KPK Selenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapabilitas SPI 20 BUMN/BUMD

KPK Selenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapabilitas SPI 20 BUMN/BUMD  

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapabilitas untuk Satuan Pengawas Internal (SPI) terhadap 20 Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD).

"Tujuan pelatihan ini untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pegawai SPI BUMN/BUMD tentang tindak pidana korupsi dan kaitannya dengan operasional BUMN/BUMD. KPK juga berkomitmen untuk membantu menciptakan BUMN bersih melalui SPI yang profesional dalam menjalankan peran dan tugasnya," ucap Plh Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Kamis (17/10).

KPK, kata Yuyuk, memandang peran SPI sangat strategis dalam pencegahan korupsi dengan menjalankan fungsi "Early Warning System" (EWS). KPK juga mengharapkan SPI yang kompeten dapat mencegah penyimpangan di tubuh BUMN/BUMD."Hal ini tidak terlepas dari besarnya aset yang dikelola oleh BUMN/BUMD," ujar dia.

Saat ini, kata dia, tercatat aset BUMN/BUMD mencapai lebih dari Rp8.092 triliun dengan kontribusi terhadap penerimaan APBN sebesar Rp422 triliun."Selain itu, KPK juga mencatat jumlah kasus korupsi yang melibatkan BUMN sampai dengan tahun 2019 sebanyak 73 kasus dari total 1.007 kasus yang ditangani KPK," kata Yuyuk.

Pelatihan tersebut diselenggarakan di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta dan diikuti oleh 40 peserta dari 14 BUMN dan enam anak perusahaannya, yakni PT Aero Wisata, PT Bank Mandiri, PT Bank Syariah Mandiri, PT Jasa Marga, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Fintek Karya Nusantara, PT Bukit Asam, PT Angkasa Pura II, Perusahaan Umum Perikanan Indonesia.

Selanjutnya, PT Pupuk Indonesia Logistik, Perum PPD, PT Industri Telekomunikasi Indonesia, PT Industri Kereta Api, PT Semen Baturaja, PT Primissima, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Patra Jasa, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Phapros, dan PT Swabina Gatra.

Materi pelatihan diberikan oleh penyuluh internal KPK di antaranya tentang dasar hukum tindak pidana korupsi, pidana korporasi, ahli pembangun integritas, konflik kepentingan, pengendalian gratifikasi, pelaporan pengaduan dan "whistle blower system" serta panduan cegah korupsi.

"Pelatihan ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan Pusat Edukasi Antikorupsi dalam mendukung upaya pencegahan korupsi di sektor bisnis, khususnya BUMN/D dan anak perusahaannya. Kegiatan serupa akan kembali dilaksanakan pada 23-25 Oktober khusus untuk PT Pertamina dan 29-31 Oktober untuk BUMN lainnya," kata Yuyuk. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Lawyer Terbaik Kadri Mohamad Masuk 100 Besar

Jakarta-Kadri Mohamad yang selama ini dikenal sebagai vokalis 'The Kadri Jimo'  ternyata juga meraih sukses dibidang yang lain, yaitu pengacara…

Mahkamah Agung Diminta Teliti Putusan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung Diminta Teliti Putusan Peninjauan Kembali   NERACA Jakarta - Mahkamah Agung diminta untuk meneliti kembali terdakwa-terdakwa kasus korupsi yang…

KPK Masih Temukan Kesemrawutan Penyaluran Bantuan Sosial

KPK Masih Temukan Kesemrawutan Penyaluran Bantuan Sosial   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menemukan kesemrawutan penyaluran bantuan sosial…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Lawyer Terbaik Kadri Mohamad Masuk 100 Besar

Jakarta-Kadri Mohamad yang selama ini dikenal sebagai vokalis 'The Kadri Jimo'  ternyata juga meraih sukses dibidang yang lain, yaitu pengacara…

Mahkamah Agung Diminta Teliti Putusan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung Diminta Teliti Putusan Peninjauan Kembali   NERACA Jakarta - Mahkamah Agung diminta untuk meneliti kembali terdakwa-terdakwa kasus korupsi yang…

KPK Masih Temukan Kesemrawutan Penyaluran Bantuan Sosial

KPK Masih Temukan Kesemrawutan Penyaluran Bantuan Sosial   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menemukan kesemrawutan penyaluran bantuan sosial…