Ketua DPR - Amandemen UUD 1945 Jangan Terburu-buru

Bambang Soesatyo

Ketua DPR

Amandemen UUD 1945 Jangan Terburu-buru

Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta agar usulan amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 terkait kembali memberikan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak terburu-buru.

"Saya berpandangan GBHN perlu dikaji lebih dalam lagi karena dinamika ekonomi politik global sekarang ini sangat luar biasa, berbeda dengan zaman 20 atau 50 tahun yang lalu. Jadi apakah GBNH ini perlu atau tidak ini harus kita kaji melibatkan seluruh rakyat kita, akademisi juga ikut," kata kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa (13/8).

Bamsoet pada hari ini bertemu Presiden Joko Widodo di istana kepresidenan karena ingin meminta Presiden Joko Widodo untuk menjadi saksi pernikahan putra ketiganya pada 19 Agustus 2019 di Jakarta.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah sebelumnya mengatakan haluan negara yang diusulkan bukan hanya haluan pembangunan nasional oleh pihak eksekutif semata, melainkan juga menghadirkan haluan lembaga-lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD.

"Karena begitu kita putuskan (memunculkan lagi GBHN) maka itu akan mengikat puluhan tahun ke depan karena itu garis besar haluan negara kita, sementara dinamika ekonomi politik global itu sangat cepat, apakah ini masih tepat kita menggunakan platform GBHN? Karena dunia setiap hari berubah," tambah Bamsoet.

Ia pun meminta agar lebih dulu dilakukan kajian yang melibatkan seluruh rakyat dan stakholder sebelum melaksanakan amandemen UUD 1945.

"Kalau rakyat membutuhkan kami di parlemen memperjuangkan, tapi kalau rakyat mengatakan tidak membutuhkan karena tidak menjawab tantangan zaman ya kita akan mengikuti kehendak rakyat jadi sebaiknya ada pendalaman dan kajian soal GBHN. Meskipun suara-suara makin nyaring sekarang bahwa dunia ini berubah," jelas Bamsoet.

Istilah GBHN dikenal setelah Presiden Soekarno menyampaikan pidato politik pertama kali menjelang kejatuhan pemerintahannya. Ant

 

 

 

 

BERITA TERKAIT

Kapolri - Saya Minta Maaf ke Warga Bila Kinerja Polri Belum Maksimal

Jenderal Pol Idham Azis   Kapolri   Saya Minta Maaf ke Warga Bila Kinerja Polri Belum Maksimal   Jakarta -…

Menteri LHK - TMC Berlanjut Hingga September untuk Cegah Karhutla

Siti Nurbaya   Menteri LHK   TMC Berlanjut Hingga September untuk Cegah Karhutla   Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan…

Ketua MPR RI - Pemuda Ambil Peran Jadi Generator Pembangunan

Bambang Soesatyo   Ketua MPR RI   Pemuda Ambil Peran Jadi Generator Pembangunan   Jakarta - Ketua MPR RI Bambang…

BERITA LAINNYA DI

Kapolri - Saya Minta Maaf ke Warga Bila Kinerja Polri Belum Maksimal

Jenderal Pol Idham Azis   Kapolri   Saya Minta Maaf ke Warga Bila Kinerja Polri Belum Maksimal   Jakarta -…

Menteri LHK - TMC Berlanjut Hingga September untuk Cegah Karhutla

Siti Nurbaya   Menteri LHK   TMC Berlanjut Hingga September untuk Cegah Karhutla   Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan…

Ketua MPR RI - Pemuda Ambil Peran Jadi Generator Pembangunan

Bambang Soesatyo   Ketua MPR RI   Pemuda Ambil Peran Jadi Generator Pembangunan   Jakarta - Ketua MPR RI Bambang…