Amandemen UUD '45 Dibahas di Badan Pengkajian MPR  

NERACA

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa rekomendasi mengenai amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 dan penghidupan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) akan dibahas lebih lanjut di Badan Pengkajian MPR RI.

"Badan Pengkajian akan mengelaborasi lebih jauh rekomendasi MPR RI 2014—2019 tersebut secara komprehensif dan transparan," kata Bambang Soesatyo usai memimpin rapat pimpinan di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, kompleks Gedung MPR RI, Jakarta, Rabu (9/10).

Dengan demikian, kata Bamsoet, bisa menyamakan persepsi antara fraksi dan kelompok DPD. Selain itu, partisipasi publik akan dibuka seluasnya dengan mengundang berbagai elemen masyarakat, mulai dari pakar, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga tokoh bangsa.

Berbagai usulan maupun aspirasi masyarakat, menurut dia, akan ditampung dan dipelajari secara mendalam oleh Badan Pengkajian MPR RI sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam rapat pimpinan MPR RI, kata dia, juga diusulkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019—2024 pada hari Minggu (20-10-2019) pukul 14.00 WIB di Gedung Nusantara, Jakarta.

Pelaksanaan siang hari dimaksudkan untuk menghormati para pemeluk agama menyelesaikan ibadahnya, serta memberikan kesempatan masyarakat menikmati hari bebas kendaraan bermotor (car free day) di beberapa ruas jalan protokol Jakarta.

Sebagai tuan rumah, lanjut dia, MPR RI ingin pelantikan presiden/wakil presiden tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Hal ini mengingat merupakan hajatan besar rakyat Indonesia.

"Bagi yang beribadah pada hari Minggu maupun menikmati car free day tidak terganggu. Pihak Kesetjenan MPR RI akan berkoordinasi lebih lanjut dengan protokol Istana dan jajaran Sekretariat Negara untuk teknis lebih lanjutnya," tutur Bamsoet.

Agar prosesi pelantikan bisa belangsung khidmat, tertib dan aman, pimpinan MPR RI akan mengundang Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara, Menteri Luar Negeri, Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Negara untuk melakukan rapat koordinasi di Gedung MPR RI.

Selain itu, pimpinan MPR RI juga akan silaturahmi dengan pasangan calon terpilih pada Pilpres 2019 Joko Widodo-K.H. Maruf Amin dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Ia mengatakan bahwa pihaknya juga akan silaturahmi sekaligus mengantarkan undangan pelantikan Presiden/Wakil Presiden RI kepada presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan mantan peserta Pilpres 2019 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno."Dengan silaturahmi, saya berharap bisa mendatangkan kesejukan bagi bangsa Indonesia," kata Bamsoet.

Ketua DPR RI 2018—2019 ini menjelaskan bahwa Rapat Pimpinan MPR RI juga memutuskan pembagian tugas pimpinan MPR RI, yakni Bambang Soesatyo (Fraksi Golkar) sebagai koordinator umum, Ahmad Basarah (Fraksi PDI Perjuangan) sebagai Koordinator Bidang Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, dan Lestari Moerdijat (Fraksi NasDem) sebagai Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah.

"Koordinator Bidang Pengkajian Ketatanegaraan dipegang Pak Syarief Hasan (Fraksi Demokrat), Koordinator Bidang Penganggaran MPR RI dipegang Pak Fadel Muhammad (kelompok DPD), Koordinator Bidang Komisi Kajian Ketatanegaraan dipegang Pak Ahmad Muzani (Fraksi Gerindra)," papar Bamsoet.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014—2016 ini menambahkan bahwa Koordinator Bidang Persidangan MPR RI dipegang Zulkifli Hasan (Fraksi PAN), Koordinator Bidang Hubungan Antarlembaga Negara dipegang Jazilul Fuwaid (Fraksi PKB), Koordinator Bidang Evaluasi Pelaksanaan Ketetapan MPR RI dipegang Hidayat Nur Wahid (Fraksi PKS), dan Koordinator Bidang Akuntabilitas Kinerja MPR RI dipegang Arsul Sani (Fraksi PPP).

"Keputusan diambil melalui proses musyawarah untuk mufakat. Tidak ada perdebatan ataupun saling berebut jabatan. Di sini yang dikedepankan adalah kebersamaan untuk mencari titik temu, bukan mengedepankan perbedaan," kata Bamsoet. Ant