Indonesia Dorong Peningkatan Kesadaran Hukum Internasional

Indonesia Dorong Peningkatan Kesadaran Hukum Internasional 

NERACA

Jakarta - Pemerintah Indonesia berupaya mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum Internasional melalui penyelenggaraan Konferensi Perkembangan Hukum Internasional di Asia (Development of International Law in Asia/DILA) di Jakarta pada 15-16 Oktober 2019.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) Kementerian Luar Negeri RI Damos Dumoli Agusman saat ditemui di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Selasa (15/10).

Menurut Damos, masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum internasional karena Indonesia merupakan salah satu negara yang mempromosikan Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (ASEAN Outlook on Indo-Pacific).

"Kenapa perlu membumi di Indonesia? karena itu yang paling relevan, karena Indonesia mempromosikan Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik," kata Damos dengan menekankan bahwa salah satu prinsip di Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik adalah mengenai hukum internasional.

"Karena elemennya hukum internasional maka kita harus memahami perjanjian ini," ujar dia.

Selama ini, lanjut dia, masyarakat Indonesia sulit untuk memahami hukum internasional karena kurangnya sosialisasi. Untuk itu, ke depannya diperlukan lebih banyak lagi kegiatan sosialisasi mengenai hukum dan perjanjian internasional.

Konferensi DILA itu dihadiri oleh 108 peserta yang mewakili 23 negara, tidak hanya dari kawasan Asia, tetapi juga dari luar Asia. Selain itu, konferensi tersebut juga menghadirkan 21 pembicara dalam lima sesi panel.

Konferensi DILA membahas dan bertukar pandangan tentang berbagai perkembangan hukum internasional di Asia dan bagaimana negara-negara Asia berkontribusi pada cabang hukum ini. Berbagai topik yang dibahas dalam konferensi itu, antara lain hukum laut, hukum internasional, hukum lingkungan, serta berbagai praktik negara dalam penerapan hukum internasional.

Hukum Internasional Bentuk Indonesia Negara Kepulauan 

Sementara, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan hukum internasional memainkan peran penting dalam membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Desra Percaya saat membacakan pidato Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Konferensi Pengembangan Hukum Internasional di Asia (Development of International Law in Asia/DILA) di Jakarta, Selasa (15/10).

"Hukum internasional itu penting dan semakin relevan. Saat ini, kami telah membayangkan pertentangan atau ambivalensi dalam arsitektur regional yang berkembang di Asia Tenggara dan daerah sekitarnya," ujar dia.

Karena itu diperlukan aturan atau platform untuk dialog dan pembangunan masyarakat harus dipromosikan."Di sinilah mekanisme yang dipimpin ASEAN harus bermain," ujar dia.

Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) yang baru diadopsi di Indo-Pasifik adalah tanggapan terhadap ini. Pandangan tersebut mempromosikan dialog, persahabatan, kerja sama, dan promosi hukum internasional.

Selain itu, ia mengatakan sebagian besar negara-negara Asia, seperti Indonesia, baru lahir sekitar paruh pertama abad ke-20."Tapi ini tidak menghentikan kita untuk mengambil bagian dalam membentuk dan mengembangkan hukum internasional," kata dia.

Sebenarnya, Indonesia memang mengambil bagian dan mendapat manfaat dari hukum internasional."Itu membuat Konferensi Pengembangan Hukum Internasional di Asia (Development of International Law in Asia/DILA) sangat relevan," ujar dia.

Sebuah wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tercepat harus berada di pusat perhatian pembuatan norma internasional dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dengan cepat. Ant

 

BERITA TERKAIT

Lima Provinsi Punya Areal Rawan Karhutla Terluas 2020

NERACA Jakarta - Berdasarkan kajian Yayasan Madani Berkelanjutan menyebut lima provinsi yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Kalimantan Timur dan…

Enam Tantangan Tangani Karhutla 2020

NERACA Jakarta - Badan Nasional Penggulangan Bencana (BNPB) menyebut enam tantangan yang harus dihadapi untuk menangani kebakaran hutan dan lahan…

Waspadai Ancaman Keamanan di Tengah Pandemi COVID-19

NERACA Jakarta - Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta mengingatkan aparat keamanan untuk tidak lengah menghadapi potensi ancaman terorisme, kriminalitas…

BERITA LAINNYA DI

Lima Provinsi Punya Areal Rawan Karhutla Terluas 2020

NERACA Jakarta - Berdasarkan kajian Yayasan Madani Berkelanjutan menyebut lima provinsi yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Kalimantan Timur dan…

Enam Tantangan Tangani Karhutla 2020

NERACA Jakarta - Badan Nasional Penggulangan Bencana (BNPB) menyebut enam tantangan yang harus dihadapi untuk menangani kebakaran hutan dan lahan…

Waspadai Ancaman Keamanan di Tengah Pandemi COVID-19

NERACA Jakarta - Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta mengingatkan aparat keamanan untuk tidak lengah menghadapi potensi ancaman terorisme, kriminalitas…