Oleh: Annisa Utami Kusuma Negara

Asisten Peneliti INDEF

Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2018 untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi dibandingkan tingkat pendidikan lain, yakni sebesar 11,24 %. Ini fakta mengejutkan karena keberadaan SMK pada dasarnya diperuntukkan untuk merespon langsung kebutuhan akan dunia industri. Untuk memitigasi masalah ini pemerintah berupaya melakukan revitalisasi SMK.

Proyek revitalisasi SMK telah dilakukan sejak 2017 lalu sesuai Instruksi Presiden nomor 9/2016 juga nota kesepahaman antar kementerian terkait. Hal ini dilakukan dalam rangka menghadapi era revolusi industri 4.0 dan bentuk pengembangan keunggulan potensi wilayah sebagai keunggulan nasional untuk menciptakan daya saing secara nasional. Di tahun 2017 Kemendikbud mengklaim telah merintis 125 SMK sesuai dengan 4 prioritas pembangunan nasional tadi juga dirintis 94 SMK di bidang keahlian lain seperti Teknik Informatika dan Komunikasi, Teknologi dan Rekayasa dll.

Tentu upaya pemerintah tersebut perlu kita apresiasi. namun demikian upaya tersebut perlu ditelaah lebih lanjut. Apakah upaya yang dilakukan untuk merevitalisasi sudah tepat?  Isu strategis yang diprioritaskan dalam proyek ini mengarah pada upaya link and match SMK dengan industri, namun pemerintah perlu memperhatikan kesiapan lulusan SMK di tengah disrupsi dalam revolusi industri 4.0 ini. Upaya pemutakhiran kurikulum penulis kira tidak akan cukup jika hanya merujuk pada update kurikulum dari segi isi pembelajaran ke yang lebih baru. Hal ini dikarenakan perlu waktu yang cukup panjang dengan birokrasi yang tidak memungkinkan hal ini terjadi dengan cepat. Sedangkan industri hari ini begitu dinamis. Teknologi hari ini dengan kemarin bisa saja sudah mengalami perubahan drastis. Solusinya, siswa-siswa harus diupayakan untuk bisa secara mandiri memutakhirkan kemampuan mereka. Jadi perannya memang memaksimalkan pada pemahaman atas dasar-dasar suatu kejuruan dan sisanya mereka bebas mengeksplorasinya dan terus mengasahnya dalam praktik langsung.

Daripada mengupayakan pelatihan ataupun standardisasi, lebih baik pemerintah memperbanyak pada sisi mekanisme insentif baik bagi dunia industri maupun institusi pendidikan. Misalnya memberikan insentif fiskal bagi industri yang menyelenggarakan teaching factory. Dari segi alokasi dana juga lebih baik memastikan akses yang sama dan membangun infrastuktur pendidikan sehingga mereka bisa resilience terhadap perubahan yang terjadi. Pemerintah tidak bisa mendikte standar maupun arah pengembangannya karena tiap dari SMK memiliki potensi yang berbeda-beda berdasarkan permintaan yang baiknya didasari dari potensi di wilayahnya. Hal ini dikarenakan SMK akan berkorelasi dengan permintaan macam apa yang industri kehendaki di wilayah itu.

Dalam rangka menghadapi era revolusi 4.0, kita perlu bertransformasi dari teacher-centered ke student-centered. Kewajiban guru terletak pada stimulasi yang diberikan dengan mengajarkan hal-hal fondasional dalam bidangnya, sedangkan sisanya siswa harus dipastikan dapat mengikuti dinamika perubahan industri sekaligus terus beradaptasi dengan perubahan yang ada dengan inti kemampuan yang dimiliki.Berbagai macam penyudutan pada akhirnya muncul ke bidang pendidikan yang dianggap tidak bisa menyeleraskan dengan permintaan (demand) industri. Perbaikan simultan di dua sisi sangat diperlukan, baik itu memberikan insentif kepada dunia industri yang mau membuka pusat-pusat pendidikan, maupun proaktif mengoreksi kurikulum pendidikan.