Jakarta-Pemerintah dinilai belum optimal memberikan perhatian terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga belum memberikan dampak yang berarti. Padahal, kegiatan UMKM telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian negara.

Ketua Komite Pengusaha UMKM Indonesia Bersatu (Kopitu) Pitoyo memaparkan, dari jumlah tenaga kerja saja, UMKM telah menyumbang 82,9%, yang telah menjadikan UMKM sebagai salah satu pondasi ekonomi terbesar.

Tapi jadi miris rasanya, ketika kontribusi yang nyata ini seakan masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Sebagai bukti, hingga kini pemerintah belum mampu menjamin kehidupan UMKM. Pelaku UMKM dibiarkan berada dalam ruang ketidakpastian.

"Hari kita bisa lihat beberapa UMKM bisa berjualan di depan. Tapi beberapa bulan lagi bisa saja tidak berjualan, atau ganti profesi," ujar Pitoyo di Aula Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UMKM, Kuningan, Jakarta, Kamis (19/9).

Tak hanya itu, Pitoyo juga menyinggung soal tumpang tindih leading sector yang dibuat pemerintah. Seharusnya, kata dia, yang menjadi leading sector UMKM itu Kemenkop dan UMKM. Namun kenyataanya tidak demikian. Beberapa kementerian, seperti Kemenperin, Kemendag, bahkan Badan Kratif (Bekraf) turut mengisi peran tersebut.

Menurut dia, sudah seharusnya pemerintah campur tangan dalam mengembangkan UMKM secara serius. Salah satu caranya, usul Pitoyo, yakni membangun inkubator dengan tujuan membantu pelaku usaha mengembangkan bisnisnya. "Inkubator ini harus terus dikontrol secara konsisten. Jangan dilepas. Sehingga pelaku UMKM yang ikut lebih terarah," ujarnya.

Menurut Eliana Eka Sari, Strategic Advisor dan Pembina UMKM dari Blibli.com, untuk masuk ke dunia digital atau ke platform jual-beli, pelaku usaha harus menyiapkan produknya dengan jumlah tertentu. "Dalam sehari, orang masuk ke platform jual beli itu sebanyak 4 juta orang. Apalagi platform yang besar, bisa lebih banyak," ujarnya.

Dia mencontohkan, jika pelaku UMKM dalam sehari hanya dapat memproduksi 100 botol, sedangkan pesanannya mencapai 5.000 botol, maka ini mengkhawatirkan. Akibatnya, penjual tersebut harus mengembalikan uang pembeli karena stoknya tak memadai. "Jadi kalau mau masuk platform itu, produknya juga harus sudah siap," ujarnya.

Elia mengatakan, perlu ada solusi untuk mengatasi persoalan yang dia contohkan itu. Dibutuhkan juga peran pemerintah dalam memecahkan kasus keterbatasan produksi yang masih sering dialami pelaku UMKM. "Ini harus jadi  PR (pekerjaan rumah) untuk Kementerian Koperasi dan UMKM," ujarnya.

Dia menyarankan, perlu adanya pembuatan klaster untuk unit usaha. Misalnya di satu kecamatan banyak orang yang memproduksi kripik. Untuk meningkatkan produktifitas keripik tersebut maka pemerintah segera memfasilitasi alat produksi yang memadai.

Namun, alat itu bukan sekedar diberikan cuma-cuma kepada warga disana. Melainkan, pemerintah harus berperan dalam menjaga dan berupaya agar produksi kripik disana terus meningkat lebih banyak. "Saat produksinya sudah memadai baru masuk platform," ujarnya. mohar