Defisit Demokrasi dan Persoalan Ekonomi

Oleh:Fauzi Aziz

Pemerhati Ekonomi dan Industri

 

Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah AS dan India. Secara de facto terjadi pada tahun 1998 saat Reformasi. Kejadian di tahun itu secara bersamaan terjadi dua peristiwa penting, yakni Reformasi politik yang menjadikan negeri ini sebagai penganut demokrasi liberal dan atas saran IMF sistem ekonominya menjadi liberal.

Peristiwa politiknya diawali dengan kejatuhan rezim orde baru, sedangkan peristiwa ekonominya dimulai saat Indonesia terdampak krisis likuiditas Asia tahun 1998 yang menyebabkan terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi menjadi minus 13%.

Dua peristiwa bersejarah tersebut yang telah berjalan hingga kini tidaklah membuat negeri ini mempunyai fondasi yang kuat dalam sistem politik dan sistem ekonomi. Indonesia mengalami defisit demokrasi secara politik, dan berulangkali mengalami defisit ganda dalam neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan dan defisit anggaran dalam pengelolaan sistem ekonomi.

Defisit demokrasi terjadi karena pelaksanaannya  tidak menghasilkan budaya dan praktik politik yang baik. Kemajemukan yang natural justru rusak akibat permainan kekuasaan oleh para elitenya, dan gagal memberikan literasi dan edukasi politik kepada rakyat, sehingga kemajemukan telah menimbulkan kultur baru yakni kemajemukan yang terbelah.

Kebebasan menjadi cenderung tidak bertanggung jawab karena para elitenya gagal paham tentang demokrasi, dan gagal memberikan literasi dan edukasi tentang demokrasi kepada rakyat. Nyaris miskin kepemimpinan yang bisa mengantarkan sistem demokrasi tumbuh dengan baik dan sehat.

Praktiknya benar-benar membawa segenap rakyat menjadi korban permainan kekuasaan di tingkat elit yang gagal menjalankan praktik politik yang sehat. Adab berpolitiknya sangat buruk sehingga Indonesia tersandera oleh jebakan demokrasi liberal dan ekonomi liberal akibat kepemimpinan para elit yang sangat lemah, bertindak pragmatis dan koruptif.

Akibatnya adalah bahwa secara politik maupun ekonomi ketergantungan Indonesia terhadap luar sangat tinggi. Padahal yang menjadi cita-cita luhur bangsa ini hendak membangun kemandirian sehingga dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, dan menolak segala macam bentuk penjajahan di bumi pertiwi Indonesia.

Demokrasi Pancasila berubah menjadi demokrasi liberal. Ekonomi Pancasila tak pernah lahir ditimbun oleh ekonomi liberal yang sangat kapitalis.  Anehnya para elit bungkam tak peduli dengan fenomena dan dinamika masyarakat dan  asyik dengan permainannya sendiri  yakni permainan kekuasaan.

Satu bentuk defisit demokrasi yang paling nyata adalah rakyat "dianggap ada" ketika penguasa menyelenggarakan pilpres, pilkada dan pileg. Sesudah perhelatan usai, maka rakyat kembali kepinggiran, tak disapa dan tidak ditemui lagi. Ibarat pemulung kembali tertatih-tatih mengais sumber penghidupan masing-masing setelah sekian waktu dieksploitasi demi permainan kekuasaan. Habis manis sepah dibuang.

BERITA TERKAIT

Potensi di Tengah Ekonomi Mudik

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Pada 1 Syawal 1441 H atau 24 Mei 2020 umat Islam di seluruh dunia…

Dari Shipyard ke Graveyard

Oleh: Siswanto Rusdi Direktur The National Maritime Institute (Namarin)   Shipyard atau galangan kapal adalah fasilitas di pinggir pantai/sungai tempat…

Ekonomi Komunitas, Relevankah ?

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Kekacaaun ekonomi akibat resesi covid–19 yang melanda dunia juga dialami oleh Indonesia, berbagai…

BERITA LAINNYA DI

Potensi di Tengah Ekonomi Mudik

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Pada 1 Syawal 1441 H atau 24 Mei 2020 umat Islam di seluruh dunia…

Dari Shipyard ke Graveyard

Oleh: Siswanto Rusdi Direktur The National Maritime Institute (Namarin)   Shipyard atau galangan kapal adalah fasilitas di pinggir pantai/sungai tempat…

Ekonomi Komunitas, Relevankah ?

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Kekacaaun ekonomi akibat resesi covid–19 yang melanda dunia juga dialami oleh Indonesia, berbagai…