Oleh: Ambara Purusottama

School of Business and Economic

Universitas Prasetiya Mulya

Kementerian BUMN sedang berupaya menghadirkan beberapa holding BUMN lanjutan yang ditargetkan selesai pada tahun ini. Inisiasi awal holding BUMN dilakukan di sektor pertambangan yang digawangi oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Inalum belum lama ini dipercaya pemerintah untuk mengelola proses divestasi Freeport dan bertindak sebagai induk perusahaan tambang PTBA, ANTM, dan TINS yang telah melantai di bursa efek. Tujuan pembentukan holding tersebut tidak lain untuk memperkuat bisnis berpelat merah di Indonesia karena selama ini dianggap kurang bersaing dan saling sikut di area yang sama. Hal tersebut menimbulkan kebingungan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi perusahaan, kebingungan tersebut membuat mereka kesulitan mengoptimalkan kinerjanya.

Perusahaan berbasis BUMN dibentuk pemerintah sejatinya untuk membantu meningkatkan pendapatan negara dan sekaligus menjadi agen perubahan bagi masyarakat. BUMN diposisikan sebagai pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional melalui modal pernyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan seperti pada UU No 19 Tahun 2003. Kekuatan modal yang diberikan pemerintah seharusnya dapat menjadi dapur pacu tambahan bagi perusahaan untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Pasar Indonesia yang besar dan atraktif menjadi daya tarik bagi banyak perusahaan swasta baik domestik maupun asing untuk ikut merasakan manisnya. Akan tetapi, tidak semua perusahaan mampu menghadapi persaingan pasar, tidak terkecuali BUMN.

Kinerja BUMN tidak dapat dikatakan memuaskan karena disisi lain beberapa perusahaan justru merugi. Meskipun data menunjukkan kinerja BUMN mengalami peningkatan dari Rp143 triliun (2014) menjadi Rp200 triliun (2018) tetapi sajian data tersebut bersifat konsolidasi, bukan masing-masing entitas. Jika melihat kualitas BUMN, tidak semuanya memberikan manfaat bagi pemerintah. Situasi tersebut perlu diperhatikan karena saat ini perusahaan tidak lagi berfokus pada kuantitas saja namun sudah bergerak ke arah kualitas. Rasio laba terhadap modal menjadi alat ukur sederhana menilai kualitas kinerja perusahaan. Kelebihan modal yang diberikan pemerintah terhadap perusahaan-persuhaan berpelat merah seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Banyaknya BUMN yang ada dalam satu sektor usaha juga menimbulkan masalah. Persaingan yang tidak jelas justru menghasilkan win-lose atau bahkan lose-lose situation. Perusahaan BUMN dalam satu sektor usaha yang sama harus bersaing satu dengan lainnya, belum lagi dengan perusahaan swasta lainnya. BUMN lebih banyak menghabiskan waktu bersaing secara mandiri dan tidak bersinergi agar menjadi lebih kuat. BUMN perbankan menjadi contoh kurangnya kolaborasi antar perusahaan BUMN. Masing-masing perusahaan berplat merah diminta untuk menghasilkan pendapatan dan laba setinggi-tingginya yang membuat mereka saling sikut di area yang sama. Hasilnya, kinerja perusahaan justru tidak optimal dimana  kualitas kinerja menjadi persoalan.

Upaya sinergi perusahaan-perusahaan BUMN melalui holding BUMN perlu didukung masyarakat. Sebetulnya gagasan pembentukan holding BUMN ini sudah diawali oleh Menteri BUMN periode lampau, Tanri Abeng. Persaingan dan perusahaan yang tersebar dianggap tidak memberikan manfaat bagi BUMN sehingga perlu disinergikan melalui pengelompokkan. Terlebih persaingan yang semakin sengit membuat BUMN harus segera berbenah untuk menghindari persaingan di area yang sama. Pemerintah berupaya membumikan kembali cita BUMN sebagai penggerak ekonomi nasional dan agen perubahan bangsa. Harapan ke depan BUMN tidak hanya mampu bersaing di kancah nasional namun juga internasional.