NERACA

Jakarta – Presiden Joko Widodo berencana mengubah susunan kabinet kerja untuk periode 2019-2024. Nantinya, Jokowi akan membentuk Kementerian untuk mengurusi investasi yang akan fokus di sektor digital. "Ada juga Kementerian Investasi akan konsentrasi di digital dan kreatif," kata Jokowi dikutip dari CNN, Rabu (14/8).

Akan tetapi, rencana tersebut tidak memberikan kontribusi banyak terhadap perbaikan investasi di Indonesia. Menurut Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto, pembentukan kementerian investasi tidak akan memberi kontribusi banyak terhadap perbaikan investasi di Indonesia.

Eko Listianto mengatakan, sebenarnya yang dibutuhkan Indonesia untuk menggenjot investasi bukan pembentukan kementerian baru. Melainkan perbaikan sistem yang selama ini dianggap sebagai penghambat masuknya investasi. "Memang sepertinya pemerintah arahnya ke situ (perbaikan investasi), tapi ini detail kita belum lihat turunan-turunan regulasi yang diwacanakan, yang paling seru kan (malah pembentukan) Kementerian Investasi," kata dia, Senin (19/8).

Selain itu, Eko menyebutkan pembentukan kementerian investasi tersebut belum diketahui sejauh apa keefektifannya dalam mengerek nilai investasi RI. "Kelembagaan yang kita belum tahun kira-kira efektif engga," ujarnya.

Padahal menurutnya, ada hal lain yang jauh lebih penting harus dilakukan. Yaitu perbaikan - perbaikan beberapa sektor yang selama ini selalu menjadi masalah dalam proses investasi. Salah satunya adalah birokrasi yang berbelit-belit terutama di tingkat pemerintah daerah. "Kalau saya secara umum menyebut problem investasi bukan pada aspek apakah harus ada kementerian investasi atau gak, tapi faktanya berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, aspek lahan, aspek berbelit-belitnya perizinan di daerah dan lain-lain," ujarnya.

Jika hal-hal tersebut tidak dibereskan, keberadaan kementerian investasi yang fokus pada bidang investasi pun dinilai tidak akan mendatangkan perbaikan yang signifikan. "Secara umum mungkin gak banyak mengubah kemampuan kita untuk mengundang investor," tutupnya.

Menurut Jokowi, untuk jumlah kursi kabinet diperkirakan tetap sama yakni 34 Kementerian. Namun dia menyebut akan ada kementerian yang dilebur, misalnya menteri luar negeri juga menangani diplomasi ekonomi. Jokowi menyebutkan formasi kabinet ini bisa diumumkan sebelum Oktober. "Kabinet bisa diumumkan kapan saja, tidak perlu menunggu Oktober," imbuh dia. Nama Kabinet juga disebut Jokowi sudah final dan siap diumumkan. Jokowi memastikan jumlah 34 Kementerian tak akan ada penambahan atau pengurangan.