Stabilitas Ekonomi Jangka Pendek Juga Perlu Diperhatikan

 

 

NERACA

 

Jakarta - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance Abra Talattov menilai bahwa pemerintah harus memperhatikan stabilitas ekonomi jangka pendek, terutama pascapengumuman hasil rekapitulasi nasional pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kalau kita lihat hari-hari ini terutama ya satu minggu ini, terutama pascapengumuman KPU, yang paling mengkhawatirkan adalah stabilitas ekonomi jangka pendek karena ini jadi titik krusial juga untuk menata ekonomi kita, terutama dalam masa-masa transisi sampai nanti pelantikan pemerintahan baru. Ini masih dilihat oleh banyak kalangan, terutama oleh investor global," ujar Abra, kemarin.

Abra menuturkan, pada pekan lalu, aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan domestik (capital outflow) mencapai Rp11,3 triliun, yang menunjukkan ada kecemasan dan juga kekhawatiran dari investor. "Capital outflow Rp11 triliun itu angka yang cukup besar. Di situasi normal, seperti di 2018, "net sell" asing pada 2018 saja hanya sekitar Rp50 triliun. Ini dalam waktu satu pekan Rp11 triliun, itu kan cukup mencemaskan," kata Abra.

Apalagi, dalam dua hari ini terjadi aksi demo memprotes hasil rekapitulasi KPU yang dinilai dapat menjadi sentimen negatif bagi perekonomian apabila aksi-aksi tersebut cenderung anarkis dan berlarut-larut. Rupiah sudah menembus di atas Rp14.500 per dolar AS, salah satunya didorong oleh sentimen ini. "Jadi sekarang, pergerakan indikator makro terutama pasar modal maupun rupiah, tidak lagi dipengaruhi oleh faktor fundamental, tapi lebih ke faktor krusial dan keamanan. Kalau selama ini pergerakannya karena bisnis, sekarang keamanan jadi faktor utama fluktuasi rupiah dan perkembangan indeks di pasar modal," ujar Abra.

Ia berharap, pemerintah melalui aparat keamanan dapat memperketat penjagaan terhadap lokasi-lokasi strategis seperti areal perkantoran, pasar, mal, bank, dan lainnya sehingga tidak kecolongan terjadi aksi perusakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab karena dampak psikologisnya ke pelaku pasar akan lebih besar. "Kami berharap ini prosesnya juga tidak semakin memburuk sehingga  transisinya bisa 'smooth' dan pemerintahan mendatang bisa fokus lagi untuk memperbaiki ekonomi kita juga sesuai yang ditargetkan," katanya.

 

 

BERITA TERKAIT

Proyek KPBU Jalan Non Tol Pertama, PII Kasih Penjaminan Proyek Jalan Lintas Sumsel

  NERACA Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII menandatangani perjanjian penjaminan untuk proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan…

Gotong Royong UMKM jadi Kata Kunci Ketahanan Ekonomi di Tengah Pandemi

    NERACA   Jakarta - Di tengah fenomena pelambatan ekonomi dan ancaman resesi akibat  pandemi COVID-19 yang belum usai,…

DPR Usul UMKM Bisa Akses Pembiayaan di Lantai Bursa

    NERACA   Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah mendorong otoritas keuangan dan pemerintah…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Proyek KPBU Jalan Non Tol Pertama, PII Kasih Penjaminan Proyek Jalan Lintas Sumsel

  NERACA Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII menandatangani perjanjian penjaminan untuk proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan…

Gotong Royong UMKM jadi Kata Kunci Ketahanan Ekonomi di Tengah Pandemi

    NERACA   Jakarta - Di tengah fenomena pelambatan ekonomi dan ancaman resesi akibat  pandemi COVID-19 yang belum usai,…

DPR Usul UMKM Bisa Akses Pembiayaan di Lantai Bursa

    NERACA   Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah mendorong otoritas keuangan dan pemerintah…