Jusuf Kalla 

Wakil Presiden

ASN Tidak Boleh Protes untuk Ditempatkan di Mana Pun

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta seluruh aparat sipil negara (ASN) untuk tidak protes apabila ditugaskan ke daerah yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah karena itu merupakan bentuk pengabdian kepada negara.

"Jangan anda ditempatkan di tempat-tempat yang jauh, kemudian anda protes, anda harus rela untuk itu, anda harus siap bekerja di mana pun bangsa ini, anda harus siap bekerja keras. Itulah tekad dan pengabdian anda semuanya," kata Wapres saat memberikan kuliah umum Presidential Lecture kepada CPNS di Istora Senayan Jakarta, Rabu (24/7).

Dengan menempatkan ASN di seluruh wilayah Indonesia, maka diharapkan pembangunan akan merata sehingga tidak ada lagi dikotomi pembangunan Jawa dan non-Jawa. Selain itu, lanjut JK, penempatan ASN di luar daerah asalnya juga dapat bertujuan untuk meningkatkan toleransi antarsuku dan antarbudaya di daerah.

"Kita tidak lagi mempunyai prinsip bahwa di Jawa diatur birokrasinya oleh orang Jawa, di Makassar harus orang Makassar, di Medan harus orang Medan. Kita ini bangsa yang besar, sehingga anda harus siap ditempatkan di mana saja agar bangsa ini kokoh dan bersatu," jelas Wapres.

Kemudian Wapres mengingatkan kepada ribuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) penerimaan tahun 2018 untuk melayani masyarakat, bukannya minta untuk dilayani ketika sudah diangkat menjadi PNS."Prinsip sebagaimana yang selalu menjadi pegangan anda semua ialah melayani. Jangan lagi berprinsip untuk dilayani. Banyak PNS zaman dulu itu ingin dilayani, dihormati, mendapat fasilitas yang lebih baik. Itu pikiran masa lalu yang sudah berubah," kata Wapres.

Wapres JK memberikan kuliah umum kepada 6.198 perwaklian CPNS penerimaan 2018 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu; sementara ratusan ribu CPNS lainnya wajib mengikuti kuliah tersebut yang disiarkan secara langsung di TVRI dan RRI.

Presidential Lecture tahun 2019 merupakan kuliah umum yang kedua kalinya diberikan kepada CPNS yang telah lulus seleksi sebagai bekal bagi pegawai pemerintah tersebut dalam menjalankan program prioritas untuk pertumbuhan dan pembangunan. Ant