Reformasi WTO Mendesak di Tengah Kecamuk Perang Dagang

NERACA

Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyampaikan bahwa Indonesia siap menjalin kerja sama untuk meningkatkan kinerja organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO). “Pada prinsipnya, Indonesia siap bekerja sama dengan negara-negara lain untuk terus meningkatkan kinerja WTO,” kata Mendag di Jakarta, Rabu (3/7).

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara anggota G20 telah dilaksanakan pada 28-29 Juni 2019 di Osaka, Jepang. Pada pertemuan ini, para pemimpin G20 sepakat untuk mengurangi ketegangan perdagangan global, bekerja sama secara konstruktif untuk melakukan reformasi WTO, dan memastikan kesetaraan dalam berkompetisi untuk menyediakan iklim usaha yang baik.

“Reformasi WTO adalah hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam hal ini yang menjadi fokus dan prioritas Indonesia adalah mekanisme penyelesaian sengketa," kata Mendag seperti dikutip Antara.

Presiden Jokowi secara khusus menyatakan kembali sikap Indonesia, bahwa reformasi WTO penting segera dilaksanakan untuk mengatasi ketidakpastian dan dampak negatif dari perang dagang yang terjadi saat ini.

Seluruh negara harus memberikan komitmen untuk bekerja sama memperbaiki sistem perdagangan multilateral agar dapat memberikan manfaat bagi semua negara dan tetap relevan seiring dengan perkembangan zaman. Mendag menyampaikan Indonesia telah memberikan masukan kepada G20 mengenai langkah- langkah yang perlu segera dilakukan terkait reformasi WTO.

Sementara itu, terkait usaha negara anggota G20 dalam mengatasi kapasitas baja dunia yang berlebih, kesepakatan atas perpanjangan mandat Global Forum on Steel Excess Capacity (GFSEC) masih terus didiskusikan hingga akhir tahun ini. Seluruh negara anggota G20 diharapkan dapat bekerja sama untuk menghasilkan keputusan secara konsensus.

WTO memperkirakan pertumbuhan perdagangan global hanya sebesar 2,6 persen pada 2019 dan berpotensi mengalami revisi turun pada semester II. Proyeksi ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi global yang tercatat sebesar 4,0 persen pada 2017 dan 3,6 persen pada 2018. Sedangkan Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan memproyeksikan perang dagang dapat menurunkan 0,5 persen PDB global atau senilai 455 miliar dolar AS pada 2020.

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China diperkirakan masih akan berlanjut. Hal ini tidak lepas dari belum adanya kesepakatan yang membawa dampak positif bagi kedua negara dan juga perekonomian global. Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yang ke-14 yang lalu hanya meredakan situasi perang dagang untuk jangka pendek saja.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, perundingan antara kedua Presiden pada KTT G-20 akhir Juni kemarin sebenarnya memberikan secercah harapan. Perundingan ini tidak menghasilkan pengenaan tarif tambahan. Namun tarif yang saat ini sudah dikenakan oleh kedua negara pun tidak dicabut. Kedua Presiden juga mengemukakan adanya upaya untuk mereset kembali negosiasi perdagangan di antara kedua negara major power tersebut.

Namun pernyataan Donald Trump di suatu kesempatan kembali menimbulkan pergolakan di dalam negerinya. Pernyataannya yang mengatakan bahwa Huawei dapat kembali membeli produk-produk Amerika Serikat dalam waktu dekat disikapi negatif dan disebut tergesa-gesa untuk mencabut kebijakan yang semula diindikasikan untuk menjaga keamanan domestik Amerika Serikat dan menimbulkan pertanyaan atas kelanjutan negosiasi perdagangan

Indonesia dinilai memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Sebab, Indonesia masih memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.

“Bagi Indonesia, sebetulnya perang dagang AS-China ini zero sum game, yang artinya tidak ada yang diuntungkan. Tetapi, di sini kita punya peluang. Adanya trade war ini, orang melihat negara kita berada di zona aman,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. munib

BERITA TERKAIT

AGAR OPERASIONAL KA JAKARTA-BANDUNG TIDAK TERHAMBAT - Dirut KAI Minta Persyaratan SIKM Dicabut

Jakarta-Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo, meminta persyaratan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) perjalanan Jakarta-Bandung dicabut. Ini…

Proyek Tol Dihambat Aturan Teknis dan Administratif

NERACA Jakarta  Presiden Joko Widodo menyebutkan masih banyak kendala berupa aturan teknis dan prosedur administrasi terkait percepatan proyek Jalan Tol…

USULKAN PEMERINTAH SUPAYA REVISI PP NO. 23/2020 - Kadin Prediksi Pertumbuhan Kuartal II-2020 Minus 6%

Jakarta-Pengusaha sekaligus Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Gita Wirjawan mengatakan, Kadin Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

AGAR OPERASIONAL KA JAKARTA-BANDUNG TIDAK TERHAMBAT - Dirut KAI Minta Persyaratan SIKM Dicabut

Jakarta-Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo, meminta persyaratan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) perjalanan Jakarta-Bandung dicabut. Ini…

Proyek Tol Dihambat Aturan Teknis dan Administratif

NERACA Jakarta  Presiden Joko Widodo menyebutkan masih banyak kendala berupa aturan teknis dan prosedur administrasi terkait percepatan proyek Jalan Tol…

USULKAN PEMERINTAH SUPAYA REVISI PP NO. 23/2020 - Kadin Prediksi Pertumbuhan Kuartal II-2020 Minus 6%

Jakarta-Pengusaha sekaligus Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Gita Wirjawan mengatakan, Kadin Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi…