Haris Azhar Bakal Laporkan Majelis Hakim PT Jakarta ke KY dan Bawas - Diduga Tak Periksa Berkas Banding

 

 

 

NERACA

 

Jakarta - Jaksa berprestasi Chuck Suryosumpeno tidak pernah lelah untuk menuntut keadilan hukum di Indonesia. Meski Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menolak upaya bandingnya, Chuck yang pernah menyelamatkan aset negara Rp3,5 triliun ini kembali melakukan upaya hukum, yakni Peninjauan Kembali (PK).

 

Menurut kuasa hukum Chuck Suryosumpeno, Sandra Nangoy, putusan PT Jakarta diharapkan tidak membuat para jaksa yang diduga mengkriminalisasi kliennya jumawa. "Para jaksa penyidik, Penuntut Umum maupun Jaksa Agung Prasetyo jangan jumawa dulu, karena putusan PT Jakarta bukanlah akhir segalanya. Putusan PT tidak berarti perkara ini menjadi inkraht," kata Sandra di Jakarta, Kamis (17/10).

 

Sandra mengutip kata Prof Satjipto Rahardja, bahwa mereka yang kalah di Pengadilan belum tentu salah. Dan yang menang di Pengadilan belum tentu benar. Maka dari itu, pihaknya optimistis Mahkamah Agung (MA) dapat membatalkan putusan tersebut. "Artinya, majelis hakim masih bisa keliru," ujarnya.

 

Sementara Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar ikut mengomentari putusan tersebut. Kata dia, majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Daniel Dalle Pairunan dengan anggota I Nyoman Adi Juliasa dan Achmad Yusak belum memberikan perlindungan hukum kepada para pencari keadilan seperti Chuck.

 

Ia menduga Pengadilan Tinggi Jakarta tidak memeriksa secara teliti berkas banding yang diajukan Chuck. "Saya rasa majelis tidak memeriksa berkas secara teliti, karena kasus Chuck ini harus diteliti oleh majelis hakim yang teliti, cerdas dan sudah belajar tentang pemulihan aset. Mungkin majelis hakimnya tidak mau ambil resiko, dan mau main aman saja,” kata Haris.

 

Menurut dia, hakim PT yang menangani kasus mantan Kepala Pusat Pemulihan Aset ini seperti ketakutan bila menyatakan bahwa Chuck tidak bersalah karena yang dihadapi oleh Chuck adalah Jaksa Agung,”Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa cermat majelis hakim menilai subjektivitas alat bukti, pernyataan saksi fakta dan pendapat ahli. Karena hal ini terkait sangat erat dengan independensi, kejujuran, kepahaman dan imparsialitas terhadap perkara," ujar Haris. "Jika ada kealpaan, kami bisa mendorong untuk melaporkan para hakim tersebut ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas.” ujarnya lagi.

 

BERITA TERKAIT

Transisi ke New Normal Perlu Kajian yang Komprehensif

    NERACA   Depok - Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho mengatakan transisi kenormalan baru (New…

Manajemen PT Titis Sampurna Bantah Mardigu Sebagai Pendiri Perusahaan

    NERACA    Jakarta – Menyikapi berita yang mengaitkan PT Titis Sampurna (Perseroan) dengan Mardigu Wowiek Prasantyo dan sebagai…

HMS Center Minta Pemerintah Lindungi Industri Jamu Lakal

    NERACA   Jakarta - Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Harjduno Wiwoho melakukan audensi dengan Wakil Ketua…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Transisi ke New Normal Perlu Kajian yang Komprehensif

    NERACA   Depok - Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho mengatakan transisi kenormalan baru (New…

Manajemen PT Titis Sampurna Bantah Mardigu Sebagai Pendiri Perusahaan

    NERACA    Jakarta – Menyikapi berita yang mengaitkan PT Titis Sampurna (Perseroan) dengan Mardigu Wowiek Prasantyo dan sebagai…

HMS Center Minta Pemerintah Lindungi Industri Jamu Lakal

    NERACA   Jakarta - Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Harjduno Wiwoho melakukan audensi dengan Wakil Ketua…