Putra Maluku dan Papua Diharapkan Masuk Kabinet

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) dan KH. Ma’ruf Amin diharapkan dapat mempertimbangkan pengangkatan salah satu putra terbaik asal provinsi Maluku untuk masuk dalam jajaran Menteri Kabinet Kerja jilid II. "Saya yakin Presiden Jokowi akan memenuhi aspirasi dan harapan rakyat Maluku dengan memilih salah satu putra terbaik sebagai Menteri Kabinet Kerja jilid II," kata Ketua Umum Persatuan Indonesia Timur Pro-Jokowi, Boetje Simaella yang dikonfirmasi dari Ambon.

Boetje merasa optimis pasangan Jokowi - KH Ma’ruf menjawab kerinduan dan penantian panjang masyarakat Maluku selama 41 tahun, dengan mempertimbangkan penempatan salah seorang tokoh asal provinsi tersebut pada jajaran kabinet Kerja.

Dia menegaskan pihaknya telah mengusulkan tiga tokoh terbaik asal Maluku yang dinilai memiliki kriteria dan kemampuan untuk dipertimbangkan sebagai menteri kabinet yakni Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, Reza Valdo Maspaitella dan William Sabandar.

Ketiga tokoh Maluku tersebut memiliki latar belakang berbeda, di mana Murad sebagai mantan perwira tinggi Polri dan saat ini menjabat Gubernur Maluku. Lulusan Akpol 1985 tersebut pensiun dini dengan jabatan tertinggi sebagai Kakor Brimob Mabes Polri.

Reza Valdo Maspaitella sebelum menjadi pengusaha, pernah bekerja sebagai profesional di industri perbankan dan keuangan, baik di dalam maupun luar negeri.

Reza juga kini dipercayakan sebagai Ketua Komite Tetap (Komtap) bidang Pengembangan Investasi Dalam Negeri, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2015-2020.

Reza yang memiliki pengalaman bekerja di dalam dan luar negeri, dinilai memiliki loyalitas, integritas dan kapabilitas untuk membantu Presiden Jokowi membangun Indonesia menjadi negara maju, unggul dan berdaya saing tinggi.

Sedangkan William Sabandar yang mengawali kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Pekerjaan Umum, saat ini memangku jabatan sebagai direktur utama PT. Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta.

Ia pernah dipercaya sebagai ketua tim Rekonstruksi Nias, utusan khusus Sekretariat Jenderal Asean, Ketua tim Recovery Pasca Gempa Myanmar, Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Ketua Satgas Nasional untuk percepatan pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi.

Usulan tersebut, tandas Boetje tidak semata-mata karena penilaian dan pemikiran subjektif, tetapi sekaligus untuk memenuhi amanat lembaga adat Latupati beserta para pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Maluku," katanya.

"Kami siap bertemu Presiden Jokowi untuk menyampaikan secara langsung aspirasi rakyat Maluku. Langkah ini menjadi tekad kami. Sebab sejak era pemerintahan Orde Baru hingga saat ini, belum ada seorang pun tokoh asal Maluku yang dipercayakan menempati kursi di kabinet," katanya.

Dia menambahkan, rakyat Maluku sangat mendukung komitmen Presiden Jokowi untuk membentuk kabinet yang diisi putra-putri terbaik Indonesia profesional serta menguasai bidang-bidang strategis. "Kami optimis Presiden Jokowi akan memenuhi aspirasi rakyat Maluku yang mengharapkan hadirnya putra Maluku sebagai pendampingnya di jajaran Kabinet Kerja," katanya.

Ditambahkannya, Presiden Jokowi pada periode pertama pemerintahannya tahun 2014-2019, sangat memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan di Provinsi Maluku.

Hal ini dibuktikan dengan kunjungannya ke Ambon ibu kota provinsi Maluku sebanyak lima kali sejak tahun 2014 baik untuk membuka kegiatan berskala nasional dan internasional maupun meresmikan proyek-proyek yang termasuk dalam prioritas nasional serta menyaksikan secara langsung kemajuan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Sementara tokoh masyarakat asal Kota Jayapura George Awi mengatakan, dirinya mempersilahkan Presiden Jokowi untuk menempatkan orang Papua dalam kabinetnya. “Saya tidak akan mengusulkan siapa-siapa untuk masuk dalam kabinet karena dari pengalaman sebelumnya keberadaan mereka tidak membawa dampak signifikan bagi Papua,” kata Awi kepada Antara, di Jayapura.

Diakui, keberadaan menteri asal Papua dalam kabinet saat ini tidak dirasakan begitu pula perannya sehingga sepenuhnya diserahkan kepada Presiden Jokowi.

Namun yang lebih kami harapkan adalah keberadaan otonomi khusus (otsus) kepada Papua sejak tahun 2001 lalu diperpanjang mengingat otsus berakhir 2021 mendatang.

Otsus harus diperpanjang karena itu lebih bermanfaat dan dirasakan langsung rakyat Papua dibanding jabatan menteri, kata Awi seraya menambahkan, karena itulah dirinya berharap dalam kepemimpinan kedua Presiden Jokowi memperpanjang pelaksanaan otsus.

“Kami lebih mengharapkan diperpanjangnya otsus dibanding jabatan menteri yang hanya dirasakan kelompok tertentu terutama meningkatkan prestise yang bersangkutan dibanding masyarakat Papua secara keseluruhan,” kata George Awi yang juga menjabat Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay. Otonomi khusus diberikan kepada Papua diberikan melalui UU no 21 tahun 2001 dan akan berakhir 2021 mendatang.

 

Usulkan TGB

 

Sedangkan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Hj Sitti Rohmi Djalilah mendukung Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi masuk dalam jajaran kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. "Saya dan gubernur sangat mendukung TGB itu jadi menteri Pemerintahan Jokowi," ujarnya di Mataram.

Ia menilai, sosok TGB sudah memiliki modal yang kuat untuk masuk dalam jajaran menteri dalam Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Salah satu modal itu menurut Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB, yakni TGB merupakan mantan gubernur dua periode. Sehingga, memiliki pengalaman. "Publik sudah tahu bagaimana kiprah beliau (TGB, red) selama memimpin seperti apa. Itu semua dibuktikan melalui data, bukan dengan omongan," tegas Ummi Rohmi.

"Belum lagi kiprah TGB di tingkat nasional dan semua orang sudah orang tahu," sambungnya.

Menurut Rohmi, meski sangat mendukung TGB masuk menjadi menteri, namun dirinya mengembalikan semua itu kepada presiden terpilih Jokowi. "Yang jelas sebagai gubernur dan wakil gubernur, dan kita semua sebagai warga NTB sangat mendukung TGB masuk kabinet. Tapi sekali lagi keputusan itu kita serahkan kepada Jokowi," katanya. (ant)

BERITA TERKAIT

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…

BERITA LAINNYA DI

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…