Laporan Pengaduan THR Ke Pemerintah Turun

 

NERACA

 

Jakarta - Pengaduan tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang dilaporkan ke Posko Pelayanan Konsultasi dan Penegakkan Hukum Pembayaran THR Kementerian Ketenagakerjaan, tahun ini, mengalami penurunan. Siaran pers Kemnaker, Selasa (11/6), menyebutkan Pos Komando (Posko) Pelayanan Konsultasi dan Penegakkan Hukum Pembayaran THR Kementerian Ketenagakerjaan menerima sebanyak 251 pengaduan.

Jumlah pengaduan pembayaran THR Idul Fitri tahun 2019 tersebut turun 21 persen dibandingkan tahun 2018 yang tercatat ada 318 pengaduan. Sedangkan pada 2017 tercatat ada 412 pengaduan. Dari 251 pengaduan THR, sebanyak 142 perusahaan diantaranya telah diperiksa dan pembayaran THR telah dilakukan. Sedangkan 109 perusahaan lainnya sedang dalam proses pemeriksaan serta pemanggilan dinas karena beberapa perusahaan baru beroperasi setelah Lebaran.

Sejumlah pengaduan THR itu berasal dari sembilan provinsi di Indonesia yakni DKI Jakarta 109 perusahaan, Jawa Barat ada 67 perusahaan, Banten 26 perusahaan, DI Yogyakarta ada 15 perusahaan, Jawa Tengah ada delapan perusahaan, Jawa Timur ada 21 perusahaan, Sumatera Barat satu perusahaan, Kalimantan Timur dua perusahaan dan Jambi dua perusahaan.

"Berdasarkan laporan Posko Pengaduan THR Kemnaker, terjadi tren penurunan jumlah pengaduan yang masuk dari tahun ke tahun. Kami terus pantau proses penyelesaian kasus THR sampai tuntas," kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri. Hanif mengatakan penurunan pengaduan permasalahan pembayaran THR merupakan hasil dari upaya Kemnaker untuk meningkatkan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja.

"Kesadaran para pengusaha untuk membayar THR bagi pekerja terus meningkat. Apalagi pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016," kata Hanif. Untuk memastikan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Menaker Hanif juga memperketat pengawasan dengan mengerahkan pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat maupun daerah.

Hanif berharap ke depan jumlah pengaduan permasalahan THR terus menurun. Pemerintah pun terus berupaya memperbaiki iklim ketenagakerjaan melalui regulasi yang berpihak ke semua pihak terkait. Selain menerima pengaduan pembayaran THR, Kemnaker juga menerima konsultasi terkait pembayaran THR pada 2019. Tercatat ada 525 konsultasi yang terdiri dari 486 terkait konsultasi THR dan 39 konsultasi non-THR.

Kementerian Ketenagakerjaan membuka layanan Posko THR 2019 mulai 20 Mei hingga 10 Juni 2019. Laporan pengaduan dan konsultasi THR diterima lewat laporan langsung ke Posko THR atau via telepon, surat elektronik maupun pesan WhatsApp/SMS.

BERITA TERKAIT

SP PLN Sambut Positif Laporan Keuangan PLN 2019

    NERACA   Jakarta - Dengan dirilisnya laporan keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2019 Audited di website www.pln.co.id sebagaimana…

Nissin Wafers Salurkan Paket Lebaran untuk Tenaga Medis di Wisma Atlet

    NERACA   Jakarta - Wabah Covid-19 bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga merupakan wabah Global. Di Indonesia,…

Cap Lang Kayu Putih Berikan THR ke Panti Asuhan

    NERACA   Jakarta - Dengan komitmen selalu menghangatkan keluarga Indonesia, Cap Lang Kayu Putih melakukan kegiatan kemanusiaan di…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

SP PLN Sambut Positif Laporan Keuangan PLN 2019

    NERACA   Jakarta - Dengan dirilisnya laporan keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2019 Audited di website www.pln.co.id sebagaimana…

Nissin Wafers Salurkan Paket Lebaran untuk Tenaga Medis di Wisma Atlet

    NERACA   Jakarta - Wabah Covid-19 bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga merupakan wabah Global. Di Indonesia,…

Cap Lang Kayu Putih Berikan THR ke Panti Asuhan

    NERACA   Jakarta - Dengan komitmen selalu menghangatkan keluarga Indonesia, Cap Lang Kayu Putih melakukan kegiatan kemanusiaan di…