Jakarta, Perintah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadap 5 BUMN akhir bulan Agustus ini dinilai kurang tepat. Bahkan, kebijakan Rini tersebut dianggap tidak patuh terhadap perintah Presiden Jokowi agar para menteri tidak melakukan keputusan strategis hingga bulan Oktober. "Kalau menteri BUMN Rini Soemarno tidak patuh lagi terhadap presiden sebaiknya dicopot saja," demikian dikatakan kepada wartawan Ketua Koordintor BUMN Watch Naldy Haroen, SH di komplek MPR/DPR Rabu (21/8/2019).

Lebih jauh Naldy Haroen menjelaskan, rencana perombakan jajaran direksi BUMN atas arahan Menteri BUMN Rini Soemarno itu dapat berimplikasi negatif bagi perekonomian nasional. "Salah satu indikator yang bisa ,,dilihat adalah menurunnya saham perbankan di pasar modal sejak rencana RUPSLB ini diumumkan,"  tuturnya.

Menurut Naldy, tidak ada hal urgent  untuk digelarnya RUPSLB di 5 BUMN tersebut. Bahkan, lanjutnya, peristiwa ini akan semakin menjauhkan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok Presiden Jokowi sebesar 5,3 persen di tahun ini.  "Sebaiknya rencana tersebut dibatalakan atau ditunda sampai terbentuk kabinet baru pada Oktober mendatang. Jika Rini ngotot tetap menggelar itu, ini catatan buruk bagi Rini setelah peristiwa blakout PLN beberapa waktu lalu," ujar Naldy.

BUMN Watch khawatir, jika Rini Soemarno tetap memaksakan kehendak untuk menggelar RUPSLB terhadap 5 BUMN akan berimbas pada citra pemerintahan presiden Jokowi. Bahkan, Naldy Haroen menduga ada motif lain dibalik rencana Rini Soemarno ini. "Kalau pergantian direksi bank BUMN tetap dilakukan, patut diduga latar belakangnya bukan soal masalah ekonomi atau kinerja BUMN iti. Tapi lebih karena pertimbangan politik, dan hal ini tidak bagus bagi stabilitas perekonomian nasional," pungkasnya.

Sebelumnya, atas permintaan Rini Soemarno, lima BUMN akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus - 2 September 2019. Kelima BUMN itu adalah 4 BUMN perbankan (Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN), dan 1 BUMN Migas (PGN). Salah satu agenda RUPSLB adalah mengganti pengurus perusahaan, yakni jajaran direksi dan komisaris. Rencana ini sudah diagendakan dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI). (*)