Faktor Ekonomi Masih Jadi Penarik Utama Korban TPPO

Faktor Ekonomi Masih Jadi Penarik Utama Korban TPPO

NERACA

Jakarta - Faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama banyak orang terjebak menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), menurut data yang yang dimiliki oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Problem terbesarnya, problem mendasarnya adalah soal faktor ekonomi, yaitu kemiskinan. Karena faktor itu mereka ingin pekerjaan apa saja, yang penting digaji. Mereka dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, tapi malah dipekerjakan sebagai pekerja hiburan," ujar Wakil Ketua Komisioner LPSK Edwin Partogi Pasaribu dalam konferensi pers di kantor LPSK, Cijantung, Jakarta Timur pada Senin (5/8).

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, LPSK setidaknya sudah menangani 318 korban TPPO, dengan 215 di antaranya adalah perempuan dan 53 berusia anak. Berdasarkan domisili korban, terdapat 5 provinsi teratas sebagai kantong TPPO dengan Jawa Barat adalah sumber korban terbesar dengan 118 korban, kedua adalah NTB dengan 42 korban, Jawa Tengah 32 korban, NTT 27 korban dan Banten 16 korban.

Data tersebut, menurut LPSK, tidak memberikan gambaran peta TPPO secara keseluruhan karena hanya berdasarkan permohonan yang masuk ke LPSK."Kenapa kita sebut sebagai perbudakan, karena para korban tidak punya hak lagi atas pribadinya. Dia sudah dianggap sebagai properti oleh pemiliknya, tuannya. Dia bisa dipekerjakan kapan saja, di mana saja," tegas Edwin. 

LPSK dalam konferensi pers tersebut juga, Edwin menginginkan aparat penegak hukum meningkatkan profesionalitas dalam melakukan penindakan tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)."Kenapa kami merekomendasikan supaya aparat penegak hukum kita meningkatkan profesionalitas dalam penindakan. Karena kita melihat proses hukumnya dalam beberapa kasus itu tidak berjalan," ujar Edwin.

Edwin mengambil kasus perdagangan organ pada 2016 yang melibatkan rumah sakit besar, namun tidak ada kejelasan hingga sekarang, katanya pula."Ada upaya juga dari pejabat untuk menghentikan proses hukum itu. Jadi kita melihat, kita perlu sungguh-sungguh menanganinya," ujar dia lagi.

Namun, LPSK juga mengapresiasi tindakan yang diambil penegak hukum sampai saat ini karena berdasarkan data yang dimiliki lembaga itu, sekitar 60,56 persen penanganan korban TPPO oleh LPSK disampaikan atau dimohonkan oleh kepolisian. 

Selain rekomendasi peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, LPSK memberi beberapa masukan lain, yaitu pemerintah harus memberikan perhatian khusus dengan mengentaskan kemiskinan di daerah asal korban TPPO yang kebanyakan menjadi korban karena motif ekonomi.

Selain itu, menurut LPSK, perlu dilakukan kampanye efektif agar masyarakat dapat mengenali indikasi kegiatan perdagangan orang dan mencegah terjadi hal tersebut. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Lima Provinsi Punya Areal Rawan Karhutla Terluas 2020

NERACA Jakarta - Berdasarkan kajian Yayasan Madani Berkelanjutan menyebut lima provinsi yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Kalimantan Timur dan…

Enam Tantangan Tangani Karhutla 2020

NERACA Jakarta - Badan Nasional Penggulangan Bencana (BNPB) menyebut enam tantangan yang harus dihadapi untuk menangani kebakaran hutan dan lahan…

Waspadai Ancaman Keamanan di Tengah Pandemi COVID-19

NERACA Jakarta - Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta mengingatkan aparat keamanan untuk tidak lengah menghadapi potensi ancaman terorisme, kriminalitas…

BERITA LAINNYA DI

Lima Provinsi Punya Areal Rawan Karhutla Terluas 2020

NERACA Jakarta - Berdasarkan kajian Yayasan Madani Berkelanjutan menyebut lima provinsi yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Kalimantan Timur dan…

Enam Tantangan Tangani Karhutla 2020

NERACA Jakarta - Badan Nasional Penggulangan Bencana (BNPB) menyebut enam tantangan yang harus dihadapi untuk menangani kebakaran hutan dan lahan…

Waspadai Ancaman Keamanan di Tengah Pandemi COVID-19

NERACA Jakarta - Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta mengingatkan aparat keamanan untuk tidak lengah menghadapi potensi ancaman terorisme, kriminalitas…