NERACA

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai industri manufaktur perlu menjadi prioritas investasi dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap sektor komoditas.

"Industri manufaktur memang harus menjadi prioritas kita karena dengan begitu kembali lagi kita akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian meningkatkan ekspor, dan ketergantungan terhadap sektor komoditas bisa berkurang," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Rabu (17/7).

Rosan menjelaskan bahwa perubahan harga komoditas dunia berada di luar jangkauan, kalau harga komoditas sedang turun maka dampaknya membuat ekspor juga turun. Jadi memang sudah waktunya untuk beralih ke industri manufaktur sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih stabil.

Kendati persaingan dalam sektor industri manufaktur cukup kompetitif, memang sudah seharusnya untuk berkompetisi dan keluar dari zona nyaman. Jika ini tidak dilakukan maka Indonesia akan makin ditinggalkan.

"Membuat terobosan harus dilakukan dan berani mengambil keputusan, implementasi harus berjalan sehingga ke depannya bukan hanya menjadi suatu rencana namun benar-benar bisa menghasilkan terobosan yang ada manfaatnya bagi kita semua," ujarnya, disalin dari kantor berita Antara.

Sebelumnya Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan investasi dan ekspansi di sektor industri. Dengan demikian, kapasitas produksi meningkat selain untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik juga bisa mengisi pasar ekspor.

Selama ini industri manufaktur masih konsisten menjadi kontributor terbesar pada nilai ekspor Indonesia, di mana ekspor industri manufaktur secara volume mengalami peningkatan 9,8 persen dari Januari-Mei 2019 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Beberapa sektor manufaktur yang berperan besar terhadap capaian ekspor pada lima bulan pertama tahun ini, di antaranya industri makanan yang menembus 10,56 miliar dolar AS, disusul industri logam dasar 6,52 miliar dolar AS, serta industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia sebesar 5,38 miliar dolar AS.

Dalam kesempatan lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan bahwa pemerintahan mendatang perlu mengatasi defisit transaksi berjalan yang saat ini masih terjadi. "Dalam lima tahun ke depan perlu ada perubahan transformasi secara struktural untuk mengatasi defisit transaksi berjalan," jelasnya.

Cara mengatasinya, menurut dia, adalah dengan memperbaiki dan menata industri manufaktur. Salah satu masalah defisit perdagangan yang saat ini masih terjadi adalah karena lemahnya ekspor, sementara ketergantungan impor terhadap luar negeri masih sangat tinggi. "Sehingga ketika ingin mendorong program seperti infrastruktur harus diikuti dengan kenaikan impor secara besar-besaran," imbuhnya.

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) melalui Adhi S Lukman menyampaikan pemerintahan terpilih perlu mengevaluasi kebijakan yang menghambat dan berbiaya tinggi. "Hal ini agar pemerintah fokus dalam penguatan industri dan peningkatan daya saing untuk penetrasi pasar global," ujar Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto konsisten menjadikan industri manufaktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga pemerintah bakal lebih fokus untuk memacu kinerja sektor yang memiliki efek berantai tersebut.

“Bapak Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa ke depan akan semakin mendorong peningkatan investasi di sektor industri, terutama yang berorientasi ekspor dan menjadi substitusi impor. Selain itu juga fokus terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM),” kata Menperin.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) melansir, PDB sektor industri 2018 mencapai Rp2.947,3 triliun atau berkontribusi 19,82 persen terhadap PDB nasional yang sebesar Rp14.837 triliun. Manufaktur juga memberikan kontribusi ekonomi yang besar dalam transformasi struktur ekonomi bangsa dari sektor pertanian ke arah industri. munib