Manajemen Harus Dievaluasi - Buntut dari OTT, Saham Kratau Steel Ikut Menyusut

NERACA

Jakarta -  Di tengah kerja keras PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) untuk keluar dari kerugian yang tinggal menuai hasil dengan pencapaian positif kinerja keuangan di 2018 kemarin, kini perseroan dihantam dengan berita negatif terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan salah satu direksi perseroan atas dugaan penyuapan. Alhasil dampak dari kabar tersebut, saham emiten baja ini langsung terkoreksi tajam pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (25/3). 

Berdasarkan data perdagangan di BEI, kemarin saham KRAS dibuka melemah 20 poin atau 4,13% ke level Rp464. Padahal, untuk periode berjalan 2019, pergerakan KRAS tercatat berada di tren positif. Bloomberg mencatat pergerakan saham perseroan menghasilkan return positif 15,42% sepanjang periode berjalan 2019. Amblasnya saham KRAS tidak luput dari sentimen OTT terhadap salah satu direksinya.

Merespon hal tersebut, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono, meminta semua direksi dan komisaris PT Krakatau Steel Tbk di evaluasi,”Karena tidak mungkin sebuah kejahatan pengaturan proyek di BUMN hanya melibatkan satu Direksi saja," ujarnya.

Menurut dia, biasanya kejahatan pengaturan proyek di BUMN dikerjakan secara berkomplot. "Dan kebetulan saja mungkin Wisnu Kuncoro yang mendapatkan tugas dalam pengaturan pengadaan barang dan jika mulus tanpa ditangkap KPK, maka hasilnya dibagi-bagi ke direksi lainnya,”jelasnya.

Di samping itu, dia menilai kasus Wisnu Kuncoro itu membuktikan kegagalan Dirut dan jajaran komisaris PT Krakatau Steel dalam mengelola perusahaan pelat merah itu secara transparan dan bersih dari korupsi.”Apalagi, PT KS ini merupakan BUMN yang sudah go publik, sehingga sistem procurement dalam pengadaan barang dan jasa sudah harus menggunakan E- Procurement yang sulit sekali adanya pengaturan pemenang tender pengadaan barang dan jasa," tuturnya.

Maka itu, menurut dia, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Krakatau Steel perlu segera digelar dengan agenda mencopot semua direksi dan komisaris. Sementara analis Panin Sekuritas, William Hartanto mengatakan, selain dari sisi kinerja dan prospek ke depan, emiten juga perlu dinilai dari sisi manajemen dan good corporate governance (GCG). Menurut William, terkait sentimen negatif dari kasus seperti ini, dampak waktunya akan tergantung dari proses kasus yang berlangsung.”Kalau misalnya nanti kabar terbarunya dikatakan tidak terbukti atau kasusnya beres, maka akan kembali naik sahamnya. Tapi kalau makin berat apalagi sampai ada penahanan, maka hati-hati semakin turun,” ujar William.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap salah satu Direksi perseroan pada Jumat (22/3). Oknum tersebut diamankan terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya, Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim menyampaikan penegakkan hukum yang sedang berlangsung tidak mengganggu program kerja dan pencapaian target 2019. Menurut dia, proses restrukturisasi dan rencana 10 juta ton cluster Cilegon akan tetap berlanjut.

Dia mengatakan permasalahan ini tidak akan memperlambat atau menurunkan kinerja emiten berkode saham KRAS tersebut. “Saya sudah mengambil langkah antisipasi agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk para mitra konsumen dan perbankan,” jelasnya.

Manajemen KRAS menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kasus tersebut. Pasalnya, saat ini perseroan tengah gencar melakukan pembenahan internal dan perbaikan kinerja dengan mengedapankan profesionalisme dan good corporate governance (GCG). Selain itu, pihaknya sudah mengambil sejumlah langkah antisipatif, antara lain dengan menghubungi berbagai mitra termasuk perbankan dan diperoleh kepastian bahwa tidak ada masalah dalam hal restrukturisasi yang dilakukan oleh Krakatau Steel selanjutnya.

Silmy Karuim juga menyatakan sudah banyak pembenahan yang dilakukan dalam jangka waktu enam bulan sejak dirinya dipercaya untuk memimpin BUMN tersebut. Dalam hal program pembangunan klaster Cilegon, lanjut Silmy tidak akan berubah dan tidak akan mundur, ini tetap dicanangkan dan akan terus dilakukan. Dia juga mengemukakan bahwa berbagai proyek lainnya sudah berjalan dengan lancar, dan dari segi internal, pihaknya juga akan tetap melaksanakan proses "operational excellece" yang saat ini sudah masuk dalam proses eksekusi. bani

 

BERITA TERKAIT

MESKI TERJADI KETEGANGAN IRAN-ISRAEL: - Dirjen Migas: Harga BBM Tak Berubah Hingga Juni

Jakarta-Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengungkapkan harga bahan bakar minyak (BBM)…

PREDIKSI THE FED: - Tahan Suku Bunga Imbas Serangan Iran

NERACA Jakarta - Ketegangan konflik antara Iran dengan Israel memberikan dampak terhadap gejolak ekonomi global dan termasuk Indonesia. Kondisi ini…

PEMERINTAH ATUR TUGAS KEDINASAN ASN: - Penerapan Kombinasi WFO dan WFH

Jakarta-Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office-WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home-WFH)…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MESKI TERJADI KETEGANGAN IRAN-ISRAEL: - Dirjen Migas: Harga BBM Tak Berubah Hingga Juni

Jakarta-Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengungkapkan harga bahan bakar minyak (BBM)…

PREDIKSI THE FED: - Tahan Suku Bunga Imbas Serangan Iran

NERACA Jakarta - Ketegangan konflik antara Iran dengan Israel memberikan dampak terhadap gejolak ekonomi global dan termasuk Indonesia. Kondisi ini…

PEMERINTAH ATUR TUGAS KEDINASAN ASN: - Penerapan Kombinasi WFO dan WFH

Jakarta-Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office-WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home-WFH)…