Ketua MK Tegaskan MK Independen Tidak Dapat Diintervensi

Ketua MK Tegaskan MK Independen Tidak Dapat Diintervensi

NERACA

Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menegaskan lembaganya independen dan tidak akan dapat diintervensi siapapun dalam menyidangkan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

"'Nggak' akan bisa dipengaruhi oleh siapapun. Kami hanya tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konstitusi, dan kami hanya takut kepada Allah SWT," tegas Anwar Usman kepada media di Gedung MK, Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Anwar Usman mengatakan MK akan memperlakukan semua Pemohon pencari keadilan di MK, termasuk terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), secara adil. Dia mengatakan persidangan PHPU Pilpres di MK bukan semata tentang siapa yang kelak menjadi Presiden terpilih, melainkan juga tentang keutuhan dan kesatuan NKRI.

Sementara itu, terkait permohonan gugatan PHPU yang dilayangkan Prabowo-Sandi, Anwar meminta publik untuk melihat sendiri apa yang ada dalam persidangan nanti.

Kemudian Anwar Usman berharap situasi keamanan setelah pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 dapat aman dan terkendali."Insya Allah situasi aman dan terkendali pascapengucapan putusan," ujar Anwar.

Anwar mengatakan kondisi dan situasi pascapengucapan putusan akan sangat bergantung pada seluruh pihak yang terlibat di dalam perkara tersebut, termasuk pihak keamanan."Tentu dibutuhkan kerja sama yang baik antara MK dengan Bawaslu, KPU maupun pihak keamanan TNI maupun kepolisian di sini," ujar Anwar.

Lebih lanjut Anwar berharap, pengucapan putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden dapat diselesaikan sebelum Shalat Jumat (28/6)."Bahkan kalau bisa penanganan perkara perselisihan hasil Pilpres selesai hanya satu minggu saja," ucap Anwar.

Sidang pendahuluan perkara sengketa Pilpres 2019 diagendakan digelar pada Jumat (14/6) pagi, dengan menggunakan sistem panel.

Sidang pendahuluan ini merupakan tahap keenam dari sebelas tahap proses penanganan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK. Tahap selanjutnya adalah sidang pemeriksaan perkara yang diagendedakan pada 17 Juni hingga 21 Juni.

Tahap selanjutnya adalah Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH), kemudian dilanjutkan dengan sidang pengucapan putusan. Sidang pengucapan putusan untuk perkara Pemilu Presiden diagendakan digelar pada 28 Juni, Tahap terakhir adalah penyerahan salinan putusan dan pemuatan dalam laman MK. Ant

 

BERITA TERKAIT

Ombudsman: Bansos Jadi Aduan Terbanyak Selama Posko COVID-19

NERACA Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebutkan bantuan sosial (Bansos) menjadi persoalan terbanyak yang dilaporkan masyarakat selama Ombudsman membuka…

DPD Pastikan Awasi Proses Hukum Djoko Tjandra

NERACA Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memastikan akan mengawasi proses hukum terhadap terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih…

Firli: Istri Punya Peran Penting Tanamkan Nilai Integritas di Keluarga

NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan seorang istri mempunyai peranan penting mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Ombudsman: Bansos Jadi Aduan Terbanyak Selama Posko COVID-19

NERACA Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebutkan bantuan sosial (Bansos) menjadi persoalan terbanyak yang dilaporkan masyarakat selama Ombudsman membuka…

DPD Pastikan Awasi Proses Hukum Djoko Tjandra

NERACA Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memastikan akan mengawasi proses hukum terhadap terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih…

Firli: Istri Punya Peran Penting Tanamkan Nilai Integritas di Keluarga

NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan seorang istri mempunyai peranan penting mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai…