KPPU Usulkan Pemkot Makassar Buat Penyimpanan Stok Pangan

KPPU Usulkan Pemkot Makassar Buat Penyimpanan Stok Pangan  

NERACA

Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar agar bisa menghadirkan penyimpanan (cold storage) untuk kebutuhan pangan di perkotaan.

"Untuk kebutuhan pangan di Makassar itu selalu fluktuatif dan ini sudah kami cari tahu apa yang membuat fluktuasi ini," ujar Kepala Kantor Wilayah VI KPPU Makassar Hilman Pujana di Makassar, dikutip dari Antara, kemarin.

Ia mengatakan fluktuasi harga kebutuhan pangan di Makassar untuk beberapa komoditas selalu menjadi pantauannya, apalagi KPPU masuk dalam anggota tim pengendali inflasi daerah (TPID). Dia menyatakan harga di pasaran yang kadang melonjak itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor alam maupun faktor lainnya yang sengaja mengambil untung.

Untuk faktor alam, kata dia, disebabkan oleh cuaca sehingga para petani sering beralih tanam jika alamnya berganti. Faktor alam ini juga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan permintaan. Sedangkan faktor lainnya, lanjut Hilman, adanya oknum-oknum tertentu yang sengaja melakukan penimbunan sehingga kebutuhan meningkat dan pasokan kurang.

"Untuk faktor lain-lain ini menjadi perhatian bersama kami di TPID dan Satgas Pangan. Kalau ternyata ada pihak yang sengaja menimbun, itu masuk ranah pidana. Tetapi kalau faktor alam itu kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mentaktisinya," kata dia.

Hilman menjelaskan cold storage atau tempat penyimpanan stok pangan dibutuhkan untuk menjaga pasokan di masyarakat, meskipun alam sudah berganti. Dia mencontohkan komoditas bawang jika memasuk masa penghujan, maka petani akan beralih menanam lainnya.”Begitu juga dengan komoditas lainnya. Nah, kalau ada storage kan bisa menjaga stok, walaupun alam sudah berubah," terang dia.

Mengenai penyimpanan kebutuhan pangan itu, pihaknya sudah mengusulkan kepada pemerintah daerah maupun menyampaikannya di rapat resmi yang digelar oleh Bank Indonesia bersama para TPID.

Sekedar informasi, KPPU adalah lembaga yang berada langsung di bawah Presiden, yang fungsi dan tugasnya untuk mengawasi dan menegakkan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terkait pengawasan usaha tersebut, tugas utama KPPU meliputi advokasi kebijakan, penegakkan hukum, pengendalian marger dan pengawasan Kementerian.

KPPU juga berwenang menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha terkait adanya dugaan terjadinya praktik monopoli persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, KPPU bisa mencegah banyaknya perjanjian dan kegiatan yang dilarang UU dan penyalagunaan posisi dominan, seperti persengkongkolan tender yang tidak sehat. Penguatan kewenangan KPPU tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU bertanggungjawab kepada Presiden. Komisioner KPPU berjumlah 7 orang, diangkat Presiden berdasarkan persetujuan DPR. Pembentukan KPPU bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Pakar Hukum: KPK Saat Ini Alami "New Normal"

NERACA Jakarta - Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengatakan KPK saat ini dalam fase normal…

Kejagung Berharap 12 MI Terkait Jiwasraya Kembalikan Uang Negara

NERACA Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Hari Setiyono berharap pengembalian uang kerugian negara dari PT. Sinarmas…

Komisi III Minta KPK Optimalkan Fungsi Penindakan

NERACA Jakarta - Komisi III DPR RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengoptimalkan fungsi-fungsi penindakan terkait dengan penanganan perkara korupsi…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Pakar Hukum: KPK Saat Ini Alami "New Normal"

NERACA Jakarta - Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengatakan KPK saat ini dalam fase normal…

Kejagung Berharap 12 MI Terkait Jiwasraya Kembalikan Uang Negara

NERACA Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Hari Setiyono berharap pengembalian uang kerugian negara dari PT. Sinarmas…

Komisi III Minta KPK Optimalkan Fungsi Penindakan

NERACA Jakarta - Komisi III DPR RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengoptimalkan fungsi-fungsi penindakan terkait dengan penanganan perkara korupsi…