KLHK Godok Peraturan EPR untuk Limbah Berbahaya dan Beracun

KLHK Godok Peraturan EPR untuk Limbah Berbahaya dan Beracun  

NERACA

Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah membuat peraturan pemerintah tentang sampah spesifik termasuk di dalamnya kewajiban produsen melaksanakan Extended Producer Responsibility (EPR) berupa penarikan kembali limbah berbahaya dan beracun termasuk aki bekas

"Jadi bapak ibu dari pusat harus menarik aki bekas yang dikeluarkan sehingga bisa digunakan kembali," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati dalam simposium yang diadakan di Auditorium Tarumanegara di Jakarta, Kamis (12/9). 

Hal itu dilakukan karena KLHK ingin perusahaan melakukan EPR atau penarikan kembali produk yang bisa menjadi limbah berbahaya dan beracun (B3). Selain aki bekas, peraturan itu juga akan mengatur sampah spesifik yang sulit dilakukan proses Reuse, Reduce Recycle (3R) seperti pembalut dan popok bayi.

KLHK sendiri masih memiliki pekerjaan rumah terkait dengan proses EPR tersebut yaitu bagaimana proses pengumpulan aki bekas dari jaringan yang sudah tersedia dan skema sistem insentif untuk masyarakat yang dengan suka rela mengumpulkan aki bekas mereka.

Permasalahan untuk skema insentif adalah kebanyakan aki bekas yang kemudian dimanfaatkan secara ilegal adalah berasal dari bengkel-bengkel kecil, yang sering menjadi sumber bahan baku para pemanfaat aki ilegal.

“KLHK juga harus merumuskan skema bisnis dari pemanfaatan aki bekas dan kebijakan untuk distributornya seperti masalah teknis pengumpulan dan administrasinya,” ujar Rosa.

Yang terakhir adalah sistem pembinaan untuk para pemanfaat aki bekas ilegal, misalnya dalam bentuk pelatihan sehingga mereka bisa memproses limbah B3 dengan cara yang aman atau dalam bentuk kemitraan dengan produsen. Jika para pemanfaat ilegal menolak untuk dibina, ujar Rosa, mungkin harus dipertimbangkan proses penegakan hukumnya.

Semua hal itu akan dipertimbangkan tidak hanya dari sisi pemerintah tapi juga para pemangku kepentingan lain, termasuk produsen dan pengusaha aki.

"Saya akan senang sekali kalau para pengusaha aki atau aki bekas serta para pemanfaatnya bisa nanti kita berdiskusi secara tersendiri melalui focus group discussion," ujar Rosa dalam simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Tarumanegara bekerja sama dengan The Jakarta Consulting Group. 

Kemudian salah satu permasalahan dalam pengelolaan limbah berbahaya dan beracun seperti aki bekas adalah banyaknya praktik pemanfaatan ilegal."Yang punya izin pemanfaatan limbah B3 aki bekas yang diberikan oleh Menteri LHK itu hanya lima dan kondisi di lapangan itu banyak yang ilegal," ungkap dia. 

Menurut Rosa, KLHK sudah menemukan beberapa kasus di mana lokasi yang memiliki banyak pemanfaatan limbah aki bekas ilegal memunculkan gejala penyakit akibat prosedur pemanfaatan limbah B3 yang tidak sesuai standar.

Rosa menyebutkan bahwa hukuman pidana menanti pihak yang menggunakan produk dari para pemanfaat aki bekas ilegal. Dia memperingatkan kepada pengusaha-pengusaha untuk tidak membeli bahan baku dari aktor ilegal, sebagai salah satu upaya untuk mengurangi praktik tersebut.

Dia meminta para pengusaha untuk mengambil bahan baku hasil pemanfaatan limbah aki bekas dari lima lembaga yang sudah mendapatkan izin resmi dari KLHK dan selanjutnya membantu para pemanfaat ilegal untuk dijadikan mitra resmi."Saya minta tolong untuk membina  masyarakat yang ilegal tadi, dijadikan partner, dibuatkan koperasi, misalnya," ujar Rosa.

Meski Rosa sadar hal itu akan memerlukan biaya besar dan terdapat oknum-oknum yang mendukung praktik ilegal tersebut, tapi dia berharap hal itu bisa dilakukan. Ant

 


BERITA TERKAIT

KPK Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Daerah di Jateng Rp126 Miliar

NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi capaian terhadap area intervensi optimalisasi pendapatan daerah (OPD) di Jawa Tengah…

ICW: Tidak Ada Standar Batasan Mitra Platform Digital Kartu Prakerja

NERACA Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan tidak ada standar batasan antara platform digital dan lembaga pelatihan yang ada…

Kisruh Tanah Wijaya Karya Beton Berujung di Meja Hijau

NERACA Jakarta - PT Wijaya Karya Beton, salah satu anak perusahaan PT Wijaya Karya, diduga mengalami kerugian senilai hampir Rp200…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

KPK Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Daerah di Jateng Rp126 Miliar

NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi capaian terhadap area intervensi optimalisasi pendapatan daerah (OPD) di Jawa Tengah…

ICW: Tidak Ada Standar Batasan Mitra Platform Digital Kartu Prakerja

NERACA Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan tidak ada standar batasan antara platform digital dan lembaga pelatihan yang ada…

Kisruh Tanah Wijaya Karya Beton Berujung di Meja Hijau

NERACA Jakarta - PT Wijaya Karya Beton, salah satu anak perusahaan PT Wijaya Karya, diduga mengalami kerugian senilai hampir Rp200…