Indonesia Peringkat 65 dalam International Property Rights Index 2019

Indonesia Peringkat 65 dalam International Property Rights Index 2019  

NERACA

Jakarta - Indonesia menduduki peringkat ke 65 dari 129 negara yang disurvei dalam laporan International Property Rights Index (IPRI) 2019 yang dirilis Property Rights Alliance.

Peringkat Indonesia turun satu peringkat dibandingkan laporan tahun 2018 meski skor yang diraih mengalami kenaikan sebesar 0,073 poin dari 5,332 poin menjadi 5,405 poin."Indonesia ada di peringkat 65, memang sedikit turun tapi tidak signifikan," kata Author IPRI 2019 Sary Levy Carciente di Jakarta, Kamis (24/10).

Dengan skor tersebut, Indonesia menempati posisi ke 12 dari 19 negara di wilayah Asia dan Oceania. Sary mengatakan tahun ini Indonesia mengalami perbaikan namun jika dilihat lebih rinci, kebijakan soal hak cipta masih sangat rendah."Ini elemen yang harus jadi fokus untuk diperbaiki di negara ini," kata dia. 

Dia mengatakan berdasarkan laporan tersebut, pihaknya hanya ingin memberikan informasi agar pembuat kebijakan bisa menggunakannya untuk kebijakan.

International Property Rights Index (IPRI) 2019 memeringkat 129 negara di seluruh dunia dari tiga komponen utama, yakni Lingkungan Hukum dan Politik (Legal and Political Environment), Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) dan Hak Kepemilikan Fisik (Physical Property Rights). 

Property rights atau hak kepemilikan dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki individu, sekelompok orang, masyarakat, negara atas sebuah sumber daya. Hak tersebut meliputi pengelolaan dan pemanfaatan.

Laporan IPRI 2019 merepresentasikan 93,83 persen populasi dunia dan 97,72 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Dalam laporan tersebut, Finlandia jadi negara teratas diikuti Swiss, Selandia Baru, Singapura, Australia, Jepang, Swedia, Norwegia, Luxembourg dan Belanda.

Berdasarkan laporan tersebut, negara-negara dengan skor tinggi juga menunjukkan pendapatan dan tingkat pembangunan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan hubungan positif antara rezim hak kepemilikan dan kualitas kehidupan. Mohar/Ant

 

BERITA TERKAIT

Menelaah Dampak Wabah COVID-19 ke Sektor Properti Nasional

NERACA Jakarta - Siapa yang menyangka bahwa mahkluk berukuran kurang dari 100 nanometer (satu meter itu setara dengan satu miliar…

Apindo: 30 Juta Karyawan Properti Terancam PHK Karena Pandemi

NERACA Jakarta - Ketua Bidang Properti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menyebut sekitar 30,34 juta karyawan yang bekerja di…

Pengembang Minta Pengusaha Tak Terpaku pada COVID-19 Saja

NERACA Jakarta - Pengusaha properti nasional meminta agar pelaku usaha di sektor ini tak hanya terpaku pada masalah COVID-19 saja,…

BERITA LAINNYA DI Hunian

Menelaah Dampak Wabah COVID-19 ke Sektor Properti Nasional

NERACA Jakarta - Siapa yang menyangka bahwa mahkluk berukuran kurang dari 100 nanometer (satu meter itu setara dengan satu miliar…

Apindo: 30 Juta Karyawan Properti Terancam PHK Karena Pandemi

NERACA Jakarta - Ketua Bidang Properti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menyebut sekitar 30,34 juta karyawan yang bekerja di…

Pengembang Minta Pengusaha Tak Terpaku pada COVID-19 Saja

NERACA Jakarta - Pengusaha properti nasional meminta agar pelaku usaha di sektor ini tak hanya terpaku pada masalah COVID-19 saja,…