PENILAIAN KETUA UMUM APINDO - Defisit Akibat Daya Beli Masyarakat Menurun

Jakarta-Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengungkapkan, defisit perdagangan Indonesia pada September 2019 sebesar US$160 juta terjadi akibat daya beli masyarakat dan industri mulai mengalami penurunan. Sementara itu, data Bank Indonesia mencatat utang luar negeri RI pada akhir Agustus 2019 mencapai US$393,5 miliar.

NERACA

Menurut Haryadi, secara tren laju impor memang sedikit lebih tinggi dibandingkan ekspor. Akan tetapi, jika dibandingkan bulan sebelumnya kinerja impor dan ekspor justru sama-sama mengalami penurunan. Utamanya pada sektor bahan baku dan barang modal yang menjadi kebutuhan industri. "Poinnya adalah kalau impor turun secara keseluruhan apalagi impor bahan bakunya, berarti memang ada perlambatan di pertumbuhan ekonomi dan yang kami khawatirkan adalah turunnya di daya beli," ujarnya di  Jakarta, Selasa (15/10).

Dia menilai, defisit yang terjadi juga disebabkan tidak optimalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Dia memandang, pemerintah belum mampu menciptakan pemerataan ekonomi sehingga impor yang tercipta hanya tinggi di sektor-sektor yang bukan menjadi kebutuhan masyarakat.

"Pandangan kami, pertumbuhan ekonomi kita kualitasnya tidak optimal. Dalam arti yang menikmati pertumbuhan ini hanya kelas menengah atas, menengah bawah sebetulnya mereka dalam kondisi yang tertekan," jelasnya.

Hariyadi menduga lesunya kinerja ekspor impor merupakan gambaran dari penurunan daya beli masyarakat. Hal itu yang patut dikhawatirkan karena konsumsi rumah tangga seharusnya menjadi mesin penggerak utama ekonomi Indonesia. "Poinnya adalah kalau impor turun secara keseluruhan apalagi impor bahan bakunya, berarti memang ada perlambatan di pertumbuhan ekonomi dan yang kami khawatirkan adalah turunan di daya beli," ujarnya.

Hariyadi melanjutkan pelemahan daya beli masyarakat menunjukkan kualitas pertumbuhan ekonomi belum optimal. Itu berarti, menurut dia, manfaat pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati kelas menengah atas, sedangkan kalangan menengah bawah masih dalam kondisi tertekan. "Tertekan dalam arti kata lapangan kerja menyempit, lalu kondisi yang terkait dengan efisiensi perusahaan dan sebagainya," ujarnya.

Untuk memaksimalkan kualitas pertumbuhan ekonomi, Haryadi menilai pemerintah perlu menggenjot lebih banyak lapangan kerja formal. Dengan demikian, produktivitas dan ekonomi masyarakat ikut terkerek. Di sisi lain, ia tidak menampik jika kondisi perlambatan ekonomi dan lesunya perdagangan global juga memicu defisit neraca perdagangan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah agar kondisi ekonomi tidak memburuk.

"Walaupun orang mengatakan Indonesia masih sehat saya rasa kita harus bersiap-siap juga. Jangan sampai kita masuk dalam resesi jadi harus mengantisipasi," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Dia menilai menurunnya kinerja ekspor dan impor dipicu lesunya industri dalam negeri. Oleh sebab itu, guna mengurangi ketergantungan kepada impor maka pemerintah perlu menggenjot kinerja industri dalam negeri. "Solusinya adalah kita mesti industrialisasi, bagaimana kita kembangkan industri hulu supaya tidak terlalu tergantung kepada impor juga," ujarnya.  

Sementara itu, dia menyatakan perlu pengembangan pasar ekspor non-tradisional guna mendorong kinerja ekspor. Dengan demikian, ketika negara tujuan ekspor utama sedang goyah, maka ekspor Indonesia tak banyak terpengaruh lantaran memiliki basis pasar ekspor yang luas.

Menurut Shinta, defisit yang terjadi pada September 2019 dikarenakan impor bahan baku dan penolong masih berada terlalu tinggi yakni di kisaran 70%. Sementara ekspor sendiri tidak terlalu menunjukkan kenaikan cukup signifikan.

"Yang mana dengan keadaan ekonomi global sekarang enggak mungkin juga jadi defisit itu pasti akan ada. Solusinya adalah kita mesti industrialisasi, bagaimana kita kembangkan industri hulu kita supaya kita tidak terlalu tergantung kepada impor juga," ujarnya.

Utang LN Melambat

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada September 2019 sebesar US$160 juta. Defisit tersebut disebabkan oleh defisit sektor migas sebesar US$761 juta dan surplus non migas sebesar US$601 juta.

Kepala BPS Suhariyanto, mengatakan defisit neraca perdagangan Indonesia sejak awal tahun hingga September 2019 telah mencapai USD 1,9 miliar. Angka ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kuartal III tahun ini.

"Neraca dagang mengalami defisit sebesar US$ 0,16 miliar atau US$160 juta. Posisi tahun lalu periode yang sama surplus, tahun ini defisit. Angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal III akan dipengaruhi oleh defisit ini," ujarnya di Kantor BPS, kemarin.

Tentang kondisi utang luar negeri Indonesia, berdasarkan data Bank Indonesia, utang luar negeri RI pada akhir Agustus 2019 tercatat mencapai US$393,5 miliar. Angka itu terdiri dari, ULN publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$196,3 miliar, dan ULN swasta termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar US$197,2 miliar.

ULN Indonesia tersebut tumbuh 8,8% (yoy), atau melambat dibanding pertumbuhan bulan sebelumnya 10,9% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ULN tersebut diklaim karena menurunnya posisi ULN publik dan ULN swasta dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya.

Secara rinci disebutkan, ULN pemerintah pada Agustus 2019 tumbuh 8,6% menjadi US$193,5 miliar, melambat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 9,7% atau sebesar US$194,5 miliar.

Secara nominal, posisi ULN pemerintah pada Agustus juga lebih rendah dibanding Juli karena berkurangnya posisi Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki oleh investor asing. Hal itu antara lain dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian di pasar keuangan global, seiring dengan ketegangan perdagangan yang masih berlanjut dan risiko geopolitik yang meningkat.

Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan. Porsi terbesar dialokasikan pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,9% dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,4%), sektor jasa pendidikan (15,9%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (13,9%)

Di sisi lain, posisi ULN swasta pada akhir Agustus 2019 tumbuh 9,3%, lebih rendah dibanding pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 12,6%. Pelunasan utang dagang korporasi bukan lembaga keuangan mendorong penurunan posisi ULN swasta sebesar US$2,6 miliar menjadi US$197,2 miliar.

Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 75,6%. bari/mohar/fba




BERITA TERKAIT

Jokowi Yakin RI Mampu Jadi Negara Penghasilan Tinggi

NERACA Jakarta-Presiden Jokowi meyakini Indonesia mampu menjadi negara penghasilan tinggi (high income country) pada 2045, tepat satu abad kemerdekaan Indonesia…

PANDEMI COVID-19 BUTUH EXTRA ORDINARY - Menkeu: Tantangan Baru Luar Biasa Sulit

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pandemi virus Covid-19 saat ini telah memberikan tantangan baru yang luar biasa sulit bagi pemerintah…

DUGAAN TERJADI MALADMINISTRASI - ICW Laporkan Program Kartu Prakerja ke Ombudsman

Jakarta-Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan maladministrasi program Kartu Prakerja ke Ombudsman RI. Terdapat sejumlah potensi pelanggaran dalam program Presiden…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

Jokowi Yakin RI Mampu Jadi Negara Penghasilan Tinggi

NERACA Jakarta-Presiden Jokowi meyakini Indonesia mampu menjadi negara penghasilan tinggi (high income country) pada 2045, tepat satu abad kemerdekaan Indonesia…

PANDEMI COVID-19 BUTUH EXTRA ORDINARY - Menkeu: Tantangan Baru Luar Biasa Sulit

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pandemi virus Covid-19 saat ini telah memberikan tantangan baru yang luar biasa sulit bagi pemerintah…

DUGAAN TERJADI MALADMINISTRASI - ICW Laporkan Program Kartu Prakerja ke Ombudsman

Jakarta-Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan maladministrasi program Kartu Prakerja ke Ombudsman RI. Terdapat sejumlah potensi pelanggaran dalam program Presiden…