Jakarta-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini dampak aksi demonstrasi 22 Mei 2019 tidak akan berdampak signifikan terhadap kondisi investasi di dalam negeri. Sementara itu, kalangan DPR berharap aksi demonstrasi 22 Mei 2019 segera berakhir. Pasalnya, demo yang terus memanas bakal merugikan perekonomian Indonesia.

NERACA

Darmin menilai pelemahan rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi sejak pembukaan pagi tadi (kemarin-Red.) tak akan berlangsung lama. "Ya itu namanya euforia pasar. Pasar itu suka sentimental saja," ujarnya, Rabu (22/5).

Darmin mengklaim secara keseluruhan aksi massa yang terjadi masih bisa dikendalikan oleh aparat keamanan. Oleh karena itu, efeknya juga tidak besar untuk ekonomi dalam negeri. "Kalau hanya begitu ya tidak terlalu besar, ya paling orang kemudian lihat-lihat soal investasi," tutur dia.

Mengutip RTI Infokom, IHSG pada pk. 11.17 WIB terkoreksi 0,22% ke level 5.937. Pelaku pasar asing di pasar reguler tercatat jual bersih (net sell) sebesar Rp17,63 miliar, sedangkan di all market masih beli bersih atau net buy Rp845,12 miliar. Sementara itu, rupiah kini sudah menyentuh area Rp14.515 per US$ dengan pelemahan 0,24% atau 35 poin. Bila dilihat sejak pagi rupiah bergerak dalam rentang Rp14.470-Rp14.515 per US$.

Diketahui, pihak kepolisian menangkap 20 peserta aksi unjuk rasa yang diduga sebagai provokator sehingga mengakibatkan kericuhan pada aksi yang berlasung sejak 21-22 Mei. Pemeriksaan dilakukan di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat.

Sementara itu, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap kerusuhan aksi demonstrasi 22 Mei 2019 atas penolakan hasil pemilihan presiden (Pilpres) segera berakhir. Pasalnya, demo yang terus memanas bakal merugikan perekonomian Indonesia.

Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengaku prihatin dengan aksi demo masyarakat yang disusupi oleh “penumpang gelap”, sehingga berkembang menjadi kerusuhan. Terlebih, calon Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan bakal menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melaporkan indikasi kecurangan. "Jadi (demo) ini tidak boleh terlalu lama," ujarnya seperti dikutip  CNNIndonesia.com, Selasa (22/5).  

Selain itu, investor juga bisa menarik diri dulu, menunggu perkembangan situasi yang ada. Akibatnya, investasi yang masuk ke Indonesia bisa berisiko turun. "Investor yang mau masuk akan melihat dulu. Keadaan yang seperti ini akan berlangsung berapa lama akhirnya mengambil sikap wait and see," ujarnya.

Menurut Melchias, masyarakat Indonesia seharusnya bisa melihat praktik demokrasi yang baru-baru ini terjadi di Australia. Dalam hal ini, proses Pemilu Federal di Australia berlangsung aman dengan hasil yang dihormati oleh warganya. "Kita (Indonesia) mau ekonomi tumbuh 7%, 6%, kalau model begini bagaimana bisa mencapainya?," ujarnya.

Secara terpisah, anggota Komisi XI dari Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno menilai kondisi yang berkembang merupakan ujian bagi Indonesia untuk terus melakukan konsolidasi, sosialisasi dan internalisasi terhadap nilai-nilai demokrasi.

Kondisi yang berkembang memunculkan persepsi terhadap kelembagaan demokrasi di Indonesia belum diimbangi munculnya budaya demokrasi yang memadai. "Kita sudah sepakat memilih demokrasi. Dalam demokrasi, nilai keterbukaan, kejujuran, keadilan, check & balance, harus dilembagakan," ujarnya.

Menurut Hendrawan, sistem politik seharusnya tidak menjadi faktor destabilisasi dan meningkatkan persepsi terhadap risiko berusaha dan ekonomi di Indonesia.  "Bila ini terjadi, kita (Indonesia) membayarnya dengan sejumlah penurunan investasi, peningkatan biaya-biaya transaksi bisnis dan melemahnya kepercayaan masyarakat," tutur dia.

Maka itu, Hendrawan berharap seluruh protes terhadap Pemilu dapat disalurkan secara efektif melalui lembaga penegak hukum yang ada. Selain itu, para tokoh juga sebaiknya memiliki sikap yang objektif dan dewasa dalam berdemokrasi.

Sektor Sensitif

Sebelumnya, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani menilai people power yang berakhir ricuh sangat berpotensi mengusik aktivitas di pasar modal. Sebab, sektor ini memiliki karakteristik mudah terpengaruh berbagai sentimen, termasuk “kebisingan” politik yang menjadi cikal bakal aksi people power nanti.

Begitu juga dengan kurs rupiah yang mudah terombang-ambing sentimen apapun. Sekalipun, sentimen itu tak serta merta pasti berdampak langsung terhadap kegiatan ekonomi. "Investasi portofolio bisa cepat kabur, lalu rupiah juga bisa kena. Keduanya rentan dan tergantung pada keluar masuk uang soalnya. Kalau ada sentimen sedikit, uang bisa ditarik," ujarnya, belum lama ini.  

Begitu pula dampaknya terhadap sektor ritel dan aktivitas perdagangan. Misalnya, proses jual beli makanan dan minuman di toko, restoran, hingga pusat perbelanjaan. Pasalnya, untuk mendapatkan makanan dan minuman, masyarakat biasanya perlu mengunjungi titik-titik penjualan produk tersebut.

Namun, ketika aksi massa berakhir ricuh, maka masyarakat akan khawatir dengan tingkat keamanan ketika berpergian. Hal ini akan membuat masyarakat takut ke luar rumah, berbelanja di suatu tempat, dan lainnya. "Kalau orang ketakutan, itu akan kena duluan. Apalagi ritel itu paling sehari-hari," ungkapnya.

Menurut Avi, bila kemungkinan terburuk terjadi, maka langkah utama untuk meredakan dampak people power ke sektor ekonomi sangat bergantung pada sikap pemerintah. Pemerintah, katanya, harus mampu memberikan pernyataan-pernyataan yang menenangkan pasar, investor, dan masyarakat.

Namun, upaya menenangkan pasar itu harus dilakukan dengan langkah nyata. Misalnya, melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memicu kericuhan di aksi people power. Selain itu, menghalau keluarnya aliran modal asing yang terlalu berlebihan.

"Pertama, beri statement menenangkan, jangan sampai kekhawatiran terlalu lama. Kedua, petakan lembaga mana yang bisa halangi kalau ada surat utang keluar, dolar AS keluar. Minta KSSK (Komite Stabilisasi Sistem Keuangan) untuk menyiapkan apa-apa yang harus dilakukan," jelasnya.

Menurut dia, pemerintah bisa berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengatasi penjualan surat utang dan aliran modal asing yang terlalu berlebihan akibat sentimen people power bila berakhir ricuh. Lalu, pemerintah harus pula mengeluarkan kebijakan yang bisa mengembalikan kepercayaan sekaligus mendorong kembali gairah investasi. Misalnya, melalui pemberian insentif.

Kemudian, pemerintah juga bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "APBN bisa dikucurkan ke semua sektor, misalnya yang lebih konsumtif melalui dana desa untuk gerakkan ekonomi lagi, untuk recovery konsumsi masyarakat," ujarnya. bari/mohar/fba