Dunia Usaha - Kadin Berharap Pemerintah Baru Mampu Tekan Biaya Logistik

NERACA

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap tim menteri ekonomi yang baru bisa menekan biaya logistik ke angka 20 persen terhadap PDB agar Indonesia memiliki daya saing tinggi dibandingkan negara-negara lain. Upaya untuk menekan biaya logistik dinilai kembali lagi pada masalah niat baik dari pemerintah.

"Kalau biaya logistik itu bisa turun ke angka 20 persen atau 18 persen, bisa dibayangkan bagaimana dana yang bisa kita hemat itu bisa kita gunakan untuk program pembangunan dan lain-lain. Tentu kalau biaya logistiknya murah, kita bisa memiliki nilai daya saing dibandingkan negara-negara lain," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik dan Supply & Chain Rico Rustombi di Jakarta, disalin dari Antara.

Rico menjelaskan bahwa upaya untuk menekan biaya logistik itu kembali lagi pada masalah niat baik dari pemerintah, apakah melihat logistik tersebut membantu posisi Indonesia dalam ekspor-impor perdagangan.

Jika biaya logistik Indonesia tidak lebih efisien dibandingkan negara-negara lain, maka sulit untuk mengharapkan biaya distribusi barang-barang bisa lebih murah. Upaya yang paling tepat adalah pemerintah secara sadar, berkomitmen penuh untuk betul-betul memiliki program dalam lima tahun mendatang agar biaya logistik di Indonesia terhadap PDB bisa turun dari 24 persen menjadi 20 persen.

Kadin melihat bahwa dari tahun ke tahun dalam PDB Indonesia, biaya logistik tidak berkurang dari 20 persen dan masih bertahan di sekitar angka 23 sampai dengan 24 persen. Sebetulnya ini merupakan pekerjaan rumah yang besar dan sudah dari dibicarakan, tapi perkembangannya lambat dalam proses pembenahan penurunan biaya logistik.

"Kita selalu membicarakan dwelling time, namun ini bukanlah sesuatu yang bisa menurunkan biaya logistik. Sebetulnya logistik tujuan utamanya adalah end-to-end, bukan hanya di sisi pelabuhan saja, bukan hanya bicara bagaimana barang itu sebelum atau setelah dibayar clearance tapi lebih kepada bagaimana konektivitas. Begitu barang mau keluar atau masuk, kemudian sampai ke tujuan kepada customer itu menjadi penting bagaimana aturan main yang dibuat peran swasta dan pemerintah," kata Rico.

Selain itu distribusi barang ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional melainkan juga di tingkat daerah, dan aturan pemerintah daerah dengan perusahaan seharusnya bisa terkoordinasi dengan baik.

Selama ini Kadin melihat pemerintah pusat sudah berupaya membenahi peraturan, namun pemerintah daerahnya tidak melakukan apapun. Dengan demikian terjadi simpang siur sehingga yang dirugikan adalah masyarakat sendiri karena pengusaha akan membebankan biaya tambahan kepada customer. "Jadi yang penting adalah good will, bagaimana pemerintah melihat penurunan biaya logistik bisa membantu Indonesia untuk meningkatkan daya saing," jelasnya.

Sebelumnya, Pusat Logistik Berikat (PLB) berkontribusi menurunkan biaya logistik di Indonesia serta menurunkan efisiensi biaya atas "dwelling time". PT Cipta Krida Bahari (CKB) sebagai anak perusahaan PT ABM Investama Tbk (ABM) sebagai pemilik salah satu lisensi Pusat Logistik Berikat pertama di Indonesia secara konsisten mengembangkan bisnis logistik, semula dari satu kawasan berikat saat ini sudah menjadi tujuh lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Dari sebanyak 7 (tujuh) lokasi PLB yang kita kelola terjadi proses arus barang yang lebih cepat dan efisien. Importir juga diuntungkan karena barang-barangnya tidak langsung terkena beban pajak sebelum keluar dari PLB," ujar Direktur Utama CKB Logistics Iman Sjafei.

Iman menjelaskan salah satu PLB yang dikelola oleh CKB Logistics yang berlokasi di Cakung, Jakarta Timur ini menampung banyak unit alat berat dan suku cadang dari berbagai industri yang selama ini banyak dititipkan di Singapura.

Di kawasan ini CKB Logistics mengoperasikan lahan seluas 124.000 m2 dan melayani lebih dari 50 perusahaan sebagai mitra kerjanya. Tahun 2019 ini, CKB Logistics melakukan ekspansi dengan menambah kapasitas gudang di Surabaya seluas 18.000 m2 sehingga total kapasitasnya menjadi 42.500 m2 yang berlokasi di Central Business Park Osowilangon mencakup fasilitas PLB dan akan mulai beroperasi di awal Oktober 2019.

"Kami optimistis dengan iklim usaha yang semakin positif bisnis logistik akan terus membaik. Dengan tingkat efisiensi yang lebih baik, daya saing industri nasional juga akan meningkat," katanya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sejak diluncurkan pada 2016 sudah ada 95 PLB di 144 lokasi di seluruh Indonesia.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Dorong Hilrisasi Minyak Atsiri

NERACA Bogor – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pengembangan sektor industri hilir minyak atsiri (IHMA) agar…

Pertamina Pastikan Stok BBM Aman - Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

NERACA Jakarta - Seiring dengan keberhasilan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, aktivitas masyarakat terus meningkat dan kembali normal. Hal…

Pelaku IKM Didorong Menuju Digitalisasi

NERACA Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu sektor pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk memanfaatkan teknologi digital dalam…

BERITA LAINNYA DI Industri

Pemerintah Dorong Hilrisasi Minyak Atsiri

NERACA Bogor – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pengembangan sektor industri hilir minyak atsiri (IHMA) agar…

Pertamina Pastikan Stok BBM Aman - Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

NERACA Jakarta - Seiring dengan keberhasilan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, aktivitas masyarakat terus meningkat dan kembali normal. Hal…

Pelaku IKM Didorong Menuju Digitalisasi

NERACA Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu sektor pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk memanfaatkan teknologi digital dalam…