NERACA

Jakarta  -Defisitnya anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang menyentuh angka Rp 28 triliun pada tahun ini, tidak hanya menjadi beban bagi pemerintah untuk menutupinya tetapi juga terhadap beberapa mitra perusahaan farmasi, seperti PT Kalbe Farma Tbk (KLBF).
Corporate Secretary Kalbe Farma, Bernadus Karmin Winata mengatakan, hingga saat ini masih ada tunggakan dari program BPJS Kesehatan kepada perusahaan mencapai Rp 200 miliar-Rp 300 miliar yang belum dilunasi. “Utang ini merupakan akumulasi sejak program jaminan kesehatan pemerintah ini dimulai,”ujarnya di Jakarta, kemarin.

Disampaikannya, tunggakan ini banyak berasal dari rumah sakit-rumah sakit milik pemerintah. Termasuk juga rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan program jaminan sosial milik pemerintah tersebut."Itu yang proses bayarnya BPJS dari BPJS, Kementerian Kesehatan jatuhnya ke rumah sakit dan rumah sakit bayar ke kami. Itu tergantung rumah sakitnya bagaimana mereka manage cash baik dan penuhi kewajiban," tuturnya.

Diakuinya, dengan adanya keterlambatan pembayaran BPJS ini mengganggu arus kas perusahaan. Dengan kondisi tersebut, untuk memenuhi modal kerja, perusahaan harus mencari alternatif pendanaan dengan pinjaman perbankan.”Saya tidak bisa estimasi kapan bisa selesai, karena juga kalau BPJS total dananya masih defisit. Kita tidak punya intensi seperti itu keluar dari program karena ini kan program nasional. Tapi juga tidak bisa terus didiamkan seperti ini," tegasnya.

Meski demikian, menurut dia tunggakan ini cenderung meningkat sebab banyak rumah sakit yang justru menunda untuk membayar. Padahal pembayarannya sudah diterima dari pemerintah. Menurut dia, langkah pemerintah meningkatkan anggaran untuk BPJS dinilai masih belum menjadi jalan keluar agar tunggakan tersebut menjadi lancar.”Tapi dari rumah sakit juga suka tunda bayar. Dengan naiknya anggaran diharapkan bisa bayar lebih baik. Penduduk juga meningkat dan hubungan tidak linier juga dengan peningkatan jumlah anggaran,"tuturnya.

Untung saja, dampak tunggakan BPJS Kesehatan belum menggerus kinerja perseroan. Pasalnya, di semester pertama 2019, KLBF memperoleh penjualan bersih senilai Rp11,18 triliun atau naik 7,69% secara year-on-year (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp10,38 triliun. Sementara itu, beban pokok penjualan naik 11,42% dari Rp5,38 triliun menjadi Rp6 triliun. Sehingga, perseroan menghasilkan laba kotor senilai Rp5,18 triliun atau tumbuh 3,66% secara tahunan. Adapun laba operasional tumbuh 3,53% menjadi Rp1,69 triliun dari sebelumnya Rp1,63 triliun. Marjin laba operasional stabil di level 15,1% pada semester I/2019, dari posisi 15,7% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dengan demikian, perseroan mengantongi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp1,26 triliun pada semester I/2019, naik 3,48% dari periode yang sama tahun sebelumnya, yang sebesar Rp1,22 triliun. Di sisi lain, aset perseroan tercatat senilai Rp18,81 triliun per 30 Juni 2019, meningkat 3,67%. Jumlah aset perseroan per 30 Juni 2019 senilai 18,81 triliun, naik 3,67% dari posisi akhir Desember 2018 yang sekitar Rp18,15 triliun. Adapun liabilitas dan ekuitas masing-masing senilai Rp3,52 triliun dan ekuitas Rp15,3 triliun. 

Tahun ini, perseroan optimis mampu membukukan pertumbuhan penjualan sekitar 6% hingga 8%. Presiden Direktur Kalbe Farma, Vidjongtius pernah bilang, penjualan bersih perseroan diproyeksikan tumbuh sekitar 6%-8%. Lebih lanjut, dia mengatakan rupiah di level saat ini akan membantu menstabilkan margin perusahaan pada semester II/2019.