Sidang Bangun Cipta Kontraktor - PN Minta Lengkapi Legal Akta Perusahaan

NERACA

Jakarta - Menyoal permohonan perusahaan asal Selandia Baru, H Infrastructure Limited (HIL) kepada Pengadilan Niaga (PN) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan pailit kepada PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK), majelis hakim meminta BCK untuk melengkapi legal standing terkait akta pendirian perusahaan sebelum melanjutkan tahapan persidangan selanjutnya.”Perlu cek ulang secara keseluruhan dan membawa legal standing selengkap-lengkapnya. Jadi, untuk pekan depan agenda persidangan tetap soal (kelengkapan) legal standing," kata Hakim Ketua, Abdul Kohar dalam persidangan di Pengadilan Niaga pada PN Jakpus di Jakarta, kemarin.

Pada persidangan dengan agenda mengenai kelengkapan identitas Pemohon dan Termohon tersebut, hakim ketua didampingi Hakim Anggota, Makmur dan Hakim Anggota, John Tony Hutauruk. Lantaran belum adanya kelengkapan legal standing pada perkara ini, maka menurut Kohar, majelis hakim belum bisa melanjutkan persidangan pada tahap pembacaan permohonan H Infrastructure Limited Representative Office. "Kalau legal standing kedua belah pihak sudah selesai, langsung pembacaan (permohonan)," ucap Kohar.

Di tempat yang sama, kuasa hukum H Infrastructure Limited Representative Office, Ian PSSP Siregar mengatakan, persidangan selanjutnya akan dilakukan pada Kamis, 17 September 2019. "BCK harus melengkapi legal standing soal akta pendirian perusahaan, selanjutnya kami membacakan permohonan Pernyataan Pailit kepada BCK," ujar Ian.

Sementara itu, kuasa hukum H Infrastructure Limited lainnya, Anthony LP Hutapea mengatakan, pada dasarnya masih terlalu dini untuk mengomentari lebih jauh terkait penetapanan pernyataan pailit kepada BCK, karena masih ada beberapa hal yang harus diluruskan melalui dengar pendapat dan pengajuan alat bukti.

Namun demikian, kata Anthony, pihaknya mempercayai bahwa Pengadilan Niaga akan mempelajari kasus ini secara seksama, sehingga dapat melihat posisi kasus ini secara jelas. Dia berharap, kehadiran para pihak pada persidangan, maka kasus ini bisa segera menemui titik penyelesaian."Pada prinsipnya, klien kami telah dirugikan akibat perjanjian kerjasama yang tercederai. Kami percaya bahwa hal ini dapat diselesaikan oleh Pengadilan Niaga. Kami berkomitmen terus mengawal kepentingan klien hingga persidangan selesai. Kami prihatin bahwa kasus ini akan memberikan dampak negatif pada iklim investasi," paparnya.

Sebagaimana diketahui, H Infrastructure Limited Representative Office dalam Permohonan Pernyataan Pailit kepada BCK Bangun Cipta Kontraktor meminta agar majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit kepada Termohon. Selain itu, memohon agar majelis hakim menyatakan bahwa BCK berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

BERITA TERKAIT

Absen Bagikan Dividen - Sinar Mas Agro Jaga Likuiditas Saat Pandemi

NERACA Jakarta – Di tengah ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19 juga dirasakan dampaknya terhadap bisnis emiten perkebunan dan termasuk kinerja…

Pasang Target Konservatif - Intiland Putuskan Tunda Bagikan Dividen

NERACA Jakarta – Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi industri properti, termasuk PT Intiland Development Tbk (DILD). Pasalnya,…

Jasa Armada Tebar Dividen Rp 67,5 Miliar

NERACA Jakarta – Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) memutuskan untuk membagikan dividen tunai…

BERITA LAINNYA DI Bursa Saham

Absen Bagikan Dividen - Sinar Mas Agro Jaga Likuiditas Saat Pandemi

NERACA Jakarta – Di tengah ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19 juga dirasakan dampaknya terhadap bisnis emiten perkebunan dan termasuk kinerja…

Pasang Target Konservatif - Intiland Putuskan Tunda Bagikan Dividen

NERACA Jakarta – Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi industri properti, termasuk PT Intiland Development Tbk (DILD). Pasalnya,…

Jasa Armada Tebar Dividen Rp 67,5 Miliar

NERACA Jakarta – Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) memutuskan untuk membagikan dividen tunai…