Publik harus memiliki tempat untuk mengisi ruang perdebatan kabinet, agar Presiden selaku figur yang memiliki hak prerogratif dalam menentukan anggota kabinet, mendapatkan masukan tentang apa harapan publik.

NERACA

Direktur Diksi Indonesia Sebastian Salang meminta Presiden Jokowi mengedepankan aspirasi rakyat dalam menyusun kabinet pemerintahan periode kedua. "Publik penting untuk didengar suaranya sebagai input penentuan anggota kabinet," kata Sebastian Salang dalam diskusi bertema "Menakar Isyarat Calon Kabinet Jokowi", yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Bersih, di kantor Formappi, Jakarta.

Sebastian mengatakan Jokowi terpilih untuk periode kedua bukan semata karena partai politik, melainkan karena kepercayaan dan suara publik. Sehingga, kata dia, publik harus memiliki tempat untuk mengisi ruang perdebatan kabinet, agar Presiden selaku figur yang memiliki hak prerogratif dalam menentukan anggota kabinet, mendapatkan masukan tentang apa harapan publik.

Dia mengatakan dalam menentukan menteri yang akan mengisi anggota kabinet, Presiden juga harus memastikan orang tersebut memiliki kapasitas dan profesionalisme yang baik. Hingga saat ini Presiden Jokowi belum membahas mengenai susunan kabinet untuk pemerintahan periode kedua.

Sementara pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencari menteri yang mampu mengartikan dan merealisasikan janji politik Jokowi pada susunan kabinet jilid II. “Secara ideal kompisisi kabinet itu harus melihat filosofi dasar membuat kabinet untuk menyegerakan atau merealisasikan janji politk dengan baik,” kata Adi kepada Antara di Jakarta.

Menurut Adi, susunan kabinet dan menteri yang tepat adalah menteri yang memang begitu agresif merealisasikan janji politik ke depan terlebih pada periode kedua kepemimpinan Jokowi. “Periode kedua adalah periode pertarungan Jokowi untuk membuktikan janji politik terutama tiga kartu plus itu yang dinantikan banyak orang,” katanya.

Selain kriteria tersebut, Adi berpendapat sebenarnya sudah tidak ada alasan Jokowi tidak merealisasikan janji politiknya karena sudah disokong oleh banyak partai pendukung dan dukungan penuh dari parlemen. “Didukung oleh banyak partai politik tentu susunan kabinetnya harus berimbang sehingga tidak memunculkan kecemburuan sosial politik, sehingga aspek proporsionalitas pemberian menteri itu yang diharapkan nanti bisa menciptakan harmoni dalam kinerja,” kata Adi.

Selain aspek proporsionalitas pemberian menteri, menurut dia, dukungan parlemen yang hampir 60 persen menjadi faktor kuat Jokowi bisa dengan mudah merealisasikan janji politiknya. “Dukungan parlemen hampir 60 persen yang akan 'all out' mendukung kebijakan Jokowi. Jadi visi misi dan program kerja Jookowi tentang apa saja kemungkinan akan didorong dan didukung secara maksimal,” ujarnya.

Selain itu, Adi Prayitno menilai kabinet Presiden Joko Widodo jilid II akan dipenuhi oleh menteri dari kalangan partai dan menyingkirkan calon dari kalangan profesional. “Saya membaca kabinet Jokowi ke depan akan banyak diisi oleh partai-partai karena kemenangan Jokowi kali ini memang begitu dominan peran partai,” kata Adi.

Ia menilai, kemenangan Jokowi berkat bantuan partai-partai pendukung yang agresif dan rela pasang badan, bukan dari unsur relawan maupun unsur lainnya.

Berbeda dengan kemenangan Jokowi pada 2014 yang komposisi profesional dan relawan non-partai memang banyak. “Saya kira peran partai politik yang dominan seperti itulah akan menjadi pertimbangan bahwa komposisi kabinet ke depan akan didominasi partai politik,” katanya.

Menurut Adi, meskipun penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun, namun peran partai pendukung tidak bisa dibiarkan begitu saja. “Dalam sistem presidensial multipartai seperti sekarang ini Jokowi perlu berkoordinasi dan mendapat saran dari partai pendukung,” kata Adi.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu juga mengingatkan agar Jokowi memperhatikan aspek harmoni dan stabilitas politik sebagai efek dari dukungan oleh banyak partai politik. “Jangan sampai ada partai tertentu yang merasa tidak proporsional jatah kursinya yang dikhawatirkan mampu atau berpotensi menciptakan instabilitas internal,” kata Adi.

Menurut dia, aspek proporsionalitas dalam pemberian jatah kursi menteri itu yang diharapkan bisa menciptakan harmoni dalam kinerja kabinet Jokowi jilid II.

Profesional Muda

Dalam satu kesempatan, Presiden Joko Wododo meminta kalangan partai politik mengajukan profesional muda sebagai kader yang akan menempati posisi menteri pada periode 2019-2024. "Saya minta dari partai juga ada yang muda, ada dari profesional juga," kata Presiden Jokowi usai membuka pameran Karya Kreatif Indonesia 2019 di Jakarta Convention Center.

Presiden Jokowi menyebutkan kalau tidak ada dari partai, ia akan mencari sendiri tokoh muda dari kalangan profesional. "Profesional muda, kan banyak banget profesional-profesional muda," katanya.

Sebelumnya sejumlah parpol sudah mengajukan jumlah kursi untuk posisi menteri kepada Presiden Jokowi. "Ya gapapa, mau minta 10 mau minta 11, mau minta 9, kan gapapa, wong minta aja," katanya didampingi Gubernur BI Perry Warjiyo, Seskab Pramono Anung, dan Kepala Bekraf Triawan Munaf.

Jokowi mengaku sudah memiliki gambaran untuk kabinet yang akan membantunya menjalankan tugas Presiden RI periode 2019-2024.

Ia menyebutkan komposisi kabinet kemungkinan akan 60:40 atau 50:50 dari kalangan parpol dan dari profesional. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan akan mengumumkan secepatnya kabinet yang akan membantunya pada periode kedua.

Ia juga menyebutkan akan banyak menteri lama yang akan kembali menempati posisi menteri.

Ketika ditanya apakah menteri yang terseret kasus hukum akan bertahan, Jokowi mengatakan akan melihat kasus per kasus. "Ya nanti dilihat, semua hal mesti kita pertimbangkan," katanya. (ant)