsung pada masyarakat. "Para menteri diharapkan segera mendeliver visi misi presiden menjadi program program yang produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat," katanya.
Sementara pengamat politik dari FISIP Universitas Jember Dr Muhammad Iqbal menilai Kabinet Indonesia Maju merupakan solusi untuk menghadapi era disruptif karena ada upaya strategis dan taktis yang mengubah drastis "zona nyaman" selama ini. "Niscaya banyak kalangan juga menyoroti munculnya nama-nama baru seperti sosok Mahfud MD sebagai Menkopolhukam dan Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, Nadiem Makarim sebagai Mendikbud (membawahi pendidikan dasar, menengah dan tinggi, Red)," kata dosen yang akrab dipanggil Iqbal itu, di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Selain itu, Jenderal Fachrul Razi menjadi Menteri Agama, juga ada Erick Thohir (Menteri BUMN), dan Wishnutama Kusubandio (Pariwisata dan Bekraf) serta Johnny Gerald Plate menjadi Menkominfo.
"Nama-nama menteri baru itulah yang boleh jadi akan mengubah zona nyaman selama ini, karena memang saat ini sudah berada di abad 21 dengan banyak disrupsi yang terjadi hampir di semua sendi," ujarnya pula.
Selama ini, lanjut dia, mendikbud dan menteri agama diisi birokrat tekhnokrat di bidangnya, namun dalam Kabinet Indonesia Maju diisi oleh sosok yang jauh berbeda. Hampir pasti, orientasi masa depan dan isu kepentingan nasional lebih mengedepan dibandingkan dengan roda eksekutif organisasional, katanya pula.
"Menteri agama dijabat jenderal militer, hampir pasti terkait dengan 'membebaskan' bangsa dari segenap ancaman radikalisme dan terorisme yang kerap dialamatkan pada nuansa simbol-simbol agama," ujar pakar komunikasi Unej itu pula.
Ia mengatakan dengan komposisi Kabinet Indonesia Maju itu, bisa jadi Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin menyiapkan bukan hanya untuk Abad 21, tapi menyiapkan bangsa Indonesia menghadapi Abad 22.
"Abad 21 saja sudah sarat dengan hiperkompetisi, perubahan akseleratif dengan kompleksitas eksplosi big data dan informasi global serta post-truth. Nah, apa kabar nanti di Abad 22," katanya.
Jika generasi bangsa saat ini tidak dipersiapkan sejak dini, lanjut dia, sangat mungkin akan mengalami tak hanya gagap tapi juga gegar budaya dan karakter jati diri. "Clayton Christensen bilang disrupsi bisa bersifat destruktif dan sekaligus kreatif. Hemat saya, mungkin inilah solusi eksekusi yang ditawarkan Kabinet Indonesia Maju menghadapi era disrupsi ini," ujarnya lagi. (ant)

Komposisi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju sudah ideal secara politik maupun administratif, kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Dr. Slamet Rosyadi. "Komposisinya sudah bagus, secara politik dan administratif sudah ideal," katanya di Purwokerto.

Terlebih lagi, kata dia, dalam Kabinet Indonesia Maju banyak sosok baru yang selama ini dikenal publik sebagai figur yang kompeten dan profesional. "Banyak sosok baru dalam kabinet yang diharapkan dapat membawa gebrakan baru," katanya.

Kendati demikian, kata dia, Presiden Joko Widodo perlu lebih menuntut komitmen yang tinggi kepada para menteri baru. "Komitmen yang dimaksud adalah komitmen untuk menjabarkan visi misi presiden. Jangan sampai menteri baru nantinya bergerak tanpa arah kebijakan yang jelas," katanya.

Dia juga mengatakan, tantangan yang dihadapi para menteri selama lima tahun ke depan makin banyak dan makin berat. "Tantangan lima tahun kedepan akan makin berat khususnya isu daya saing ekonomi yang masih harus terus ditingkatkan, isu korupsi, radikalisme, karhutla dan juga isu kemiskinan yang masih akan menjadi beban yang berat bagi para menteri," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, para menteri perlu segera membuat program yang produktif dan berdampak langsung pada masyarakat. "Para menteri diharapkan segera mendeliver visi misi presiden menjadi program program yang produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat," katanya.

Sementara pengamat politik dari FISIP Universitas Jember Dr Muhammad Iqbal menilai Kabinet Indonesia Maju merupakan solusi untuk menghadapi era disruptif karena ada upaya strategis dan taktis yang mengubah drastis "zona nyaman" selama ini. "Niscaya banyak kalangan juga menyoroti munculnya nama-nama baru seperti sosok Mahfud MD sebagai Menkopolhukam dan Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, Nadiem Makarim sebagai Mendikbud (membawahi pendidikan dasar, menengah dan tinggi, Red)," kata dosen yang akrab dipanggil Iqbal itu, di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Selain itu, Jenderal Fachrul Razi menjadi Menteri Agama, juga ada Erick Thohir (Menteri BUMN), dan Wishnutama Kusubandio (Pariwisata dan Bekraf) serta Johnny Gerald Plate menjadi Menkominfo.

"Nama-nama menteri baru itulah yang boleh jadi akan mengubah zona nyaman selama ini, karena memang saat ini sudah berada di abad 21 dengan banyak disrupsi yang terjadi hampir di semua sendi," ujarnya pula.

Selama ini, lanjut dia, mendikbud dan menteri agama diisi birokrat tekhnokrat di bidangnya, namun dalam Kabinet Indonesia Maju diisi oleh sosok yang jauh berbeda. Hampir pasti, orientasi masa depan dan isu kepentingan nasional lebih mengedepan dibandingkan dengan roda eksekutif organisasional, katanya pula.

"Menteri agama dijabat jenderal militer, hampir pasti terkait dengan 'membebaskan' bangsa dari segenap ancaman radikalisme dan terorisme yang kerap dialamatkan pada nuansa simbol-simbol agama," ujar pakar komunikasi Unej itu pula.

Ia mengatakan dengan komposisi Kabinet Indonesia Maju itu, bisa jadi Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin menyiapkan bukan hanya untuk Abad 21, tapi menyiapkan bangsa Indonesia menghadapi Abad 22.

"Abad 21 saja sudah sarat dengan hiperkompetisi, perubahan akseleratif dengan kompleksitas eksplosi big data dan informasi global serta post-truth. Nah, apa kabar nanti di Abad 22," katanya.

Jika generasi bangsa saat ini tidak dipersiapkan sejak dini, lanjut dia, sangat mungkin akan mengalami tak hanya gagap tapi juga gegar budaya dan karakter jati diri. "Clayton Christensen bilang disrupsi bisa bersifat destruktif dan sekaligus kreatif. Hemat saya, mungkin inilah solusi eksekusi yang ditawarkan Kabinet Indonesia Maju menghadapi era disrupsi ini," ujarnya lagi. (ant)

BERITA TERKAIT

Bali Bangkit

Bali Bangkit Menparekraf Wishnutama mendorong Pemprov Bali melakukan tiga tahapan pembukaan beberapa sektor di Bali. Setelah pada tahap pertama pembukaan…

Jangan Korupsi Dana Covid-19

Jangan Korupsi Dana Covid-19 Presiden mengingatkan anggaran percepatan penanganan COVID-19 dalam Rancangan APBN-P 2020 yang sebesar Rp677,2 triliun harus dikelola…

Tahap Pemulihan Ekonomi

Tahap Pemulihan Ekonomi  BUMN mendapat alokasi hampir Rp150 triliun, sebagai bagian penguatan struktur modal dan penguatan peran BUMN sebagai lokomotif…

BERITA LAINNYA DI

Bali Bangkit

Bali Bangkit Menparekraf Wishnutama mendorong Pemprov Bali melakukan tiga tahapan pembukaan beberapa sektor di Bali. Setelah pada tahap pertama pembukaan…

Jangan Korupsi Dana Covid-19

Jangan Korupsi Dana Covid-19 Presiden mengingatkan anggaran percepatan penanganan COVID-19 dalam Rancangan APBN-P 2020 yang sebesar Rp677,2 triliun harus dikelola…

Tahap Pemulihan Ekonomi

Tahap Pemulihan Ekonomi  BUMN mendapat alokasi hampir Rp150 triliun, sebagai bagian penguatan struktur modal dan penguatan peran BUMN sebagai lokomotif…