Iklim Sospol

 

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Iklim sospol menjadi dasar yang mendukung pembangunan sehingga stabilitas sospol tidak bisa diabaikan karena taruhannya adalah pencapaian semua target pembangunan dalam rentang waktu tertentu. Oleh karena itu, demo masif yang terjadi pada September ini menarik dicermati, tidak saja terkait dengan jaminan iklim sospol yang stabil tetapi juga dampak sistemiknya terhadap geliat perekonomian.

Padahal, sisa waktu triwulan III-2019 masih sangat rentan terhadap berbagai isu. Setidaknya, ancaman resesi ekonomi global dan juga realitas perlambatan ekonomi dunia tidak bisa diabaikan karena saat ini sinergi dalam balutan kerjasama bilateral dan multilateral sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian, tidak hanya di negara industri maju, tetapi juga di negara miskin berkembang. Artinya, Indonesia harus mencermati semua fluktuasi yang berkembang.

Setidaknya kondisi stabilitas sospol di September 2019 ini sedikit terkoyak oleh demo masif yang melibatkan banyak orang. Pada awal September terjadi demo akibat kasus SARA yang melibatkan setting Papua. Bermula dari kasus di asrama mahasiswa Papua di Surabaya akhirnya merembet secara nasional. Untungnya pemerintah cepat tanggap untuk segera menuntaskannya, meski di sisi lain masih ada tuntutan dialog. Di satu sisi, pemerintah memang menuntup jalan untuk dialog yang arahnya meminta referendum dan tentu hal ini belajar dari kasus Timor Timur yang akhirnya lepas dari NKRI.

Di sisi lain tidak bisa dipungkiri bahwa isu Papua masih sangat strategis dan cenderung masih sensitif karena peluang keterlibatan pihak asing. Sikap proaktif pemerintah menggelar dialog dengan melibatkan sejumlah tokoh adat Papua dan kebijakan Presiden Jokowi dan sejumlah petinggi di republik ini yang mengantor beberapa hari di Papua memang bisa meredam situasinya, meski hanya temporer.

Belum reda kasus demo masif Papua, di pekan terakhir ini ada demo masif melibatkan mahasiswa yang gerakannya menyebar secara nasional. Bahkan, ajakan ‘kuliah di jalan’ sempat viral di medsos dan sejumlah kampus menerbitkan pengumuman bahwa semua yang terjadi dengan kegiatan mahasiswa demo tidak berkepentingan dengan almamater kampus masing-masing.

Ironisnya Menristek Dikti justru mengeluarkan pernyataan akan menindak Rektor yang mahasiswanya turun ke jalan kemarin. Tentu tidak ada relevansi antara mahasiswa yang turun ke jalan menyuarakan aspirasi dengan ancaman menindak Rektor. Padahal, justru karena mahasiswa turun ke jalan itulah maka akhirnya sejumlah UU yang dianggap kontroversi dan berbalut pasal karet akhirnya ditunda pengesahannya meski mahasiswa berharap dibatalkan.

Ironisnya, kedua demo masif tersebut selalu dicarikan kambing hitam oleh pemerintah dengan tuduhan klasik ditunggangi pihak ketiga. Seharusnya bukan mencari kambing hitam dibalik persoalan yang berkembang tapi yang utama adalah penyelesaian masalah sehingga nantinya persoalan itu tidak muncul dan berkembang lagi. Bahkan, bukan tidak mungkin jika semua persoalan tersebut tidak dituntaskan akan bisa ‘meledak’ suatu saat nanti dan tentu akan bisa lebih parah situasinya. Paling tidak, hal ini bisa terlihat dalam kasus kerusuhan Mei 1998 akibat kejenuhan terhadap demokrasi model orde baru.

BERITA TERKAIT

Pengentasan Kemiskinan Loyo

  Oleh: Sarwani Pengamat Kebijakan Publik Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menunjukan bahwa tingkat kemiskinan September 2019 mengalami penurunan…

Dua Buah Kebijakan Utama

Dua kebijakan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, yaitu akselerasi peningkatan ekspor dan pengelolaan impor, serta penguatan…

Self Declare Halal UMKM

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Di tengah pembahasan RUU Cipta Kerja masukan dari masyarakat tentang jaminan produk halal menggema…

BERITA LAINNYA DI

Pengentasan Kemiskinan Loyo

  Oleh: Sarwani Pengamat Kebijakan Publik Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menunjukan bahwa tingkat kemiskinan September 2019 mengalami penurunan…

Dua Buah Kebijakan Utama

Dua kebijakan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, yaitu akselerasi peningkatan ekspor dan pengelolaan impor, serta penguatan…

Self Declare Halal UMKM

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Di tengah pembahasan RUU Cipta Kerja masukan dari masyarakat tentang jaminan produk halal menggema…