Kinerja KPK Harus Dievaluasi, Perlu Dewan Pengawas

Jakarta-Kyai muda NU Gus Sholeh mengatakan, kinerja KPK dalam 17 tahun terakhir memberantas kasus korupsi dinilai masih banyak yang harus di evaluasi. Sehingga, menurutnya RUU KPK ini merupakan sebagai wujud membuat KPK lebih kuat dalam kelembagaan.

Selain itu, poin penting dalam tersebut adalah, perlunya pembentukan Dewan Pengawas. Menurut dia, Dewan Pengawas sangatlah diperlukan, agar kegiatan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tidak sewenang-wenang.

Dia pun menekankan, jika KPK bukanlah malaikat, tetapi juga manusia yang  memiliki potensi melakukan kesalahan. Sehingga keberadaan Dewan Pengawas dalam rangka agar KPK tidak melakukan kesalahan dalam melakukan penegakan hukum.

Hal inilah yang sempat disesalkan oleh Sholeh, yakni sikap KPK dan sejumlah masyarakat yang menolak pembentukan Dewan Pengawas KPK. Padahal jika ditolak, justru menurut dia akan semakin menunjukkan bahwa ada yang tidak beres di internal KPK.

Sementara itu, Hafyz marshal selaku Ketua Forum Jurnalis Pesantren mengatakan Netizen haruslah melek terhadap isu Revisi UU KPK, dan membuat gerakan di sosial media untuk mendukung hal tersebut. Tujuannya adalah untuk terus menjaga marwah KPK yang selalu berdiri di kaki sendiri.

Dalam acara dialog kebangsaan bertajuk ‘Tokoh Muda Islam Bicara Tentang Revisi Undang-Undang KPK' di  Jakarta, Kamis (12/9), itu diprakarsai Gus Sholeh Mz. Diskusi ini juga turut hadir Ustad Novy Vicky, Forum Jurnalis Pesantren Ustad Hafyz Marshal, Ustad Syarifuddin Budiman, S.IP, dan Dr. Ustad H. Amsori, SH., MH.,MM. mohar

BERITA TERKAIT

PWI dan Forum Pemred Kecam Teror dan Ancaman Pembunuhan terhadap Wartawan

NERACA Jakarta - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengimbau masyarakat agar sengketa pemberitaan dengan media massa dapat diselesaikan berdasarkan UU Nomor…

Terbitkan Himbauan Tolak Gratifikasi, KPK Apresiasi 123 Instansi

NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi 123 instansi yang telah menerbitkan surat edaran (SE) terbuka perihal himbauan…

Pemerintah Diminta Dukung Produksi Susu Peternak Rakyat - Dewan Persusuan Nasional (DPN)

NERACA Jakarta - Pemerintah sudah menetapkan 1 Juni sebagai Hari Susu Nusantara."Penetapan Hari Susu Nusantara antara lain dimaksudkan untuk memacu…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

PWI dan Forum Pemred Kecam Teror dan Ancaman Pembunuhan terhadap Wartawan

NERACA Jakarta - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengimbau masyarakat agar sengketa pemberitaan dengan media massa dapat diselesaikan berdasarkan UU Nomor…

Terbitkan Himbauan Tolak Gratifikasi, KPK Apresiasi 123 Instansi

NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi 123 instansi yang telah menerbitkan surat edaran (SE) terbuka perihal himbauan…

Pemerintah Diminta Dukung Produksi Susu Peternak Rakyat - Dewan Persusuan Nasional (DPN)

NERACA Jakarta - Pemerintah sudah menetapkan 1 Juni sebagai Hari Susu Nusantara."Penetapan Hari Susu Nusantara antara lain dimaksudkan untuk memacu…