NERACA

Jakarta – Mendapat dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait soal insentif penghapusan pajak exchange traded fund (ETF) dalam rangka meningkatkan likuiditas dan transaksi di pasar, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki keyakinan bahwa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bakal menyetujui rencana tersebut. "Kita berkeyakinan seharusnya tidak dikenakan unsur pajak final di pasar sekunder bagi instrumen yang bersifat kontrak investasi kolektif, seperti DIRE, DINFRA dan ETF," kata  Direktur Pengembangan BEI, Hasan Fawzi di Jakarta, kemarin.

Dirinya menjelaskan, seharusnya instrumen ini dibebaskan dari unsur pajak final sehingga transaksinya bisa lebih likuid. Saat ini, Kemenkeu memberlakukan tarif final untuk transaksi bursa 0,01%. Pada saat yang bersamaan, BEI juga sudah mengusulkan kepada OJK untuk menghapus biaya transaksi (levy) kepada diler partisipaan. Permohonan ini akan diujicoba dalam dua tahun pertama.

Maka untuk menidaklanjuti permohonan penghapusan pajak produk ETF, lanjutnya, BEI akan menggelar audenci dengan Direktorat Jenderal Pajak awal minggu depan. ETF adalah kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya dicatat dan diperdagangkan di bursa efek seperti halnya saham. Selain itu, kata Hasan, dalam rangka meningkatkan transaksi ETF juga tengah dikembangkan elektronik trading platform atau wahana perdagangan elektronik tahap dua. Nantinya, dari pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai transaksi harian bursa sebesar Rp500 miliar.

Disampaikan Hasan, pengembangan ETP tahap dua itu diharapkan dapat mengalihkan perdagangan sekunder semua efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) wahana perdagangan elektronik bursa dan ditargetkan rampung April 2020. Dirinya menjelaskan, dalam pengembangan ETP tahap dua tersebut akan memasukan fitur-fitur yang mewakili karakteristik perdagangan OTC.”Misalnya kami lengkapi dengan advertising, quotation dan time limit. Sehingga ETP ini sudah seperti di OTC,” kata dia.

Sementara itu, BEI juga akan mendekati Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan untuk memperkenankan perdagangan semua jenis SUN (Surat Utang Negara) di ETP.“Sekarang kan hanya tiga seri ORI (Obligasi Ritel Indonesia), tapi kami harapkan semua jenis EBUS baik korporasi juga bisa ditransaksikan di ETP,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen pernah bilang, pengembangan produk ETF dan memacu transaksinya menjadi perhatian OJK selaku regulator, termasuk didalamnya usulan kebijakan memberikan insentif kepada diler partisipan maupun investor ETF. Menurutnya, dengan adanya insentif yang diberikan kepada market maker, transaksi ETF diharapkan bisa lebih efisien dan dapat memberikan imbal hasil yang menarik dari indeks acuannya setelah beberapa potongan biayanya dikurangi.

Hoesen mengapresiasi pertumbuhan produk ETF di Indonesia, sejauh ini. Seiring dengan pertumbuhan dana kelolaan produk reksa dana secara keseluruhan, Asset Under Management (AUM) produk ETF juga telah mengalami pertumbuhan sebesar 4 kali lipat sejak 2015 menjadi sekitar Rp14 triliun pada tahun ini, dari sebelumnya Rp3,5 triliun. Dimana jumlah ETF pun telah bertambah sebanyak 23 produk menjadi sekarang total 30 produk sejak 2015.